BAB III A N A L I S I S


1 BAB III A N A L I S I S A. Jenis-jenis Korupsi menurut UU. No. 20 Tahun 2001 Indonesia menurut lembaga survey internasional Political and Economic R...
Author:  Devi Hardja

0 downloads 9 Views 353KB Size

Recommend Documents


BAB V A N A L I S I S
1 BAB V A N A L I S I S Sebagaimana diuraikan dalam bab IV telah digambarkan secara umum obyek penelitian dan dipaparkan data-datanya sekaligus bebera...

S E M I N A R N A S I O N A L
1 S E M N A R N A S O N A L PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN KEARFAN LOKAL BERKELANJUTAN V HOTEL JAVA HERTAGE PURWOKERTO, NOVEMBER 2018 JADWAL P...

BAB III L A N D A S A N T E O R I
1 BAB III L A N D A S A N T E O R I 3. 1 P e r a n g k a t K e r a s Perancangan perangkat keras/hardware pada Tank Monitor System SPBU bertujuan untu...

BAB III A N A LIS I S
1 BAB III A N A LIS I S A. Analisis Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Dati II Kusi Banyuasin. Wilayah pengembangan kawasan pusat pemerintahan (kanto...

A n a l i s i s K e s u l i t a n S i s w a S M A d a l a m Menyelesaikan Soal Cerita Matematika pada Pokok Bahasan Peluang
1 A n a l i s i s K e s u l i t a n S i s w a S M A d a l a m Menyelesaikan Soal Cerita Matematika pada Pokok Bahasan Peluang Nova Yanti Sinaga 1, Bor...

PRAKTIKUM I N S T A L A S I L I S T R I K
1 PRAKTIKUM I N S T A L A S I L I S T R I K FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS UDAYANA2 KATA PENGANTAR Modul Pratikum Instalasi Listri...

P O L I S A A N H A N G S E L
1 ;PA;26042;2660 AB;nl; 3033;1;EUR;5;02S;VVE12352;;VVE12352;P-VVE;PP210; ;Post;;;;Intern286727; P O L I S A A N H A N G S E L Polisnummer VVE12352 Pak...

I N D U S T R I A L I S A T I E
1 I N D U S T R I A L I S A T I E een honderd jarige droom lezing door Martin Liebregts 21 november 20132 Inhoudsopgave 1. Waarom industrialisatie 2. ...

L e a g u e N i n e p i n C l a s s i c
1 KK Zapresic (CRO) 2 : 0 Kegelkameradschaft Neumarkt (ITA) ,5 7 : 1 9, KOVAC Andrej CRO : LANTSCHNER Hubert ITA FUCKAR Damir MKD : KOVACS Gabor HUN M...

S A L I N A N P U T U S A N
1 S A L I N A N P U T U S A N Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.AB BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tingg...



BAB III ANALISIS

A. Jenis-jenis Korupsi menurut UU. No. 20 Tahun 2001 Indonesia menurut lembaga survey internasional Political and Economic Risk Consultancy yang bermarkas di Hongkong merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan.1 Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, The Straits Times, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai the envelope country. Mantan Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, menyebut lebih dari Rp.300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh semacam Undang-Undang Energi, juga RUU SDA, impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang sangat kolutif karena di

1

Surat Kabar Harian Kompas, Jakarta: Edisi Tanggal 4 Maret 2004.

41

42

belakangnya ada motivasi korupsi.2 Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia, pejabat dan birokrat di negara ini dicap sebagai tukang rampok, pemalak, pemeras, benalu, self seeking, dan rent seeker, khususnya di hadapan pengusaha baik kecil maupun besar, baik asing maupun pribumi. Ini berbeda dengan birokrat Jepang dan Korea Selatan yang membantu dan mendorong para pengusaha untuk melebarkan sayapnya, demi penciptaan lapangan kerja alias pemakmuran warga negara.3 Korupsi semakin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah sedemikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti kaedahkaedah ekonomi sebagaimana mestinya. Koruptor makin kaya, yang miskin semakin miskin. Akibat lainnya, karena uang seolah mudah dipeoleh, sikap konsumtif menjadi semakin merangsang, tidak ada dorongan kepada pola produktif, akhirnya timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah tersedia.4 Korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang maka kemudian seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua

2

M Ismail Yusanto, “Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi,” http: / b.domaindlx.com / samil / 2004 / read news. tajuk. 3 Samodra Wibawa, “Korupsi: Sebab-Musabab dan Agama,” http://www.geocities.com/ adeniha/ korup_agama.htm. 4 M Ismail Yusanto, “Islam dan jalan Pemberantasan Korupsi,”http: / b.domaindlx.com / samil / 2004 / read news. tajuk.

