2018 NOVEMBER


1 NOMOR 1034/III/XI/2018 NOVEMBER2 BULETIN PARLEMENTARIA DPR Harap Hubungan Diplomatik Indonesia - Selandia Baru Meningkat Delegasi Dewan Perwakilan R...
Author:  Susanto Setiawan

0 downloads 0 Views 5MB Size

Recommend Documents


November 2018
1 SLM WRTRDKS Yayasan Sayangi Tunas Cilik PRTR OF Cerita tentang Semangat Keberpihakan pada nak dari Jawa Barat lorem ipsum dalam Situasi ormal maupun...

november 2018
1 NIEUWSBRIEF oktober/november 2018 : In dit nummer: Pagina 2 Van de voorzitter Pagina 5 Toerhoek oktober Pagina 6 Toerhoek november Pagina 8 Jumping ...

2018; november
1 De Egelantier Boys seizoen 2017/2018; november Sponsorkliks: geld verdienen voor EB De muziek van Hassan Jatim Flexibele winterstop 60 jaar Egelanti...

2018 Tanggal : 23 November 2018
1 D O K U M E N K U A L I F I K A S I Nomor : 027/Pan/06/ /2018 Tanggal : 23 November 2018 Untuk Kerjasama Operasional Pengelolaan Parkir di Tepi Jala...

2018 Tanggal: 09 November 2018
1 Lampiran I Pengumuman Nomor: PENG- 01 /PANSEL.EKON/2018 DESKRIPSI JABATAN NAMA JABATAN : Direktur CIMT ATASAN LANGSUNG : CIMT Advisory Committee TUG...

2018 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2018
1 2 PERIHAL : LAMPIRAN KEAN PESERTA UJIAN DINAS TAHUN 2018 NOMOR : 890/526/BKPSDM/IV/2018 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2018 NAMA NIP PANGKAT/GOL. JABATAN UNI...

Nieuwsbrief 2 november 2018
1 SBAO De Springplank Kruithuis DH Harderwijk T M Nieuwsbrief 2 november 2018 Geachte ouders/verzorgers Hierbij ontvangt u de 5 e nieuwsbrief van het ...

KWA Maandbericht november 2018
1 KWA Maandbericht november 2018 n u m m e r s t e j a a r g a n g Van de bestuurstafel Verenigingsdag zaterdag 29 september De opkomst was met 26 men...

Nieuwsbrief: November 2018
1 Nieuwsbrief: November 2018 Evenementen in november Vereniging nieuws Bakbezetting *De ze informatie kunt u tevens op de website van het HCE vinden. ...

Nieuwsbrief 12 november 2018
1 Van de bestuurstafel Nieuwsbrief 12 november 2018 Stand van zaken Klompenpad Dinsdag 6 november kwam de werkgroep voor het Klompenpad in de gastvrij...



NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

1

BULETIN PARLEMENTARIA

DPR Harap Hubungan Diplomatik Indonesia - Selandia Baru Meningkat Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke Selandia Baru dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap hubungan diplomatik antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Selandia Baru dapat lebih erat dan ditingkatkan lagi. Terbinanya hubungan antar parlemen yang komunikatif dan dialogis, akan memberi sumbangan yang sangat besar bagi kemajuan hubungan kedua negara.



Melalui kegiatan diplomasi parlementer ini, saya harapkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Selandia Baru akan lebih erat. Terjalinnya hubungan

2

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

persahabatan bukan hanya melalui saling kunjung diantara pimpinan parlemen saja, tetapi juga bisa dilakukan dalam berbagai pertemuan internasional,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya saat bertemu Ketua

Parlemen Selandia Baru Trevor Mallard di Wellington, Selandia Baru, Kamis (08/11). Dalam kunjungan muhibah ini, Bamsoet didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Mukhamad Misbakun dan Ahmadi Noor Supit, Anggota Fraksi NasDem DPR RI Akbar Faisal, Anggota Fraksi PDIPerjuangan DPR RI Masinton Pasaribu. Bamsoet menuturkan, kunjungan dirinya beserta Delegasi DPR RI, senada

dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru pada Maret lalu. Selain untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Selandia Baru, kedatangan delegasi juga untuk memperkokoh hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.  “Kunjungan Parlemen Indonesia dan Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru, menunjukan bagaimana pentingnya posisi Selandia Baru bagi Indonesia. Kita yakin hubungan Indonesia dengan Selandia Baru ke depan akan terus tumbuh menjadi kerja sama yang saling menguntungkan,” kata Bamsoet. Saat pertemuan dengan Komite Pembangunan Ekonomi Parlemen Selandia Baru, Bamsoet menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi

antara Indonesia dan Selandia baru dan hubungan yang saling menguntungkan. Di tahun 2024, ditargetkan perdagangan bilateral Indonesia dan Selandia Baru mencapai Rp 40 triliun atau sekitar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. “Saat ini ekspor Indonesia ke Selandia Baru terus meningkat. Pada tahun 2017, total ekspor Indonesia ke Selandia Baru sebesar 437,8 juta dolar AS. Sementara, total ekspor Selandia Baru ke Indonesia sebesar 751,1 juta dolar AS. Untuk mencapai target perdagangan senilai 2,9 milliar dolar AS di tahun 2024, diperlukan kerja sama yang lebih baik lagi antar kedua negara,” ujar Bamsoet. Ia menuturkan, kerja sama di bidang ekspor non migas dari Indonesia ke Selandia Baru sempat terjadi pasang surut. Pada tahun 2012 ekspor non migas dari Indonesia ke Selandia mencapai 366 juta dolar AS. Namun, pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 1,62 persen menjadi 357,5 juta dolar AS. Beruntung, di tahun 2017, nilai ekspor Indonesia ke Selandia Baru mengalami kenaikan sebesar 15,32 persen menjadi 412,4 juta dolar AS. Ia berharap, nilai ekspor kedua negara bisa terus meningkat di tahun mendatang. Dikatakan legislator Partai Golkar itu, Indonesia terus berupaya membuka akses pasar Selandia Baru agar menerima berbagai komoditas unggulan Indonesia. Saat ini, Selandia Baru telah menerima komoditas buah tropis dari Indonesia, seperti manggis, salak serta kopi. Lebih lanjut, Bamsoet menyatakan DPR RI mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang meningkatkan status hubungan diplomatik Indonesia dengan Selandia Baru menjadi kemitraan komprehensif. Kedua negara tengah menyusun rencana aksi untuk mengimplementasikan kesepakatan itu. “Indonesia dan Selandia Baru juga sepakat untuk melaksanakan Commitment for Development 2017-2022,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah VII itu. Masih dalam rangkaian kunjungan muhibah ini, Bamsoet juga membuka konser bertajuk “The Symphony of Friendship” yang merupakan kolaborasi antara seniman musik Indonesia dengan Selandia Baru sebagai acara puncak perayaan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Bamsoet juga meresmikan Graha Gorontalo dan Ruang Papua di KBRI Selandia Baru, serta memimpin diskuksi Delegasi DPR RI dengan akademisi Victoria University of Wellington. jay/ann/sf

PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI KETUA PENGARAH Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI) WAKIL KETUA PENGARAH Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan) PIMPINAN PELAKSANA Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) PIMPINAN REDAKSI Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) WK. PIMPINAN REDAKSI Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak), Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis), Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website) REDAKTUR Sofyan Efendi SEKRETARIS REDAKSI Hasri Mentari, Guntur Dewanto ANGGOTA REDAKSI Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli REDAKTUR FOTO Eka Hindra, Iwan Armanias FOTOGRAFER Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah, Geraldi Opie ADMINISTRASI Luthfi Suci Nur ‘Aini, Damar Maulana Taher ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected], www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN PIMPINAN PENERBITAN Eko Priyanto, S.E. (Plt. Kabag Penerbitan) PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi) PHOTOGRAFER ART Friederick Munchen DESAIN GRAFIS Dito Sugito STAF PRODUKSI Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom, PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi) KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna ADMINISTRASI Sjaefudin, S.Sos STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI Arif, Lamin, Yuliana Puspita Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected] ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

3

BULETIN PARLEMENTARIA

TVRI dan RRI Kalteng Siap Tayangkan Berita Pemilu 2019 Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Tengah dan Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya sudah mempersiapkan serangkaian persiapan siaran berita Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang obyektif dan berimbang. Pasalnya, untuk pertama kalinya Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif dilaksanakan secara serentak.



