2000) TENTANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


1 LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Berita Resmi Kota Yogyakarta) Nomor 3 Tahun 2000 Seri A PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NO...
Author:  Benny Atmadjaja

0 downloads 3 Views 169KB Size

Recommend Documents


No documents


LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Berita Resmi Kota Yogyakarta) Nomor 3 Tahun 2000 Seri A ---------------------------------------------------------------PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 7 TAHUN 2000 (7/2000) TENTANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA Menimbang: a.

bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu harus dicabut dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; b.

Mengingat: 1.

bahwa untuk maksud tersebut dengan Peraturan Daerah.

di

atas

perlu

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 ;

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

tentang

4.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

tentang

5.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

tentang

6.

Undang-undang Nomor 23 Tahun Pengelolaan Lingkungan Hidup;

tentang

1997

7.

Undang-undang Nomor Pemerintahan Daerah;

22

Tahun

8.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Klasemen Bioskop dan Tarif Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian untuk Pertunjukan Film di Bioskop;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

12.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

16.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

17.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

18.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan.

Nomor

19

1999

tentang

Tahun

1997

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan:

PERATURAN HIBURAN

DAERAH

KOTA

YOGYAKARTA

TENTANG

PAJAK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Yogyakarta. b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

c.

Kepala Daerah ialah Walikota Yogyakarta.

d.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

f.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

g.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

h.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

i.

tanda masuk adalah suatu tanda/alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.

j.

surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

k.

surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah.

l.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

m.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

n.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

o.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

p.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

q.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

r.

Surat Paksa adalah Surat Keputusan yang berisi membayar utang pajak dan biaya penagihan Pajak.

perintah

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2 (1)

Dengan nama Pajak Hiburan, penyelenggaraan hiburan.

dipungut

pajak

atas

setiap

(2)

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.

(3)

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah: a. pertunjukan film. b. pertunjukan kesenian; c. diskotek; d. karaoke;

e. f. g. h. i. j.

permainan ketangkasan; penyelenggaraan olah raga; permainan billyard; persewaan video cassete dan sejenisnya, termasuk alat pemutarnya; taman rekreasi dan sejenisnya; pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya. Pasal 3

(1)

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

(2)

Wajib Pajak adalah orang menyelenggarakan hiburan.

pribadi

atau

badan

yang

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK Pasal 4 Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menyewa, menonton dan atau menikmati hiburan. Pasal 5 (1)

Besarnya tarip pajak untuk setiap jenis hiburan adalah; a. untuk pertunjukan film ditetapkan ; 1. golongan AII utama sebesar 24% 2. golongan AII sebesar 22% 3. golongan AI sebesar 20% 4. golongan BII sebesar 17% 5. golongan BI sebesar 15% 6. golongan C sebesar 12% 7. golongan D sebesar 9% 8. jenis keliling sebesar 6% b. pertunjukan kesenian ditetapkan sebesar 15% c. untuk diskotik dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% d. untuk karaoke ditetapkan sebesar 30% e. untuk permainan ketangkasan dan permainan elektronik ditetapkan sebesar 15% f. penyelenggaraan olah raga ditetapkan sebesar 15% g. permainan billyard ditetapkan sebesar 15% h. untuk persewaan video cassete dan sejenisnya termasuk alat pemutarnya, ditetapkan sebesar 30% i. untuk taman rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% j. untuk pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%

(2)

Penentuan klasemen untuk pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dan besarnya harga

tanda masuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 6 (1)

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;

(2)

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini. BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu menghitung besarnya pajak terutang.

sebagai

dasar

untuk

pada

saat

Pasal 8 Pajak yang terutang dalam penyelenggaraan hiburan

masa

pajak

terjadi

Pasal 9 (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima Wajib Pajak.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN, PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI Bagian Pertama Penyelenggaraan Hiburan yang Tidak Menggunakan Tanda Masuk Pasal 10

(1)

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2)

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal 11

(1)

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2)

Dalam jangka waktu 5 lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan; a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDN.

(3)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

(4)

b.

apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c.

apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat teguran atau surat peringatan, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini,

diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (5)

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6)

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPDKB dan atau SKPDKBT, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Bagian Kedua Penyelenggaraan Hiburan yang Menggunakan Tanda Masuk Pasal 12

(1)

Penyelenggara hiburan wajib mengisi formulir pendaftaran dan Surat Permintaan Perporasi (SPP) yang telah disediakan.

(2)

Surat Permintaan Perporasi (SPP) tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diajukan selambatlambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum hiburan tersebut dilaksanakan. Pasal 13

(1)

Setiap penyelenggaraan hiburan diwajibkan menggunakan tanda masuk yang sudah dibubuhi tanda pengawasan pajak berupa perporasi.