43

orang baik itu pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa bisa melakukan korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dahulu orang mengganggap bahwa yang bisa korupsi hanya orang-orang orde baru sehingga mumpung sekarang orde baru runtuh semua berlomba-lomba untuk „meniru‟ perilaku korup yang dilakukan orang-orang Orde Baru. Alasan lain yang hampir sama seperti yang dipaparkan oleh Rieke Diyah Pitaloka dalam tesisnya bahwa kekerasan yang dilakukan masyarakat sipil bukan sesuatu yang otonom, tetapi ada disposisi antara aktor dan kekerasan itu sendiri. Artinya, antara si penguasa dan pelaku kekerasan itu ada timbal balik, contohnya adalah kasus korupsi. Jadi ada semacam perpindahan kekerasan dari negara kepada masyarakat. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh hanya segelintir pejabat negara akhirnya „berpindah‟ dilakukan oleh masyarakat biasa.5 Yang lebih berbahaya lagi, korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh per individu melainkan juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Misalnya korupsi yang dilakukan seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD. Jadi korupsi dilakukan secara berjamaah. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Dalam segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan telah diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu, korupsi pada tahap ini sudah mempengaruhi perilaku lembaga dan individu pada semua tingkat sistem politik serta sosio-ekonomi. Bahkan, pada tingkat korupsi sistemik

5

Rieke Diyah Pitaloka, Banalitas Kejahatan: Aku Yang Tak Mengenal Diriku, Telaah Hannah Arendt Perihal Kekerasan Negara, (Tesis, UI Jakarta, 2004)

44

seperti ini, kejujuran menjadi irrasional untuk dilakukan.6 Jika kenyataannya sudah sedemikian parah, maka tidak ada upaya lain yang harus dilakukan kecuali mengerahkan segala kemampuan dan segenap energi bangsa ini untuk bersama-sama bahu membahu memberantas penyakit yang sudah sangat kronis ini. sudah saatnya bangsa ini mengibarkan bendera perang terhadap tindak korupsi ini. Korupsi bisa terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut: 1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. 2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. 3. Kolonialisme. 4. Kurangnya pendidikan. 5. Kemiskinan. 6. Tiadanya hukuman yang keras. 7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. 8. Struktur pemerintahan. 9. Perubahan radikal. 10. Keadaan masyarakat.7 Sementara Soejono memandang bahwa faktor terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia, adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran

6

Khoiruddin Bashori, Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan, (Yogyakarta: LP3 UMY, 2004), h. II-VII. 7 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 46-47.

45

dan faktor penyebab terjadinya korupsi.8 Sedangkan faktor yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Lebih lanjut menurutnya orang-orang yang pada masa Orde Baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya adalah orang-orang yang harus dibersihkan.9 Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdi kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal. Sebaliknya masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampakkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah, dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang „kuat‟, memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat. Sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasi tidak tersentuh oleh hukum (untouchable).10 Namun demikian sebenarnya usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya kurang begitu nampak. Walaupun begitu tidak boleh ada kata menyerah untuk memberantas penyakit ini. 8

Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 17. Moh. Mahfud MD., Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit, (Jakarta: LP3ES, 2003) h. 167. 10 Buletin al Islam Edisi 215, “Ancaman Allah Terhadap Pejabat Yang Tidak Amanah”, http: //www.hizbut.tahrir.or.id/modules.php. 9

46

Penulis melihat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim penting dan logis kiranya untuk meneliti postulat hukum Islam kaitannya dengan korupsi dan bagaimana perspektif dan kontribusinya terutama terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Penulis sendiri berkeyakinan bahwa Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalkan praktik-praktik yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Tindak pidana korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap prilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan membongkar dogma hukum Islam. Korupsi dalam segala bentuk dan jenisnya menurut hukum Islam adalah haram, karena mengambil harta orang lain (negara) secara batil. Jika dikaitkan dengan istilah Fiqih, maka korupsi bisa masuk dalam delik pencurian (sariqah), perampasan (ghasab), khianat, dan sebagainya. Pencurian adalah mengambil harta orang lain pada tempatnya secara sembunyi-sembunyi.11 Ghasab adalah mengambil secara paksa dan terang-terangan.12. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen 11

Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, (Jakarta Hidayah, 2006), h. 294. Ad-Dimyati, I’anah al-Thalibin, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 281.