Kita sangat menyadari LPP TVRI maupun RRI ini adalah milik publik yang independen, bukan juga sebagai alat pemerintah, Ini gunanya kita turun langsung ke lapangan memantau kesiapan LPP TVRI dan RRI daerah untuk menghadapi Pemilu ini,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung usai memimpin rapat antara Tim Kunjungan Reses Komisi I DPR RI dengan TVRI dan RRI di Palangka Raya, Kalteng, Senin (05/11). Kendati masih ada beberapa kekurangan yang sifatnya teknis, seperti fasilitas peralatan-peralatan penunjang siaran butuh penambahan dan peremajaan alat, legislator Partai Gerindra ini menilai secara keseluruhan cukup bagus. Dengan wilayah Kalimantan yang luas, pemancarnya baru

bisa menjangkau lima kota. “Hal-hal seperti itu yang perlu dibantu Komisi I. Harapannya, LPP TVRI dan RRI ini bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Kita ini kan bangsa yang sangat majemuk, jangan sampai ada antar suku bangsa atau agama diadu, hingga menimbulkan perpecahan,” harap legislator dapil DKI Jakarta I ini. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP TVRI Kalimantan Tengah Aji Hardianto Erawan mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005, LPP TVRI mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 dengan cara berperan aktif mensosialisasikan kepada masyarakat dengan program dan berita yang telah dirancang. Ia menegaskan, LPP TVRI selalu

Komisi I Dorong RRI dan TVRI Jaga Netralitas Pemilhan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 merupakan catatan pertama sejarah bangsa Indonesia, dimana pelaksanaan Pemilihan Presiden berbarengan dengan Pemilihan Legislatif. Maka tentu, LPP RRI dan LPP TVRI harus memiliki kesiapan khusus dan serius agar tidak tertinggal dengan televisi dan radio swasta dalam memberitakan pesta demokrasi bersejarah ini.

H

al tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan LPP TVRI Provinsi Bengkulu di Aula RRI Bengkulu, Senin (05/11). Meutya menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, LPP berperan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan program sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasi berorientasi kepada kepentingan seluruh

4

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

lapisan masyarakat. “Jadi berpegang pada peraturan tersebut dan payung hukum yang lebih besarnya tentu Undang-Undang Penyiaran, maka lembaga penyiaran publik harus

mengedepankan pelayanan publik yang netral dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya dan menyediakan ruang publik yang seluas-luasnya untuk masyarakat dalam menumbuh kembangkan kebebasan mengemukakan pendapat. Dalam menayangkan Pemilu yang objektif dan berimbang, LPP TVRI berpedoman pada peraturan PKPU, Bawaslu, KPI dan ketentuan Dewan Pers. jk/sf mementingkan kepentingan publik karena frekuensi juga milik publik,” ungkap legislator Partai Golkar itu. Meutya melanjutkan, RRI dan TVRI juga dituntut bisa berperan aktif memberi kontribusi bagi daerah,  dan  Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja akan terus mengawasi hal itu dan  komitmen bekerja sesuai  amanah dan perannya. “Ke depan peran TVRI dan RRI tetap menjadi lembaga yang membawa misi kedamaian, persatuan dan kesatuan  di tengah media mainstream yang kurang membawa kesejukan dan terus berbenah menggelorakan semangat persatuan,” imbuhnya. Lebih lanjut, Meutya menyampaikan bahwa kunjungan Komisi I DPR RI ke Bengkulu untuk memastikan LPP RRI dan LPP TVRI bisa menjaga netralitasnya dalam penyiaran penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum tahun 2019 nanti. “Kita berharap RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik bisa menjaga netralitasnya di tahun politil ini dan bisa memberitakan secata obyektif dan berimbang sehingga RRI dan TVRI bisa menjadi corong pemberitaan,” pesan legislator dapil Sumut itu. skr/sf

Perlu Ada Insentif Bagi Pegawai Dinas Perizinan Para pegawai yang bekerja di dinas perizinan daerah perlu diberikan insentif khusus. Selain untuk mengapresiasi kinerja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai hal itu juga untuk mencegah terjadinya korupsi. Dinas perizinan di daerah selalu menjadi lahan subur korupsi.

M

ardani menyampaikan hal ini saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (01/11). Mardani menilai, kejujuran bekerja dalam melayani pengajuan perizinan sangat dijunjung tinggi di kantor DPMPTSP Kalbar.

“Ada usulan beri insentif khusus untuk mereka yang bekerja di dinas perizinan. Tapi insentif itu sampai sekarang belum ada. Saya setuju perlu ada insentif untuk mencegah korupsi,” kata Mardani usai pertemuan. Seperti dijelaskan Kepala DPMPTSP Kalbar Junaidi, kantornya sudah melibatkan KPK untuk mensupervisi dan melakukan pencegahan korupsi dalam memberikan layanan perizinan.  “Yang paling menonjol adalah kejujuran Kepala Dinasnya Junaidi dan KPK juga sangat membantu, sehingga kesadaran antikorupsi begitu tinggi. Dan salah satu tempat suburnya korupsi ada di dinas

Banyak Alat Perekam KTP-el Rusak di Lampung Anggota Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat menyampaikan bahwa dibeberapa kabupaten dan kota di Provinsi Lampung banyak ditemukan alat perekam untuk pembuatan KTP elektronik (KTP-el) yang rusak. Bahkan ada kabupaten yang memiliki 11 buah perangkat perekam KTP-el, namun sebanyak 9 diantaranya dalam kondisi rusak.

D

alam kesempatan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Provinsi Lampung yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron, Henry mempertanyakan kepada pihak yang berwenang terkait upaya perbaikan yang telah dilakukan terhadap sejumlah perangkat  perekam KTP-el yang rusak tersebut. “Tingkat kemungkinan untuk bisa diperbaikinya berapa persen? Kita senantiasa mendesak dan terus memantau follow up dari segala permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk perbaikan,” ujar Henry saat pertemuan dengan pihak terkait di Kota Bandar Lampung, Lampung, Jumat (02/11). Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu), dalam hal ini Pemilihan

Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Henry masih merasa khawatir dengan kondisi yang ada. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang terjadi dibeberapa sisi.

perizinan,” ucap legislator PKS tersebut. Kepala dinasnya, sambung Mardani, tidak saja berkampanye antikorupsi dengan memasang banyak baner di sudut-sudut ruangan, tapi memang dipraktikkan sendiri secara transparan. “Bahkan kepala dinasnya kalau ingin bertemu siapa pun yang terkait dengan perizinan, selalu mengajak stafnya untuk mendampingi. Itu budaya kerja yang baik. Semua orang perlu mengurus izin. Tapi ketika bekerja dengan benar, maka investasi dan ekonomi akan berkembang, rakyat pun akan mendapatkan manfaatnya,” tutup Mardani. mh/sf “Dengan sisa waktu yang cukup singkat ini, saya berharap kepada semua pihak yang terkait agar dengan penuh rasa kesungguhan untuk menaruh perhatian demi suksesnya Pemilu 2019. Semua pihak harus memperbaiki diri,” tegasnya. Sebagai Anggota DPR RI dari dapil Lampung, Henry juga banyak menerima laporan dari masyarakat mengenai kasus pertanahan di Provinsi Lampung. Diantaranya adalah kasus tanah masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang, dimana ada tanah warga masyarakat yang dikuasai oleh pihak AURI. Selain itu, sambung Henry, di Kabupaten Lampung Timur ada 3 desa yang juga mengalami kasus tanah, yakni lahan seluas 350 meter yang ditarik dari bibir pantai yang diambil dan dipatok oleh pihak D, nas Kehutanan dengan alasan lahan itu diperuntukan bagi hutan bakau demi mencegah abrasi.  “Masyarakat (setempat) berkeluh kesah, dan mereka menuntut ganti untung atas persoalan tersebut. Begitupun di wilayah Lampung lainnya, ada juga kasus tanah warga seluas 150 hektar yang dikuasai oleh para pendatang,” papar legislator PDIPerjuangan itu. dep/sf

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

5

BULETIN PARLEMENTARIA

Komisi III Nilai Progres Peningkatan Tanjung Gusta Berjalan Baik

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menilai, progres pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjung Gusta, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan upaya Komisi III DPR RI untuk meningkatkan kapasitas lapas sudah berjalan dengan baik.