(2)

Khusus untuk bioskop, penyelenggara diwajibkan menggunakan tanda masuk yang disediakan/dipersiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Bentuk, warna ukuran dan tata naskah tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 14

(1)

Pada setiap tanda masuk harus dicantumkan undangan yang tidak dipungut biaya.

(2)

Ditempat

penjualan

tanda

masuk

harga

penyelenggara

kecuali

diwajibkan

memasang pengumuman yang yang menerangkan harga tanda masuk untuk tiap kelas. (3)

Penyelenggara wajib mengembalikan uang pembayaran tanda masuk apabila hiburan dibatalkan/tidak jadi diselenggarakan. Pasal 15

Penyelenggara hiburan wajib memberi tanda masuk kepada; a. para pengunjung yang telah membayar tanda masuk. b. para undangan. Pasal 16 Penyelenggara hiburan wajib mempertanggungkan semua tanda masuk yang telah diperporasi serta wajib membayar lunas pajaknya. Pasal 17 Penyelenggara hiburan wajib mengasuransikan pengunjung yang telah memiliki tanda masuk selama penyelenggaraan hiburan. BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 18 (1)

Kepala Daerah atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.

(2)

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(3)

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam.

(4)

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(5)

Penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk wajib membayar penuh pajak terlebih dahulu sebelum hiburan tersebut diselenggarakan sesuai dengan data yang diterangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah ini.

(6). Apabila penyelenggara hiburan tidak mampu membayar pajak terlebih dahulu secara penuh, Kepala Daerah dapat memberi kelonggaran untuk membayar sebagian dari pajak yang seharusnya dibayar dimuka dengan kewajiban melunasi pajak yang terutang selambat-lambatnya setelah penyelenggaraan

hiburan tersebut selesai dan kewajiban tersebut dimuat dalam perjanjian tertulis. Pasal 19 (1)

Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

(2)

Apabila Wajib Pajak tidak mampu untuk membayar sekaligus atau lunas, Kepala Darah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3)

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4)

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5)

Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 4 Psal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 20

(1)

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2)

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 21

(1)

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran atau Durat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3)

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan

oleh Pejabat. Pasal 22 (1)

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2)

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 23

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pasal 24 Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Pasal 25 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pasal 26 Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 27 (1)

Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 28 (1)

Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat ; a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah; b.

membatalkan atau tidak benar;

mengurangkan

ketetapan

pajak

yang

c.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2)

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3)

Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB XI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING Pasal 29

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas ; a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN;

f.

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

(2)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 tiga bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3)

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

(4)

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 30

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2)

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban mebayar pajak. Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 32 (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabt.

(2)

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak SPMKP.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. Pasal 34 (1)

Apabila pajak telah dibayar sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dan ternyata masih ada tanda masuk yang tidak terjual dan belum disobek atau belum dipergunakan atau karena hiburan tidak jadi dilaksanakan maka tanda masuk tersebut dapat diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah untuk diperhitungkan dengan pajak yang telah dibayarkan.

(2)

Apabila ternyata dalam perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdapat kelebihan pembayaran pajak maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada penyelenggara atau diperhitungkan untuk penyelenggaraan hiburan berikutnya. BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 35

(1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka qaktu 5 (lima) tahun tehitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2)

Kedawularsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau; b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIV LARANGAN Pasal 36

Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penyelenggara hiburan dilarang: a. mengubah tanda-tanda atau tata naskah yang termuat pada tanda masuk. c. menjual tanda masuk yang sudah dipakai. d. merobek tanda masuk dari bendel kecuali untuk diberikan kepada pengunjung. e. mengubah tarif resmi yang tertera dalam tanda masuk. f. mencetak sendiri tanda masuk khususnya untuk peruntunjukan film. g. menggunakan tanda masuk yang tidak sah. h. menyelenggarakan hiburan yang berbeda dengan yang telah dipublikasikan. i. menambah pembayaran lain di luar ketentuan Peraturan Daerah ini. Pasal 37 Perubahan harga tanda masuk dapat dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini setelah mengembalikan tanda masuk yang telah didaftarkan serta membayar lunas pajaknya. Pasal 38 (1)

Penyelenggara dilarang menyelenggarakan hiburan tanpa izin terlebih dahulu dan dilarang menyelenggarakan hiburan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan tidak mengarah pada perjudian.