12

47

serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Pada saat ini kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalahmasalah hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dipertanyakan kembali. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman adalah lembaga-lembaga yang melanggengkan korupsi sehingga menjadi suatu sistem yang buruk dalam penegakan hukum. Bahkan karena sudah melembaganya korupsi di lingkungan aparat penegak hukum itu sendiri hingga akhirnya timbul suatu idiom tentang “Kasih Uang Habis Perkara (KUHP).”13 Berbagai kebijakan pemerintah tertuang dalam berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU. No. 28 Tahun 1999), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU. No. 31 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU. No. 20 Tahun 2001), dan dalam hal ini masih banyak peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hal-hal yang

13

Ibid.

48

berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, terdapat badan khusus yang juga disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPTPK) yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang. Peraturan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, Indonesia mempunyai banyak Undang-Undang yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Undang-Undang itu terus diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan modus baru dalam tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan tidak ada lagi jenis korupsi yang lepas dari jerat hukum. Undang-Undang terakhir tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu UU, No. 20 tahun 2001, sekurangnya memuat 30 jenis delik korupsi yang terdiri dari 7 jenis korupsi, yaitu: 1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara. 2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap. 3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. 4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan. 5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. 6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.14

14

UU. No. 31 Tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001, pasal 12.

49

Dilihat dari ketujuh jenis korupsi ini, tidak ada lagi jenis korupsi yang dapat dilakukan oleh seseorang, karena semuanya sudah mencakup semua jenis perbuatan yang berhubungan dengan keuangan, termasuk pencucian uang. Artinya, secara yuridis formal, semua bentuk dan jenis perbuatan yang dapat merugikan negara dan masyarakat telah diakomodir dalam Undang-Undang. Namun dalam kenyataannya, kasus korupsi masih marak terjadi, sehingga perlu dianalis celah-celah kelemahan dari Undang-Undang tersebut yang masih menjadi jalan bagi pelaku koruptor untuk melakukan korupsi. 1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara dan berdampak pada perekonomian rakyat, pada hakikatnya termasuk dalam kategori pencurian, yakni mengambil uang negara yang pada hakikatnya adalah uang rakyat secara sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Islam hukumnya haram berdasarkan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 38:

              Artinya : “Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.15

15

Departemen Agama RI., Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1990), h. 124.

50

Ayat tersebut berisi ketentuan sanksi bagi pelaku pencurian, dan secara tidak langsung menyatakan bahwa pencurian termasuk perbuatan yang diharamkan, dan dengan sanksi yang cukup berat, yaitu dipotong tangan. Makna hakiki dari potong tangan adalah dipotong tangan pencuri itu, namun makna majazi dari potong tangan bisa pula dipotong segala sarana yang dapat menghalangi seseorang dari mencuri, misalnya dipotong atau dipecat dari jabatannya, sehingga tanpa jabatan itu dia tidak bisa lagi melakukan korupsi. Dalam pemerintahan sering terdengar istilah “Jabatan Basah”, maksudnya jabatan yang mudah menghasilkan uang dengan jabatannya tersebut. Misalnya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) pada Pemerintahan Daerah (Pemda) sering dianggap sebagai jabatan basah, karena dengan jabatannya itu ia mudah melakukan korupsi, misalnya meminta uang kepada setiap orang yang berurusan dengannya. Kalau tidak diberi uang, maka urusannya akan diperlambat atau dipersulit, sedangkan bagi yang berurusan tidak ada jalan lain, kecuali tanda tangan pejabat tersebut, yang harus didapat dengan memberikan uang. Dalam kasus seperti ini, maka potong tangan bisa diartikan sebagai pecat dari jabatannya, atau diberhentikan sama sekali statusnya sebagai PNS. Seorang PNS memang bisa diberhentikan sebagai PNS apabila berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dipenjara 4 tahun atau lebih.16 2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap. Korupsi yang berhubungan denga suap menyuap, pada hakikatnya juga termasuk pencurian. Seseorang melakukan suap biasanya adalah untuk 16

Lihat pasal 23 ayat (3) huruf b, dan ayat 4 huruf a, UU. RI. No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

