BAB I PENDAHULUAN. pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b)


1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertangg...
Author:  Hendra Pranoto

0 downloads 1 Views 169KB Size

Recommend Documents


BAB I PENDAHULUAN. masyarakat madani yang mampu menguasai, mengembangkan, mengendalikan dan
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Pendidikan merupakan sarana mutlak yang dipergunakan untuk mewujudkan masyarakat madani yang mampu m...

BAB I PENDAHULUAN. kreditor, supplier, pemerintah dan masyarakat. yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Seluruh perusahaan memerlukan laporan keuangan, karena sebagai bentuk pencerminan kondisi keuangan peru...

BAB I PENDAHULUAN. negara yang menguasai pengetahuan (knowledges), keterampilan (skills),
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Ilmu Pengetahuan Sosial untuk tingkat sekolah sangat erat kaitannya dengan bidang disiplin ilmu-ilmu yan...

BAB I PENDAHULUAN. mengalami pertumbuhan yang signifikan, sumber:
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Keberadaan usaha ritel seperti swalayan atau minimarket saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang sign...

BAB I PENDAHULUAN. signifikan positif yang terhadap kinerja pegawai produksi
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Komitmen mempunyai peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam sebuah organisasi. Tingginya komitm...

BAB I PENDAHULUAN. jabodetabek Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Indonesia saat ini sudah menuju kearah perbaikan di bidang insfrastruktur. Pembangunan infrastruktur y...

BAB I PENDAHULUAN. berusaha menjalankan operasional perusahaannya dengan menggunakan sumbersumber
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Perkembangan perusahaan manufaktur saat ini sangat pesat yang dapat menimbulkan persaingan yang sangat...

BAB I PENDAHULUAN. sangat signifikan, kemajuan perekonomian yang signifikan dimulai. dengan adanya usaha jasa maupun perbankan
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perekonomian di dunia mulai menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, kemajuan perekonomian yang ...

BAB I PENDAHULUAN. sebab itu, pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumbersumber. pemasukan yang potensial bagi kas daerah
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap daerah memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya yang beragam harus ...

BAB I PENDAHULUAN. berguna untuk menguasai pangsa pasar dan meraih keuntungan yang optimal
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Konsumsi masyarakat yang tinggi mendorong perusahaan untuk selalu melakukan perbaikan pada biaya produk...



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena : (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintahan yang dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Nurillah, 2014). Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan

keuangan

pemerintah

kemudian

disampaikan

kepada

DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa

1

2

Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Nurillah, 2014). Seiring Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka Kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang

berkualitas, Dijelaskan dalam

standar akuntansi pemerintahan (SAP) UU no 71 thn 2010 tentang SAP bahwa laporan keuangan berkualitas itu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material

serta

dapat diandalkan sehingga

laporan keuangan

tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Sari Nilam, 2016). Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan

dalam

menyusun

dan

menyajikan

laporan

keuangan

pemerintah.Tujuan diberlakukan nya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Udiyanti et al, 2014). Menurut Udiyanti et al (2014) Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas

3

informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang efektif. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Dalam mewujudkan sistem perusahaan yang baik dan tepat, dibutuhkannya suatu analisa dan evaluasi. Dimana hal tersebut diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dapat terjadi di dalam suatu perusahaan. Standar Auditing Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Internal dalam Audit Laporan Keuangan Lampiran A paragrap 84 menjelaskan lima komponen pengendalian internal yang kaitannya dengan audit atas laporan keuangan yaitu : (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penaksiran resiko, (3) Aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) Pemantauan. Menurut Putri et al (2015) Agar struktur pengendalian internal berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen pengendalian internal sehingga akan mendorong terlaksananya struktur pengendalian internal yang memadai. Sebagaimana telah

4

diketahui bahwa mutu struktur pengendalian ini sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Struktur pengendalian internal yang memadai mengurangi kekeliruan sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih diandalkan (Putri et al, 2015). Maka menurut Setyowati et al (2016) Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara yang kompeten. Pemerintah telah menggariskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas peting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaiu (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan system pengendalian intern (Setyowati et al, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan danseluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negaradan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP No. 60/2008, bahwa unsur system pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur sistempengendalian intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi: lingkungan

5

pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan penguatan system pengendalian internal. (Nagor et al, 2015). Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan.Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara (Udiyanti et al, 2014). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andini dan Yusrawati, 2015). Menurut Nurillah (2014), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu

6

juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. (Wati, et al., 2014). Menurut Alamsyah et al (2017) Kinerja sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasilhasil (outcomes). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Putri et al, 2015). Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Yeny et al (2016), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam

7

deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya manusia tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati, et al., 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan

Informasi

Keuangan

Daerah

kepada

pelayanan

publik.

Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

8

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Sehingga, teknologi informasi dapat membantu para penyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang baik serta mengumpulkan dokumendokumen untuk membuat laporan keuangan tersebut. Menurut Sutabri (2014:4), terdapat tiga komponen utama teknologi informasi, yaitu: Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), dan Orang (Brainware). Teknologi informasi adalah teknologi yang fungsinya digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan menyusun, menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas di mana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Alamsyah, et al., 2017). Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Thompson, Higgins, Howell (1991), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data yang di dapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi. Untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi, yang ditandai dengan halhal berikut ini. 1. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. 2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja. 3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja

9

dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan. 4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. 5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundangundangan. 6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi. 7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 8. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. (Yeny, et al., 2016). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti et al (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staff Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengganti variable Kompetensi Staff Akuntansi menjadi Kompetensi Sumber Daya Manusia dan menambah satu variable independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi yang saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah et al (2017). Karena kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sangat berperan penting dalam proses penyususnan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Dengan adanya SDM yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang baik perihal pengelolaan keuangan daerah dan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang canggih dan efisien maka diharapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. (Alamsyah, 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul “Penerapan Standar Akuntansi

10

Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali)”

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

11

2. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 4. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, antara lain: 1. Manfaat Akademik Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya. 2. Manfaat Teoritis Sebagai tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Manfaat Praktis Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kualitas laporan keuangan dengan mengetahui standar akuntansi pemerintahan, sistem

12

pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terutama kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang baik, teratur dan terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I:

Pendahuluan Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II:

Tinjauan Pustaka Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian Berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan variabel, metode analisis yang digunakan.

13

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian. BAB V:

Penutup Sebagai bab terakhir dari peneitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.