Kami melihat banyak sekali perubahan yang terjadi di lapas Tanjung Gusta ini,” kata Mulfachri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI meninjau Lapas Tanjung Gusta,

Medan, Sumut, Jumat (02/11). Tim Kunker Komisi III DPR RI juga mengunjungi beberapa ruang tahanan untuk melihat sejauh mana perkembangan serapan anggaran di lapas ini. “Saya

pribadi bisa mengatakan bahwa ruang tahanan yang ada di lapas Tanjung Gusta ini merupakan salah satu ruang tahanan yang terbaik yang ada di seluruh Indonesia,” tambah Mulfachri. Selain itu, Mulfachri menilai, suasana yang dibangun di lapas memberikan sebuah situasi yang kondusif yang merupakan upaya kami melakukan pembinaan terhadap warga binaan di Sumut. Menurutnya, terkait overkapasitas, adalah suatu permasalahan klasik yang terjadi diseluruh lapas yang ada di Indonesia. “Sesuatu yang tidak bisa dihindari antara tingkat kapasitas lapas dan pertambahan jumlah penghuni lapas sehingga terjadi ketidakseimbangan. Tetapi kepala lapas selalu saja mempunyai cara untuk mengatasi masalah tersebut,” ungkap  legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Oleh karena itu, lanjut Mulfachri, pihaknya juga memberikan solusi kepada kepala lapas Tanjung Gusta bahwasannya  tindak pidana ringan yang selama ini diberikan sanksi tahanan agar bisa diberikan sanksi alternatif agar over kapasitas yang selama ini terjadi bisa berkurang perlahan-lahan. cas/sf

Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Perlu Ditingkatkan Anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama menilai, penindakan kepada para penyalahguna narkoba kurang efektif. Pencegahan dan rehabilitasi perlu ditingkatkan karena penahanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dinilai tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya, jika penyalahguna ditahan, malah tidak akan sembuh dari ketergantungan narkoba.



Kalau penindakan terlalu banyak dan tidak ada rehabilitasi untuk apa? Kalau memang dia terbukti hanya sebagai pemakai ya di rehab, kalau dia ditahan di Lapas dia tidak sembuh dan bahkan bisa menularkan yang lain,” kata Bambang saat

6

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

Kita memberi masukan kepada Menkumham masalah over capacity ini, karena kalau kita membangun lapas lagi, mungkin tidak menyelesaikan masalah

pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan mitra kerja terkait di Mapolda Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (01/11). Legislator Partai Golkar itu menjelaskan bahwa saat ini seluruh lapas, terutama di Kalteng, mengalami over capacity dan mayoritas para tahanan terlibat kasus narkoba. Jadi rehabilitasi dianggap lebih efektif untuk menyembuhkan para penyalahguna narkoba, sekaligus untuk mengurangi jumlah tahanan yang masuk ke lapas. “Kita memberi masukan kepada Menkumham masalah over capacity ini,



Kita lihat bahwa pagu anggaran yang disiapkan itu hanya bisa untuk penanganan di Ternate saja, padahal ini BNNP untuk seluruh Provinsi Maluku Utara. Artinya pagu anggaran untuk luar daerah, termasuk personel yang ada, sudah sangat tidak mencukupi. Apalagi kalau dilihat Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana serta prasarananya, sangat tidak proporsional,” kata Amir saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Ternate, Malut, Kamis (01/11). Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan bahwa daerah-daerah kepulauan perlu ada perhatian khusus BNN, dalam mengatur pengelolaan anggaran, dan jangan disamakan dengan Pulau Jawa yang letak geografisnya berbeda. Hal ini agar BNN bisa bekerja secara maksimal untuk pencegahan narkotika yang merupakan garda terdepan “Seperti di Maluku Utara ini, jangan disetarakan dengan daerahdaerah yang ada di Jawa misalnya. Apalagi dengan posisi letak geografis yang sulit untuk menunjang kegiatan pencegahan dan penindakan peredaran narkoba yang ada di Maluku Utara,” ungkap legislator dapil Sulawesi Selatan I yang juga Wakil Ketua Pansus Rancangan UndangUndang (RUU) Daerah Kepulauan ini. azk/sf

BNNP Daerah Kepulauan Perlu Perhatian Khusus Anggota Komisi III DPR RI Amir Uskara menilai, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara perlu ada perbaikan dari sisi anggaran. Pasalnya, pagu anggaran yang disiapkan oleh BNN pusat untuk BNNP Malut tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran yang menjadi tugas pokok BNNP Malut, dengan kondisi wilayah kepulauan. Menurutnya, perlu ada perhatian khusus untuk BNNP yang wilayahnya kepulauan. karena kalau kita membangun lapas lagi, mungkin tidak menyelesaikan masalah. Diharapkan ada kerja sama dimana pencegahan lebih diutamakan. Kalau selalu dimasukkan ke dalam tahanan, maka lapas akan over terus,” ujar legislator dapil Kalsel itu. Dalam pertemuan tersebut juga sempat disinggung oleh Bambang mengenai peredaran narkoba yang terjadi di dalam lapas. Menurutnya, penjagaan harus lebih diperketat, terutama oknum yang ada di wilayah lapas. Tahanan dengan masa hukuman terlalu lama juga bisa mempengaruhi oknum untuk memasukkan narkoba ke dalam lapas. eno/sf

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

7

BULETIN PARLEMENTARIA

Komisi IV Minta KLHK Tingkatkan Anggaran BP2LHK Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menambah anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK), khususnya untuk BP2LHK Kota Manado.

A

lasannya, pembibitan berbagai jenis pohon di BP2LHK Manado yang yang juga untuk memenuhi kebutuhan di tiga provinsi, yakni Provinsi Maluku Utara, Provinsi Gorontalo,

8

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

dan Provinsi Sulawesi Selatan, terbatas oleh minimnya anggaran. Hal tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi

Utara, Kamis (01/11), yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (F-Gerindra). “Dijelaskan oleh Kepala BP2LHK Manado bahwa di tempatnya dilakukan pembibitan berbagai jenis pohon. Dan itu untuk memenuhi kebutuhan di tiga provinsi, namun terbatas pada anggaran. Anggaran KLHK 2019 mendatang, naik sekitar Rp 2 triliun. Oleh karena itu, kami berharap KLHK meningkatkan anggaran untuk BP2LHK, khususnya di Manado,” kata Edhy. Peningkatan anggaran itu juga diperlukan untuk proses pengembangbiakan anoa, hewan dilindungi yang kini terancam punah. Salah satunya untuk pembelian genset. Pasalnya di Kota Manado kerap terjadi pemadaman listrik. “Dulu kami datang ke sini hanya ada sepasang anoa, dan sekarang sudah ada 4 ekor,” ujar Edhy. Ditambahkan Anggota Komisi IV DPR RI Djendri Alting Keintjem (F-PDI Perjuangan), selain meminta tambahan anggaran untuk BP2LHK Manado, pihaknya juga meminta tambahan dokter hewan. Salah satunya berguna untuk membantu proses pengembangbiakan anoa dan hewanhewan lainnya. ayu/sf

Bibit Jati PHT 1 Produk Unggulan Perum Perhutani

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan bibit jati unggul varietas Pht 1 (Perhutani 1) merupakan produk unggulan dari Perum Perhutani yang memiliki kualitas sangat bagus dan memenuhi unsur keilmuan dan teknologi, serta dapat digunakan untuk program reboisasi. 