51

memperoleh hak yang sebenarnya bukan haknya. Misalnya menyuap hakim agar memenangkan perkaranya di Pengadilan, sehingga dengan kemenangannya itu dia dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas harta yang disengketakan. Atau misalnya seseorang menyuap seorang pejabat yang berwenang agar dia dimasukkan dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah, padahal sebenarnya dia tidak berhak menerima bantuan tersebut. Karena itu, Islam mengharamkan suap menyuap, sebagaimana sabda Nabi Saw:

‫واااَع لَّل ِداصلىااهللا لي ا سلمااَع َّل ِداش ا‬ ‫اَع َعع َع ا َع ُهس ُه‬:‫َع ْن ا َعْن ِدااَع لَّل ِدا ْن ِد ا َع ْن ِد ٍو ا َع ِد َع ااَع لَّل ُها َعْنْن ُه َع ا َع َعاا‬ 17 .‫َعاْن ُه ْنتَع ِدش َع ا( َع َعااُهاَعُهوا َعا ُه َعا) ُه‬ Artinya: Dari Abdullah bin Amar, ia berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang memberi dan menerima suap. (H.R. Abu Dawud). 3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan pada hakikatnya termasuk jenis dari pencurian, misalnya menggelapkan inventaris negara, seperti misalnya mobil dinas dijual, tapi dikatakan mobil tersebut hilang dicuri orang, atau tidak mencatat inventaris negara, sehingga benda tersebut menjadi milik pribadi, atau menjual inventaris negara karena jabatannya dia berhak memulihkan inventaris negara, padahal barang tersebut masih layak pakai, dan dijual murah kepada keluarganya atau kroninya. Semua jenis contoh penggelapan ini jelas tujuannya adalah memiliki harta atau inventaris negara, dan memperkaya diri sendiri atau kroninya. Karena itu, tindakan penggelapan diharamkan dalam Islam, karena dianggap tidak menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Inventaris atau harta 17

Abu Daud, Sunan Abu Daud, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 24.

52

negara adalah amanat yang harus dipelihara oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Allah swt menyuruh memelihara amanah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 27:

           Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanatamanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.18 4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan. Pemerasan adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa sebagai konvensasi dari suatu tindakan yang “dilakukan dalam jabatannya”, atau “tidak dilakukannya dalam jabatannya”. Misalnya, seseorang ingin mengurus KTP, lalu dikatakan oleh pejabat bahwa biayanya adalah Rp. 100.000,- Lalu yang ingin mengurus KTP merasa kemahalan dan protes, tapi sang pejabat menjawab, “Terserah kamu, kalau mau membayar saya buatkan KTP, kalau tidak ya tidak”. Akhirnya yang bersangkutan karena sangat memerlukan KTP dengan terpaksa membayar uang sejumlah itu.19 Atau seseorang pencuri yang ditangkap polisi, lalu diminta sejumlah uang oleh polisi tersebut dengan ancaman kalau tidak memberikan uang tersebut maka pencuri tersebut akan diserahkan ke Pengadilan dan dia akan diproses secara hukum. Jika memberikan uang tersebut, maka dia akan dibebaskan, atau 18

Departemen Agama RI., Op.cit., h. 210. Diana Napitupulu, KPK In Action, (Jakarta: Swadaya, 2010), h. 20.

19

53

dijanjikan keringanan hukuman jika diproses secara hukum. Akhirnya sang pencuri secara terpaksa membayar sejumlah uang tersebut agar perkaranya tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Tindakan seperti ini jelas termasuk memakan harta orang lain secara batil dan tidak atas dasar suka sama suka. Kalau dilaksanakan atas dasar suka sama suka, maka kasusnya akan termasuk dalam kasus suap menyuap. Memakan harta orang lain secara batil jelas diharamkan, sebagainya dijelaskan dalam surah AnNisa ayat 29 yang telah disebutkan sebelumnya. 5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Banyak hal yang termasuk dalam kategori perbuatan curang, misalnya Mark Up anggaran. Sebuah proyek bangunan misalnya, hanya memerlukan biaya 1 Milyar rupiah, namun dalam laporan ditulis biayanya 1,5 milyar rupiah dengan melebihkan nilai harga barang atau melebihkan kuantitas setiap batang yang dibeli, misalnya semen hanya 100 sak, namun dilaporkan 150 sak, dan harga per sak semen sebenarnya hanya Rp. 40.000,- ditulis Rp. 45.000,-. Contoh lain yang sederhana, seseorang yang sedang antre dalam sebuah urusan misalnya dalam pembuatan KTP, tiba-tiba melihat salah seorang pejabat pembuat KTP adalah kenalannya. Dia mendatangi pejabat tersebut dan meminta pejabat tersebut mempercepat proses pembuatan KTP-nya tanpa antre, dengan memberikan sejumlah uang. Tindakan ini juga termasuk korupsi.20 Dalam contoh kasus yang pertama, jelas perbuatan itu merugikan keuangan negara, dan dalam contoh kasus yang kedua, tidak merugikan keuangan negara dan

20

Ibid., h. 22.