(2)

Penyelenggara hiburan tidak diperkenankan menyimpang ketentuan tata cara dan pengelolaan pajak hiburan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

dari yang

Pasal 39 Untuk

penyelenggaraan

hiburan

yang

menggunakan

tanda

masuk,

penyelenggara hiburan wajib mencantumkan hak-hak dan kewajiban pengunjung/penonton pada tanda masuk. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 40 (1)

Wajib pajak yang karenakealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2)

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara palaing lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

(3)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(4)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(5)

Ketentuan Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban penyelenggara hiburan untuk membayar pajaknya. Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. BAB XVI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN Pasal 42 (1)

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Pejabat berhak masuk ke semua tempat ahiburan, pada tempat penjualan tanda masuk, memeriksa atau meminta bendel tanda masuk, memeriksa tanda masuk yang telah dibeli oleh pengunjung dan penyelenggara wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Pasal 43

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 44 Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini, berwenang: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tntang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c.

meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;

h.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tesangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

bukti serta

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua pungutan Pajak Hiburan yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 47 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2000 WALIKOTA YOGYAKARTA ttd R. WIDAGDO Disetujui oleh Dewan Perwakilan dengan Keputusan Nomor : 20/K/DPRD/2000 Tanggal : 24 Juli 2000

Rakyat

Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta, Nomor : 3 Seri A

Kota

Yogyakarta

Tanggal

: 24 Juli 2000. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA ttd DRS. HARULAKSONO ---------------Pembina Tk. I NIP. 490013927 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HIBURAN

I.

PENJELASAN UMUM Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II. Dengan demikian dalam rangka memungut Pajak Hiburan tersebut di Kota Yogyakarta diperlukan peraturan daerah ini sebagai dasar hukumnya. Penyelenggaraan hiburan disamping menyangkut kegiatan perekonomian, juga erat kaitannya dengan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata, sehingga ketertiban dalam pelaksanaannya sangat perlu untuk diperhatikan oleh semua pihak. Atas dasar hal tersebut maka Peraturan Daerah ini mengatur ketntuan-ketentuan yang harus dilaksanakan maupun hal-hal yang dilarang, baik bagi penyelenggara maupun bagi pengunjung tempat hiburan. Disamping hal tersebut, dalam rangka mendukung perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah perlu ditingkatkan dan pengaturannya perlu disesuaikan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya pelaksaan kegiatan pembangunan serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Yogyakarta, perlu didukung penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Daerha ini menentukan tarip yang lebih tinggi dan mengatur Objek Pajak yang lebih luas dari Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 1996. Pengaturan tarip Pajak Hiburan di dalam Peraturan Daerah ini disamping dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, juga mengandung aspek pengaturan bahwa untuk jenis hiburan tertentu tarip pajaknya ditetapkan lebih tinggi dari jenis hiburan lainnya. Penentuan tarip seperti ini disamping untuk memenuhi rasa keadilan, juga dimaksudkan untuk membatasi jenis-jenis hiburan tertentu. Tata cara perpajakan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini disamping berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan tentang nama, objek dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarip dan cara penghitungan pajak; wailayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administrasi; pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya serta tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa. II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

:

Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) : ayat (3) huruf a dan huruf b :

Cukup jelas. Cukup jelas.

huruf c

:

Diskotek adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;

huruf d

:

Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman/kaset dan atau sejenisnya, dan bisa dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

huruf e

:

Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan

ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; huruf f

:

Penyelenggaraan Olah Raga adalah usaha olah raga yang bersifat rekreatif baik yang diselenggarakan secara permanen maupun insidental dimana didalam penyelenggaraannya ada tujuan komersial;

huruf g

:

Permainan Billyar adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permasinan billyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

huruf h

:

Termasuk dalam pengertian persewaan video cassete adalah persewaan laser disk (LD), video compact dist (VCD), digital video disk (DVD) dan sejenisnya.

huruf i

:

Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

huruf j

:

Pasar malam adalah suatu usaha yang menyelenggarakan berbagai perunjukan, kedai, rumah makan, dan sebagainya, yang diadakan pada waktu malam hari untuk beberapa hari lamanya dalam rangka memperingati (merayakan) sesuatu; Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni; Sirkus adalah suatu usaha pertunjukan hiburan yang mempertontonkan ketrampilan

berbagai binatang pemain akrobatik.

dan

kemahiran

Pasal 3 s/d Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5

Tarip ini dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

:

Pasal 6 s/d Pasal 10: Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) : ayat (3) huruf a dan b : huruf c :

ayat (4) s/d ayat (6)

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan dihitung secara jabatan adalah penghitungan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.

:

Cukup jelas.

Pasal 12 s/d Pasal 20

:

Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1)

:

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak.

ayat (2) dan (3)

:

Cukup jelas.

Pasal 22

:

Cukup jelas.

Pasal 23

:

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 24

:

Cukup jelas.

Pasal 25

:

Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Pasal 26 s/d Pasl 28:

Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1) huruf a: huruf e: huruf f:

ayat (2) s/d ayat (2) : Pasal 30 ayat (1)

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pemotong/pemungut pajak. Cukup jelas.

:

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.

:

Cukup jelas.

Pasal 31 s/d Pasl 41:

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud pejabat dalam Pasal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta.

ayat (2)

:

Pasal 43 s/d Pasal 48:

Cukup jelas.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.