Di tanah Perhutani ini, kita meninjau ada temuan baru yaitu bibit jati unggul varietas Pht 1 (Perhutani 1), kita lihat ternyata dari hasil penelitian hasilnya umur 15 tahun ditanam di sini setara dengan jati yang ditanam 50 tahun,” papar Viva saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di lokasi Penelitian Jati Unggul dan “Agroforestry” di petak 4k dan 7h RPH Gendingan, BKPH Walikukun, Perum Perhutani KPH Ngawi, Jawa Timur, Kamis (01/11). Dijelaskan politisi Partai Amanat Nasional ini, bahwa proses fotosintesis dan  pertumbuhan jati di KPH Ngawi ini begitu cepat dan dari sistem numeriknya itu, batangnya lurus dan ada titik tumbuh di atasnya. Menurutnya, ini merupakan produk baru dan jika bisa dikembangkan di seluruh tanah perhutani yang luasnya 2,4 juta hektar ini sangat bagus untuk

program reboisasi terutama untuk pengadaan kayu-kayu untuk produkproduk rumah tangga, untuk bantuan nelayan kayu dan sebagainya. “Sudah ada yang menggunakan dan ini bisa dilihat hasil-hasilnya sangat bagus, kekar, tinggi seperti pohon dan benihnya memang betul-betul unggul secara keseluruhan,” ungkap legislator Jawa Timur itu. Sementara dalam kesempatan yang sama, Anggota Tim Kunker Komisi IV DPR Ibnu Multazam memberikan apresiasi kepada Perhutani yang telah banyak berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk beraktivitas di hutan dengan bercocok tanam tanaman palawija. Ia berharap kalau produksi kayu Perhutani melimpah maka harganya tidak terlalu tinggi. “Hal itu bisa menghidupkan perajin-perajin kecil untuk

dapat mengembangkan usahanya sehingga bisa meningkatkan perekonomian nasional,” katanya. Direktur Operasional Perum Perhutani Hari Priyanto yang turut mendampingi Tim Komisi IV DPR mengatakan, saat ini terdapat 80 ribu hektare tanah kosong di wilayah Perhutani dan pihaknya optimistis bahwa untuk mempercepat tutupan lahan tersebut, Perhutani sudah mengembangkan tanaman jati unggul yang disebut Jati Plus Perhutani (JPP). “Daur atau masa tebang JPP sangat singkat. Yakni umur 15 tahun sudah bisa ditebang dan tanaman itu yang akan digunakan untuk menutup lahan kosong Perhutani,” ujar Hari Priyanto. Selain itu produktivitas JPP sangat tinggi, yakni per hektare sekitar 200 m3, jika dibanding dengan tanaman jati biasa. Perhutani sendiri sudah melakukan penelitian JPP sejak tahun 1997 yang diimplementasikan di lapangan pada tahun 2002 di KPH Ngawi, dan hasilnya sudah dipanen tahun 2015 lalu. Sementara, dalam diskusinya dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Wono Mukti, Tim Komisi IV DPR  menerima keluh kesah petani tepian hutan yang minim mendapat bantuan bibit dari pemerintah. Selain itu juga minimnya bantuan pupuk. “Anggota petani LMDH sering tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, karena selama ini penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk LMDH diikutkan ke Gapoktan sehingga pada saat pembagian sering tidak kebagian,” kata Ketua LMDH Sumber Wono Mukti Suhebdi. Turut serta dalam rombongan Anggota Komisi IV DPR antara lain  I Made Urip, Mindo Sianipar, Darori Wonodipuro, Guntur Sasono, dan Zainut Tauhid Sa’adi. nt NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

9

BULETIN PARLEMENTARIA

Pengawasan Hutan Kepri Perlu Ditingkatkan

Hutan dapat mencegah terjadinya hal-hal atau bencana yang tidak diinginkan oleh makhluk hidup, seperti longsor maupun banjir. Hutan juga menjadi tempat tinggal bagi sebagian makhluk hidup dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dari pemerintah daerah terhadap hutan, terutama untuk kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau.

G

una melihat kondisi hutan di Kepri, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI didampingi jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau lokasi perubahan fungsi kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau di Perumahan Taman Cipta Asri dan Cipta Green Villa yang berlokasi di Kota Batam, Kepri, Kamis (01/11). “Hutan ini merupakan alih fungsi yang sudah diputuskan dalam rapat antara Komisi IV DPR bersama Menteri LHK,

Komisi V Apresiasi Ajaran BP2TD Bali Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir mengapresiasi adanya Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali yang dirasa cukup representatif secara teknis, penugasan tugas pokok dan fungsi, hingga kekompakan para tarunanya. Balai Diklat ini juga menuntun dan mengajarkan mengenai pelaksanaan tugas kepada taruna, selaku petugas Dinas Perhubungan di lapangan.



Mereka sudah menguasai tidak hanya rambu dan peraturan lalu lintas, tapi juga kendaraaan, mulai dari hal-hal kecil sampai sistem yang berlaku terhadap kendaraan itu. Saya kira ini akan sangat penting artinya bagi seorang taruna atau PNS yang sedang dilatih di sini,” kata Ibnu usai meninjau BP2TD Bali bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, di Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (01/11). Selanjutnya, Ibnu juga berpesan, bekal yang harus dimiliki oleh para taruna yang melakukan diklat dalam menjalankan tugastugasnya ke depan adalah kekompakan, memiliki jiwa korsa, semangat yang tinggi dan kedisiplinan. Ia meniali persiapan dan kesiapan BP2TD Bali baik secara kurikulum, sarana dan prasarana semuanya dirasa sudah cukup memadai bagi mendidik seorang tenaga ahli di bidang perhubungan darat. Namun, hal lain yang menjadi masalah

10

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

sehingga hutan ini menjadi HPK (Hutan Produksi Konversi), dan yang 330 hektar turun menjadi APL (Areal Penggunaan Lain). Tetapi itu kan sudah ada keterlanjuran. Hal tersebut harus clear and clean. Jangan sampai rakyat dan pengusaha rugi, namun juga tidak boleh ada pelanggaran,” jelas Anggota Komisi IV DPR RI Sudin, usai meninjau perubahan fungsi kawasan hutan di Kota Batam tersebut. Pengawasan dari pihak pemerintah dan penegasan tentang kawasan hutan menjadi sangat penting, guna menanggulangi terjadinya perubahan fungsi kawasan hutan secara terus menerus dan mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan. “Saya akan usulkan dalam rapat, agar Komisi IV DPR memanggil Pemprov Kepri, Walikota Batam, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk memberikan penjelasan terkait info yang menyebutkan bahwa sudah keluar sertifikat,” jelas Sudin. Sudin mengingatkan, Pemprov Kepri harus dapat menjaga dan mengurus hutan, terutama hutan lindung. “Permasalahanpermasalahan seperti itu harus clear and clean, harus diselesaikan. Entah melalui jalur hukum atau Keputusan Presiden, yang penting harus dirumuskan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” papar Anggota DPR RI dari PDI-Perjuangan itu. ica/sf

menurut legislator Partai Golkar itu adalah perluasan dari wilayah atau area balai pelatihan itu sendiri. Menurutnya dengan jenis pendidikan dan aktifitas di dalamnya, maka harus ada upaya untuk memperluas wilayah BP2TD Bali agar jauh lebih bermanfaat. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati lebih menyoroti adanya pelatihan juga bagi masyarakat sekitar, khususnya pelatihan juru parkir. Hal ini menurut Estu, biasa ia disapa, merupakan hal yang sangat bagus, karena sudah seharusnya balai pelatihan atau sekolah perhubungan yang ada saat ini mengadakan diklat bagi masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan budaya berkendara yang baik di jalan. “Seluruh sekolah perhubungan harusnya mengadakan diklat seperti itu, bukan hanya di Bali saja, karena sekolah pendidikan untuk perhubungan ini kan cukup banyak. Nah seandainya ini dilakukan secara terus menerus, saya yakin kesadaran masyarakat untuk melakukan budaya berkendara akan ebih baik, termasuk mengatur ketika mereka menggunakan fasilitas umum, seperti halnya tempat parkir, dan lain-lain,” ungkap Estu. ndy/sf

BUMDes Didorong Kembangkan Potensi Desa Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing memberi apresiasi atas dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Medan Senemba, Kecamatan Tanjung Morawa, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Dengan adanya BUMDes di seluruh Indonesia didorong mengembangkan potensi dan sumber dayanya, agar bisa memberi pemasukan ke desa.



Kunjungan ke Desa Medan Senemba ini untuk memantau Dana Desa. Dulu saat kunjungan ke desa, biasanya warga desa meminta dana untuk pembangunan, tapi sekarang DPR balik tanya, uang tersebut dimanfaatkan untuk apa,” kata Anthon saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Desa Medan Senemba, Jumat (02/11). Dalam kesempatan itu, Tim  Kunker Komisi V DPR RI menyalurkan bantuan stimulus sebesar Rp 500 juta program BUMDes kepada beberapa desa penerima program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Tanjung Morawa. Pembentukan BUMDes merupakan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Setelah saya melihat ada beberapa BUMDes di sini, hal ini bagus untuk menggerakkan perekonomian desa, dan Dana Desa sekarang harus melalui BUMDes. Oleh karena itu, Dana Desa yang mencapai Rp 70 triliun, yang sudah diputuskan di Rapat Paripurna DPR RI dengan pemerintah beberapa waktu lalu untuk seluruh desa di Indonesia supaya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat,” harap Anthon. Legislator Partai Golkar itu menambahkan, nantinya sinergi antara BUMDes dengan unit-unit usaha lain misalnya koperasi yang ada di desa didorong akan terus berjalan. Misalnya suatu BUMDes yang sudah maju dengan sejumlah unit usaha, disinergikan dengan koperasi atau unit usaha desa yang sudah ada. Nantinya, imbuh Anthon, BUMDes akan dikelola oleh masyarakat desa yang keuntungannya untuk membangun desa. Sementara itu, koperasi merupakan unit usaha yang dimiliki anggota, tetapi pembagian hasilnya hanya untuk kesejahteraan anggota. Berbeda dengan BUMDes yang hasilnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat desa. “BUMDes ini digerakkan, dan diberi tambahan pendanaan. Jangan sampai orientasinya pada infrastruktur saja, tapi bagaimana dana ini supaya bisa menggerakkan perekonomian masyarakat desa jadi balance. Ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi rakyat desa. Diharapkan desa bisa mengangkat potensi dan menggerakkan ekonominya untuk suatu pertumbuhan ekonomi yang mapan untuk masyarakatnya,” harap legislator dapil Sumut itu. man/sf NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

11

BULETIN PARLEMENTARIA

Pembangunan Bandara El Tari Diharapkan Kedepankan Aspek Budaya Anggota Komisi V DPR RI John Siffy Mirin menjelaskan bahwa pembangunan pengembangan Bandar Udara International El Tari Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus memiliki aspek budaya yang kuat. Hai ini perlu dilakukan agar wisawatan mancanegara sebelum menikmati wisata di NTT dapat menikmati bandaranya terlebih dahulu.



Kupang itu banyak sekali dikunjungi wisatawan. Jadi sebelum wisatawan berkeliling NTT untuk menikmati objek wisata, mereka bisa menikmati bandaranya terlebih dahulu dengan konsep budaya lokal agar dapat menjadi daya tarik yang lebih kuat,” tutur John saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Ruang Rapat Bandara El Tari Kupang, NTT, Kamis (01/11). Selain menyangkut aspek budaya, John berharap pembangunan pengembangan bandara ini juga harus memperhatikan mutu dari pada konstruksi tersebut. Jangan sampai negara sudah mengeluarkan uang banyak, tapi konstruksi bangun cepat rusak dikarenakan kurang kokohnya bangunan tersebut. “Menyangkut konstruksi mutu bangunan di lokasi Bandara ini harus terjamin mutunya jangan sampai sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak tapi kalau ada gempa kecil bangunan rubuh lagi, jadi harus mempertimbangkan mutu bangunan,” cetus legislator PAN itu. jay/sf

Komisi VII Harap PT Phapros Tingkatkan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI mengharapkan PT. Phapros Tbk dapat meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidupnya serta menjadi contoh bagi industri sejenis dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidupnya. Sehingga keberadaan PT. Phapros dapat berkonstribusi, tidak hanya dari sisi pendapatan negara dan daerah, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik.

A

nggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, walaupun Komisi yang membidangi lingkungan hidup di DPR RI ini telah mengetahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir PT. Phapros telah memperoleh peringkat Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) RI, namun Komisi

12

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

VII DPR RI perlu melihat secara langsung pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh PT. Phapros. “Kehadiran tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT Phapros ini dalam rangka untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

PLTN Kalbar Bisa Menjadi Percontohan Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan, sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berpikir untuk pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang. Pemprov Kalbar harus mulai memanfaatkan dan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Nantinya pemanfaatkan nuklir ini akan menjadi contoh daerah lain, dan Kalbar provinsi pertama di Indonesia yang memanfaatkan nuklir untuk pembangkit listrik.



Pembangunan PLTN ini tidak hanya sebatas kepentingan masyarakat atau rumah tangga saja, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan industrialisasi. Sebab dengan ketersediaan listrik, maka hal itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif, dan juga lapangan pekerjaan,”

kata Kurtubi usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Kalbar beserta jajaran, belum lama ini. Menurutnya, sekarang ini tuntutan dunia internasional menginginkan udara yang lebih bersih dan sehat. Sementara

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya,” kata Andi saat Kunker Reses Komisi VIl DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (01/11). Legislator PAN ini menjelaskan industri farmasi, dalam proses produksinya dapat menghasilkan limbah berupa senyawa asam, basa, garam dan katalis (logam berat, sianida, dill), pelarut-pelarut, ampas bahan alam yang digunakan, uap pelarut, medium fermentasi, sel dan misel dalam bentuk padat, produk yang gagal dan terbuang, tumpahan bahan-bahan debu (dari pencampuran dan pencetakan tablet), bahan kemasan yang tak terpakai dan lain-lain. Mengingat potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas industri farmasi tersebut dan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, khususnya pasal 68, disebutkan: Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan

berkewajiban, yaitu memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. “Seperti halnya industri lainnya, industri farmasi dalam setiap proses produksi untuk menghasilkan produk-prodak farmasi tentunya menghasilkan bahan-bahan sampingan yang dapat berupa sampah dan limbah B3, yang jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini tentunya akan dapat menimbulkan dampak dan resiko terhadap kesehatan manusia, keseimbangan ekologi, kualitas bahan, dan atau estetika dan keindahan,” ungkapnya. as/sf

selama ini Indonesia banyak membangun listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan batu bara, dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mengakibatkan polusi udara. Untuk itu, legislator Partai NasDem ini menambahkan, penggunaan dan pembangunan PLTU batu bara harus dikurangi karena dapat mengakibatkan udara yang kotor. Untuk masa yang akan datang, PLN harus memperhatikan secara seksama dan tidak boleh merencanakan listrik tanpa memperhatikan lingkungan hidup. Kurtubi menambahkan, banyak sumber listrik yang dapat dibangun, seperti listrik sumber tenaga air dan matahari, tetapi jumlahnya tidak besar sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan industri. Oleh sebab itu, Komisi VII DPR RI  menawarkan agar Pemprov Kalbar merencanakan untuk membangun PLTN. “Jika hal ini terjadi, maka Kalbar akan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pembangunan PLTN. Hal ini penting karena pemenuhan kebutuhan listrik di Kalbar tetap memperhatikan masalah lingkungan,” ujar legislator asal dapil NTB itu. Dikatakannya, selama ini untuk memenuhi kebutuhan listrik, Kalbar sangat tergantung kepada Malaysia atau membeli daya listrik dari Malaysia. Untuk itu, pembelian listrik dari Malaysia harus dihentikan, dengan cara membangun pembangkit listrik di Kalbar. “Dengan adanya pembangunan PLTN di Kalbar maka kebutuhan listrik, baik untuk masyarakat maupun industri akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu masalah lingkungan tetap akan terjaga dengan baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatanan seiring dengan kemajuan industri di Kalbar,” tutupnya. Sementara di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurachman dari Partai Golkar merespon positif rencana itu, dan berjanji mendorong percepatan segala kebijakan nasional terkait pembangunan PLTN di Kalbar. Hal ini memandang dari segi dua kebutuhan, yakni masyarakat dan industrialisasi. “Kami akan mempercepat pembahasan RUU tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) sebagai payung hukum untuk memperkuat dan mendorong energi alternatif salah satunya nuklir,” pungkas legislator dapil Kalbar ini. iw/sf NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

13

BULETIN PARLEMENTARIA

Pendamping PKH Miliki Peran Penting Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi mengatakan, eksistensi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting. Selain memetakan kelayakan keluarga miskin juga memberi masukan bagi keluarga penerima bantuan. Untuk itu, profesionalisme para pendamping PKH, menjadi kebutuhan agar mampu memetakan PKH dengan baik.



Para pendamping itu harus menyampaikan data dan fakta yang akurat kepada pemerintah agar tak salah mengambil kebijakan,” kata Iqbal di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kantor Dinas Sosial, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (02/11). Iqbal juga menyerukan perlunya perbaikan sistem dan database para peserta PKH. “Fungsi pendamping dan konektivitas antar instansi sangat penting. Kami mendapat informasi dari

14

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

Kepala  Dinas Sosial bahwa konektivitas kadang-kadang tidak nyambung. Oleh karena itu, saya mendorong agar kementerian, provinsi, dan kabupaten/ kota harus sinergi,” pesannya. Legislator PKS itu menambahkan, pengawasan menjadi keniscayaan yang penting untuk diperhatikan. Iqbal berharap, pengawasan dilakukan hingga komunitas peserta PKH di berbagai daerah. Bantuan ini harus diawasi agar tak salah sasaran. “Fungsi pengawasan kita harus sampai ke

daerah, tidak saja di provinsi, tapi langsung kepada penerimanya,” ujarnya. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker juga menyaksikan penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial untuk keluarga peserta PKH di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel. Legislator dapil Sumsel itu memastikan, temuan dan kendala teknis di lapangan menjadi masukan bagi Komisi VIII DPR RI untuk kemudian membicarakannya dengan Kemensos. afr/sf

Komisi VII Tinjau Program City Gas Pekanbaru Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI didampingi Direksi Perusahaan Gas Negara (PGN) meninjau langsung program City Gas di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam bahkan mencoba memasak telur mata sapi menggunakan kompor yang sudah dialiri gas tersebut.



depannya tinggal perluasan jaringan ke daerah sekitarnya. “Ini adalah program yang sangat bagus, dibeberapa daerah lain juga sudah berjalan,” ujar Anggota DPR RI dapil Kalimantan Timur ini. Di Riau sendiri, baru ada tiga kecamatan yang sudah dialiri program City Gas. Pertama yakni Kecamatan Lima Puluh sebanyak 3.713 jaringan pada 2015 lalu. Kemudian Kecamatan Pekanbaru Kota dan Sail sebanyak 3.270 jaringan pada 2017 lalu. ran/sf

Adanya jaringan gas ini sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain harganya yang lebih murah, masyarakat juga lebih mudah mendapatkan gas karena tinggal membeli token. Tidak perlu biaya transportasi tambahan seperti saat membeli gas manual dalam tabung,” kata Ihwan di Pekanbaru, Jumat (02/11). Usai mengunjungi beberapa rumah warga yang sudah dialiri jaringan gas, legislator Partai Demokrat ini mengapresiasi program City Gas. Menurutnya, penerapannya di Kota Pekanbaru sudah bagus, dan ke

Komisi VIII Dukung Pembangunan Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry Aceh Komisi VIII DPR RI mendukung rencana pembangunan Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Namun Komisi VIII DPR RI mengingatkan, pembangunan Fakultas Kedokteran itu diharapkan tidak hanya sebatas pembangunan fisik saja, melainkan juga perlu adanya persiapan sumber daya kedokteran dan tenaga medisnya.

A

nggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto mengingatkan, Fakultas Kedokteran yang akan dibangun harus memiliki target dan tujuan. Kampus harus mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, bahwa pendidikan kedokteran diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. “Pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran

yang isinya memberikan peluang bagi anak-anak di pedesaan untuk menjadi dokter. Itulah solusi untuk menutup kekurangan 30 ribu dokter di Indonesia,” tutur Itet saat ditemui di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, Jumat (02/11), usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI. Legislator PDI-Perjuangan itu menambahkan, saat ini banyak dokter berasal dari golongan menengah ke atas, bahkan cenderung keturunan orang yang kaya. Untuk itu, dengan adanya UU Pendidikan Kedokteran tersebut, diharapkan anak pedesaan bisa menjadi dokter dan setelah itu bisa mengabdi kembali di daerah-daerah pedesaan yang selama ini masih kekurangan dokter. “Dengan adanya teknologi yang semakin pesat kita juga berharap berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin modern dan canggih, seperti penggunaan robot untuk mendeteksi penyakit pasien,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung itu. rh/sf NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

15

BULETIN PARLEMENTARIA

Pentingnya Regulasi Atur Jaminan bagi Buruh Lepas Sektor perkebunan memegang peranan penting di dalam struktur perekonomian di Provinsi Jambi. Komoditas perkebunan di daerah ini didominasi oleh tanaman kelapa sawit dan karet, ada yang dikelola swasta maupun perkebunan rakyat. Sehingga, penting adanya jaminan bagi para pekerja harian lepas di sektor perkebunan.

M

enurut Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M Efendi, yang harus diberikan perhatian serius saat ini adalah jaminan seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja lepas. Namun yang menjadi kendala, belum adanya aturan yang jelas. Dede mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan membuat regulasi yang menjamin pekerja lepas di perkebunan. “Di sini kan daerah perkebunan. Ternyata banyak buruh harian lepas yang bekerja di sektor perkebunan. Walaupun pendapatannya mencukupi per hari Rp 75 ribu, namun mereka tidak memiliki jaminan karena tidak punya kontrak,” papar Dede saat memimpin

16

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jambi, Kamis (1/11). Di sisi lain, pihak perusahaan tidak mau mendaftarkan dan tidak mau bertanggung jawab juga kepada karyawannya. Karena perusahaan tidak menganggap sebagai karyawan, tapi sebagai pekerja harian lepas. “Kami pikir harus ada regulasi khusus tentang ini,” ujar legislator Partai Demokrat ini. Di Jambi, sektor perkebunan memberikan kontribusi sekitar 63,5 persen bagi perekonomian daerah. Perkebunan merupakan andalan bagi perkembangan perekomomian Jambi, karena ada lebih dari 660.198 Kepala Keluarga (KK) petani yang

mengusahakan komoditas perkebunan dengan luasan lebih dari 1,6 juta Ha. Hal lain, di bidang ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI terus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan upah yang layak bagi pekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan, dengan melakukan revitalisasi pusatpusat pembekalan kerja termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), melalui pembinaan dan pendampingan. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga terus mendorong pemerintah daerah untuk mendukung program pemerintah yaitu mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terlatih, menggantikan TKI yang bekerja di sektor informal. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan juga patut diberikan dukungan bersama, terutama dalam upaya peningkatan kepesertaannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. eko/sf

Kondisi RSUD Tanjung NTB Memprihatinkan Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir mengaku turut prihatin atas kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hancur total akibat bencana gempa bumi. Hal ini berimbas pada pelayanan RS pasca gempa, yang hanya beratapkan terpal dan tenda seadanya. Di luar tenda tersebut, butiran debu bertebaran yang justru membahayakan bagi pasien yang dirawat.



Terus terang, kalau dilihat tenda itu sangat tidak memadai, tidak layak untuk dijadikan tempat perawatan pasien. Kalau hujan saya yakin air pasti akan masuk ke dalam. Kita juga rasakan tadi panasnya situasi di dalam tenda,” ungkap Ali Mahir saat mengikuti peninjauan RSUD Tanjung bersama Tim Kunjungan Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Lombok Utara, NTB, Kamis (01/10). Ia mengusulkan kepada masyarakat yang sakit sesak nafas untuk tidak dirujuk ke RSUD Tanjung, mengingat

banyaknya debu yang beterbangan, dikhawatirkan akan semakin mengganggu pernafasan. “Sangat tidak memadai, AC hanya ada 2. Untuk yang sakit sesak nafas saya usul supaya dirujuk ke RS yang lebih besar di Mataram. Karena di RSUD Tanjung banyak debu. Bukannya sehat, tapi malah tambah sakit,” ungkap Ali Mahir.   Meski demikian, legislator Partai NasDem ini tetap memberikan apresiasi kepada pengelola RSUD yang telah berusaha menyediakan tempat relokasi

yang bagus, meskipun belum maksimal pembangunannya yang berjarak kurang lebih 2 kilometer dari lokasi RSUD Tanjung yang hancur akibat gempa. “Untuk relokasi, tempatnya bagus. Sehingga ambulans bisa masuk karena lokasinya pinggir jalan. Tapi belum ada peralatannya. Yang kami permasalahkan yakni lantainya yang terbuat dari semen kasar dan berdebu. Menurut pihak penyelenggara, akan ditutup oleh plastik. Harusnya keramik, jadi ketika ada kotoran gampang dibersihkan,” jelas Ali Mahir. Legislator dapil Jawa Tengah itu mengingatkan, proses recovery yang belum maksimal ini membutuhkan sinergi dari semua pihak, tak hanya eksekutif saja, namun legislatif melalui tugas dan fungsi terus mendorong dan memberikan dukungan agar proses pemulihan NTB dapat berlangsung secara waktu yang singkat. hs/sf

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

17

BULETIN PARLEMENTARIA

H

Regulasi BPJS Kesehatan Harus Dievaluasi Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah menegaskan, perlu adanya evaluasi pada regulasi BPJS Kesehatan. Pasalnya, dari berbagai masukan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah terungkap, persoalan yang menonjol adalah regulasi BPJS Kesehatan.

B

ahkan, Masrifah mengatakan pihaknya menemukan bahwa beberapa RS di Magelang, karena ada sistem rujukan mengakibatkan banyak pasien menumpuk di RS tipe D atau C. Sementara RS tipe B dengan fasilitas lengkap, tapi ternyata sepi tidak dapat pasien, karena ada sistem rujukan berjenjang. “Kondisi ini tidak hanya terjadi di Magelang, tapi sejumlah RS di daerah lain mengalami hal yang sama terhadap RS tipe B ini. Karena itu harus ada evaluasi secara total regulasi BPJS Kesehatan,” ungkapnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dan menggelar pertemuan dengan mitra kerja di Magelang, Jateng, baru-baru ini. Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, keluhan lain dari pengelola RS adalah masalah akreditasi yang menjadi penghambat pasien untuk memperoleh pelayanan di RS. Namun katanya ketentuan itu baru akan diberlakukan pada 1 Januari tahun depan, sehingga masih agak longgar dan tidak menghambat pelayanan kepada pasien. Selain itu, lanjut Masrifah, soal data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tim Komisi IX menerima laporan  dimana ada selisih data antara Dinas Sosial dan Kementerian Kesehatan. Karena itu dia mendesak perlu disosialisasikan lebih maksimal lagi terutama yang mendapatkan PBI. “Karena banyak masyarakat yang tidak tahu telah mendapat PBI yang nota bene sudah dibayar negara, tapi tidak tahu dan tidak bisa memanfaatkannya,” ujarnya. mp/sf

18

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

al ini ia sampaikan melihat data turis yang berkunjung ke Pulau Dewata dengan memanfaatkan paket hemat dan murah, terutama turis dari Tiongkok yang jumlahnya sangat besar. Sehingga Putu memandang Bali saat ini jadi terkesan dijual murah oleh para pelancong dari Tiongkok tersebut. “Contohnya saja wisatawan Tiongkok yang terus membanjiri Bali. Namun mereka pelit belanja, bahkan cenderung mencari paket hemat dan murah. Ini data. Sehingga pariwisata Bali dijual murah dan jadi murahan  untuk wisatawan Tiongkok,” tegas Putu di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Bali, Kamis (01/11). Menyikapi kondisi ini, legislator Partai Demokrat ini menegaskan jangan sampai pariwisata hanya mengejar angka. Belanja wisatawan itu jauh lebih penting dari hanya sekadar angka kunjungan. Sehingga harus diatur sekali bagaimana wisatawan masuk ke Bali agar mendapatkan wisatawan yang juga berkualitas. “Nah tentu harus diatur sekali bagaimana wisatawan ini masuk ke Bali. Harus jelas pasarnya agar berkualitas. Jika kita kelola dengan baik, bahkan diatur agar wisatawan itu memahami seni budaya, alam yang indah, dan juga menghargai warisan budaya, dan menghargai adat istiadat masyarakatnya,” terangnya. Putu menekankan sinergi kepada seluruh pihak untuk membangun pariwisata yang lebih baik dan berkualitas karena dianggap saat ini adalah momentum yang tepat. Tidak lupa ia juga mengapresiasi para pegiat pariwisata yang telah bekerja keras dan juga menyuarakan keluhankeluhan untuk pariwisata Bali yang lebih baik. “Kita harus fokus kepada market yang lebih konkret. Sehingga saya mengapresiasi berbagai pihak yang sudah bekerja keras. Kita harus bersama bergandengan tangan. Pemerintah pusat dan kami di Komisi X selalu menyuarakan ini. Mengejar target size, sustainable dan spending tourism itu jauh lebih penting dibanding daripada sekedar mengejar angka,” pungkas legislator dapil Bali itu. eps/sf

Pariwisata Bali Harus Perhatikan Kualitas Wisatawan Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana meminta agar pemerintah melakukan pemetaan dan mulai menyaring wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Harapannya agar pemerintah tidak hanya memikirkan angka jumlah wisatawan, namun juga memikirkan kualitas daripada wisatawan tersebut.

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

19

BULETIN PARLEMENTARIA

Regulasi Jangan Jadi Penghambat Kreatifitas Masyarakat Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan meminta pemerintah tidak kaku terkait regulasi perizinan usaha kreatif masyarakat dalam bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satu yang merasa terhambat dengan regulasi tersebut adalah UMKM parfum asli Aceh, yaitu Minyeuk Pret yang dijalankan Daudy Sukma bersama rekan-rekannya.



Bisnis tersebut menurut saya sangat menjanjikan, dimana omzet sudah cukup baik untuk dalam negeri dan sudah tertarik oleh pembeli dari luar negeri,” kata Sofyan usai meninjau langsung Industri Minyeuk Pret bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (01/11). Legislator PDI-Perjuanhan itu melihat bahwa persyaratan-persyaratan perizinan yang diberikan seperti persyaratan untuk industri besar. Sehingga tidak mungkin UMKM seperti Minyeuk Pret ini bisa berkembang di negeri sendiri. Ia menyarankan perlu ada sejenis afirmasi yang diberikan kepada UMKM dalam bentuk pengawasan. “Komisi X salah satu mitranya adalah Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif, RED), tetapi perizinannya tetap pada Kementerian Perindustrian. Kita dorong agar mitra kita melakukan pembicaraan dengan pihak Kementerian Perindustrian untuk menjembatani hal ini, sehingga UMKM yang punya potensi ekspor itu

Komisi XI Dorong Kanwil DJP Jatim Tingkatkan Penerimaan Pajak Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Prakosa mendorong jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak yang masih di bawah 70 persen di kuartal III tahun 2018 ini.



Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar target penerimaan perpajakan yang sudah ditetapkan dapat lebih optimal,” ungkap Prakosa usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Kanwil Kemenkeu, BPK, dan BPKP di

20

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

Surabaya, Jatim, Kamis (01/11).  Terlebih, lanjut PDI-Perjuangan itu, penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. “Kami juga ingin mendapatkan informasi terkait upaya pencapaian target serta optimalisasi yang akan dilakukan oleh Kanwil Kemenkeu Jatim,” imbuh Prakosa. Hal senada disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang mengatakan tujuan Komisi IX DPR RI Jatim untuk meng-update terkait penerimaan pajak Jatim sampai periode di kuartal ke III ini. Legislator Partai Golkar itu mengaku khawatir, karena hingga kini penerimaan pajaknya masih di bawah 70 persen.

harus dibantu,” terang Sofyan. Legislator dapil Sumatera Utara ini menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif saat ini sedang dalam penyusunan oleh Komisi X DPR RI, sehingga usulan masyarakat masih bisa diakomodir. Komisi X DPR RI akan berupaya untuk mempermudah tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif tanpa mendapat hambatan birokrasi. Kepada Tim Kunker Komisi X DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi DPR RI Abdul Fikri Faqih, Daudy Sukma menyampaikan UMKM Minyeuk Pret masih terhalang ekspornya dikarenakan proses legalitasnya yang hingga kini belum selesai. Salah satu yang mengganjal UMKM ini belum memiliki bangunan pabrik yang memenuhi standar industri. “Kami sudah mengajukan perizinan legalitas sejak 8 bulan yang lalu. Yang menjadi permasalahan adalah Minyeuk Pret belum memiliki pabrik yang memenuhi standar yang ditentukan pemerintah. Karena menurut kami, hal tersebut sangat berat untuk dipenuhi oleh home industry seperti Minyeuk Pret,” pungkas Daudy Sukma. es/sf

“Perkembangannya agak mengkhawatirkan karena penerimaan pajak di tiga bulan terakhir masih di bawah 70 persen. Ini menjadi konsen, jangan sampai ini akan mempengaruhi postur realisasi secara keseluruhan kita di tahun 2018. Karena penerimaan pajak ini Jawa Timur salah satu tolak ukurnya,” ungkapnya.  Pihaknya memberikan penekanan agar diakhir tahun realisasinya mencapai 100 persen, mengingat penerimaan pajak Jatim di tahun 2017 mencapai 100 persen. “Disampaikan selalu pola ketika mendekati Desember ada kenaikan penerimaan pajak yang signifikan. Agustus sampai September memang landau, namun mendekati akhir bisa mencapai target,” jelas Misbakhun. rnm/sf

Komisi XI Terus Genjot PAD Sumsel dan Babel Komisi XI DPR RI mendorong jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan dan Bangka Belitung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan hal itu saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI ke Sumsel, baru-baru ini.



Kunker Reses Komisi XI DPR RI ini juga bermaksud mendapatkan data dan informasi terkini mengenai kondisi ekonomi terkini di wilayah Sumatera selatan. Cakupannya meliputi perkembangan kondisi capaian penerimaan pajak, bea cukai, PAD, hasil pemeriksaan BPK, serta peran BPKP dalam mengawal penerimaan anggaran daerah Sumsel,” jelas Hafisz. Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Sumsel ini juga ingin mengetahui gambaran pelaksanaan tugas instansi-instansi pemerintah pusat yang ada di daerah serta permasalahanpermasalahan yang dihadapi. “Berbagai kendala yang dihadapi di lapangan kami harapkan dapat dibahas bersama dan menjadi bahan masukan saat rapat kerja dengan kementerian/lembaga terkait,” ujarnya sembari mengatakan, pihaknya akan mendorong mitra kerja agar memperoleh hasil maksimal dalam mencapai target penerimaan negara/daerah dalam mendukung program pemerintah. Pada kesempatan tersebut, turut hadir Gubernur Provinsi Sumsel Herman Deru, Kanwil Bea Cukai Sumsel, Dirut Bank SumselBabel, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Kepala Perwakilan BPK, Kepala Perwakilan BPKP, Dirut Jakabaring Sport City (JSC). Saat pertemuan tersebut, Kanwil DJP Sumsel melaporkan bahwa penerimaan pajak di Sumsel belum menggembirakan. Pasalnya, banyak perusahaan yang beroperasi di Sumsel, namun pusat kantornya tidak di Sumsel, melainkan di provinsi lain. Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Bony Anang Dwijayanto menerangkan bahwa Akuntabilitas Keuangan Pemerintah di wilayah Sumsel yang terdiri dari 18 pemda telah 100 persen mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. si

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

21

BULETIN PARLEMENTARIA

Ketua DPR Raih Best Communicators 2018 Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima penghargaan “PR Indonesia Best Communicator 2018” untuk kategori Kepala Lembaga Negara. Penghargaan tersebut diberikan oleh PR Indonesia karena Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berhasil meningkatkan reputasi positif di kementerian, lembaga, pemerintah daerah di mata stakeholders. Penyerahaan penghargaan tersebut diwakili langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Acara Jambore PR Indonesia yang di gelar di Klenteng Sam Poo Kong, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (9/11). Diketahui, saat penyerahan penghargaan itu, Ketua DPR RI sedang berada di Selandia Baru. “Bapak Bambang Soesatyo hari ini tidak bisa hadir karena beliau sedang melakukan fungsi keempat dari DPR

22

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

RI, yaitu fungsi Diplomasi Parlemen ke Selandia Baru. Beliau mengucapkan selamat kepada PR Indonesia yang telah konsisten memberikan penilaian  terhadap lembaga publik atau korporasi dengan kriteria tertentu,” tutur Indra. Penghargaan tersebut didapat setelah PR Indonesia bekerjasama dengan media monitoring Indonesia Indicators yang telah mengumpulkan data sepanjang 1 Januari - 30 September 2018 untuk

mencari sosok pemimpin yang paling banyak mendapat pemberitaan positif di 17 media cetak nasional. Media cetak tersebut antara lain Harian Kompas, Bisnis Indonesia, Majalah Tempo, The Jakarta Post, dan lain sebagainya. “Dengan adanya penghargaan tersebut apa yang disampaikan Ketua DPR RI pada masyarakat dan media di berbagai macam kesempatan itu menjadi salah satu penilaian dari PR Indonesia untuk menentukan figur yang pantas diberikan penghargaan. Berarti DPR di bawah kepemimpinan Pak Bambang sudah mendapatkan citra positif di masyarakat ataupun media,” tutur Indra. Sementara itu CEO PR Indonesia Asmono Wikan mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah didapat oleh Ketua DPR RI. Dengan adanya penghargaan PR Indonesia Best Communicators 2018 tersebut bisa menjadi role model bagi para pemimpin di Kementerian, Lembaga ataupun pemimpin di seluruh Tanah Air. rh/sf

Gaji Ke-13 Diupayakan untuk PPPK Gaji ke-13 bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI diupayakan segera terwujud. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, Pimpinan BURT sudah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, guna membahas hak kesejahteraan bagi PPPK DPR RI.



Saya perhatikan masih banyak yang belum mendapatkan haknya yang baik, contohnya gaji ke-13. Mudahmudahan pertemuan dengan Menteri Keuangan beberapa minggu yang lalu bisa menjadi harapan baru,” tandas Agung saat menjadi pembicara dalam acara Gathering Bagian TV dan Radio (TVR) Parlemen bertajuk “Optimalisasi Sumber Daya Manusia Demi Efektivitas Kinerja” di di Bogor, Jawa Barat, Jumat (09/11). Selain gaji ke-13, sambung Agung, BURT juga sudah mengupayakan kerja sama dengan BPJS Ketenegakerjaan yang

bisa diakses semua PPPK. Kelak, semua PPPK harus mendapat perlindungan kerja yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Sementara jaminan hari tua dan jaminan pensiun masih perlu pendalaman untuk direalisasikan. “Banyak yang sudah kita upayakan untuk kesejahteraan PPPK, salah satunya TVR Parlemen. Saya akan memperjuangkan dan memastikannya,” ucap legislator Partai Demokrat ini. Pembahasan menyangkut gaji ke-13, kata Agung, sudah dibahas dengan Menteri Keuangan pada 13 September

2018 lalu. Sementara rapat dengan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pada 15 Oktober 2018. Sementara itu saat yang sama Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI Y.O.I Tahapari mengumumkan pengangkatan Dewan Redaksi TVR Parlemen. Helmi Adam yang semula Pemimpin Redaksi, diangkat menjadi Anggota Dewan Redaksi TVR Parlemen. Sementara yang mengisi posisi Pemimpin Redaksi adalah Sudirwan yang sebelumnya adalah Wakil Pemimpin Redaksi. Dewan Redaksi yang mengawasi semua kerja redaksi. Ini bagian dari inovasi dan penyegaran di lingkungan TVR Parlemen. “Ada jabatan Dewan Redaksi yang berada di bawah Kepala Biro dan Kepala Bagian. Dewan Redaksi mengawasi kerja redaksi. Lalu, Wakil Pemimpin Redaksi jadi Pemimpin Redaksi sekarang. Ini dilakukan agar ada inovasi dalam melaksanakan pekerjaannya dan optimalisasi kinerja,” kata Tahapari. mh/sf NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

23

BULETIN PARLEMENTARIA

24

NOMOR 1034/III/XI/2018

NOVEMBER 2018

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.