54

tidak pula merugikan keuangan masyarakat, namun merugikan “rasa keadilan” masyarakat. Kedua contoh kasus ini termasuk perbuatan curang, dan perbuatan curang adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1 – 3 :

                Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi".21 6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Misalnya sebuah instansi pemerintah memerlukan mobil dinas baru, lalu ditunjuk seorang pejabat sebagai ketua tim pengadaan barang. Lalu ketua tim membuat pengumuman di media massa, agar diperoleh agen-agen penjual mobil yang berkualitas dan harga termurah melalui sistem lelang. Ternyata salah seorang agen penjual mobil adalah kenalan sang pejabat, sehingga dengan berbagai skenario, agen mobil kenalan pejabat itulah yang dimenangkan dalam lelang, dan sang pejabat mendapat konvensasi dari agen mobil tersebut. Bisa pula korupsi ini terjadi karena sang pejabat tidak melakukan proses lelang, tapi melalui proses penunjukan langsung, atau agen yang mengikuti lelang adalah agen fiktif, sehingga terkesan terjadi lelang, namun pada hakikatnya adalah penunjukkan langsung. Kasus aktual dalam hal ini yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah 21

Departemen Agama RI., Op.cit., h. 1024.

55

penunjukan langsung oleh Gubernur Kal-Sel Syahril Darham, dalam proyek pengerukan Alur Sungai Barito. Perusahaan yang ditunjuk adalah milik seseorang yang dekat dengan sang Gubernur. Sebenarnya korupsi jenis ini mirip dengan korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, sehingga hukumnya adalah haram, berdasarkan dalil yang telah diuraikan tentang korupsi yang berhubungan dengan perbuatan curang di atas. 7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Islam memandang hadiah sebagai hal yang sangat baik dalam merekatkan hubungan dan kasih sayang. Namun tidak jarang hadiah dijadikan kedok dari suap, atau hadiah itu akan mempengaruhi terhadap kewenangannya dalam jabatannya. Misalnya, seorang hakim di Pengadilan, karena pernah menerima hadiah dari A, ketika suatu hari A berperkara di Pengadilan, ia membela A karena pengaruh hadiah yang diberikannya. Sang hakim mungkin merasa tidak enak jika menghukum A sesuai dengan yang semestinya, karena A pernah berjasa memberikan hadiah kepadanya. Setiap pejabat yang menerima hadiah dari seseorang yang nilainya lebih dari sepuluh juta rupiah, wajib melaporkan hadiah itu kepada KPK paling lambat 30 hari setelah menerima hadiah tersebut.22 Apapun motif pemberian hadiah itu dan siapapun yang memberikannya, semuanya harus dilaporkan. Jika tidak, maka yang menerima hadiah bisa dipidanakan. Tujuannya adalah agar dapat diketahui atau diteliti oleh KPK apa motif pemberian hadiah tersebut, apakah ada hubungannya dengan jabatan yang menerima hadiah tersebut.

22

Lihat pasal 12 B dan 12 C UU. No. 20 tahun 2001.

56

Dalam Islam, seorang hakim selama dalam masa jabatannya dilarang menerima hadiah, baik dari orang yang sedang berperkara yang ditanganinya, atau tidak berperkara, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenalnya, kecuali dari orang yang sudah dikenal suka memberikan hadiah kepadanya sebelum dia menjadi hakim.23 Hal ini merupakan antisipasi dari kemungkinan terjadinya suapmenyuap, atau hadiah itu mempengaruhi putusan yang dijatuhkan sang hakim.

B. Penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Menurut analisis penulis, terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam penerapan UU. No. 20 Tahun 2001, sehingga korupsi masih banyak terjadi walaupun Undang-Undang tersebut sudah dinilai lengkap adalah sebagai berikut: 1. Tidak ada pengawasan melekat (waskat). Dalam UU. No. 20 Tahun 2001, tidak disebutkan adanya pengawasan langsung pada setiap instansi oleh lembaga independen atau perorangan yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti pengawas atau penilik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya, dibentuk Lembaga/Yayasan Perlindungan Konsumen, dan dalam UndangUndang tentang makanan dan obat-obatan, dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM).

Lembaga-lembaga

ini

secara

aktif

memonitor

perkembangan masalah yang menjadi wewenangnya. KPK yang dibentuk pemerintah hanya bertindak setelah melihat atau mendengar atau mencurigai adanya tindak pidana korupsi, sehingga lembaga ini tidak bersifat mencegah. Seharusnya anggota KPK itu disiagakan pada setiap instansi, seperti halnya aparat Polantas yang disiagakan pada titik-titik 23

Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung; Algesindo, 2008), h. 488.

57

rawan kecelakaan lalu lintas. Tindakan KPK seperti menggeladah instansi yang dicurigai untuk mencari barang bukti adalah kurang efektif, sebab barang bukti tersebut bisa saja dihilangkan atau disimpan. Bahkan penyadapan telepon yang dilakukan KPK juga kurang efektif, sebab tidak semua tindak pidana korupsi dilakukan melalui telepon, tetapi bisa dilakukan secara langsung seperti kasus penyuapan yang dilakukan oleh Artalita Suryani. Sistem pengawasan ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang bersifat preventif, yaitu adanya prinsip syaddu al-dzari’ah, yakni menutup jalan kepada setiap perbuatan tindak pidana.24 2. Sanksi pelaku korupsi divonis umumnya dengan hukuman relatif ringan, bukan dengan hukuman maksimal. Menurut UU. No. 20 Tahun 2001, hukuman penjara tertinggi adalah seumur hidup atau denda maksimal satu milyar rupiah. Dalam UU. No. 20 Tahun 2001, Pasal 12 B disebutkan: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).25 Seharusnya sanksinya adalah hukuman yang maksimal dari ketentuan 24

Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, (Jakarta: sa‟adiyah Putra, 1990), h. 135. Lihat UU. No. 20 Tahun 2001, pasal 12 B.

25

58

UU. No. 20/2001 tersebut. Kenyataannya tidak pernah ada koruptor yang dihukum dengan hukuman maksimal. Lebih sering koruptor dihukum dengan hukuman terendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Hal disebabkan jaksa dan hakim sendiri menerima suap dari terdakwa agar koruptor itu diberi keringanan hukuman. Kasus Gayur misalnya, dengan memberikan uang suap kepada petugas Lapas, ia dengan mudah keluar masuk penjara, karena tidak ada pengawasan melekat dari KPK atau aparat penegak hukum lainnya. Kalangan DPR beranggapan, pihak kejaksaan banyak gagal dalam memenangkan tuntutan perkara korupsi di Pengadilan. Vonis hakim pada umumnya jauh lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa. Hal ini diungkapkan dalam rapat kerja komisi III DPR dengan Jaksa Agung, Singgih, di gedung DPR Senayan, Senin Jakarta. Anggota Komisi, Simatupang misalnya menyebutkan, sangat sering terjadi, Jaksa mengajukan tuntutan hukuman berat bagi terdakwa korupsi namun hakim kemudian memberikan vonis sangat ringan malah tak jarang terdakwa dibebaskan.26 Anggota DPR itu menyebutkan perkara korupsi di Pertamina Balikpapan sebagai contoh di mana antara putusan hakim dengan tuntutan Jaksa terdapat perbedaan mencolok. Banyak lagi kasus serupa terjadi di daerah lain. Bila hal ini berlanjut terus, katanya, "bisa jadi para koruptor atau orang yang ingin korupsi merasa mendapat angin segar sehingga mereka bertambah berani. Keadaan begini akan menyulitkan bangsa untuk mengusahakan masa

26

Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 8.

59

depan yang baik.27 Dalam hukum Islam larangan mencuri banyak sekali tercantum dalam Alquran di antaranya surah an-Nisa ayat 29 :

                        ‫ا‬ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu”. (Q.S. An-nisa ayat 29).28 Dalam ayat ini Allah melarang orang-orang yang beriman untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, dan dianjurkan dengan jalan perniagaan suka sama suka. Ahmad Mustafa al-Maraghi, dalam bukunya Tafsir Al-Maraghi menafsirkan Kata “al-bathil” berasal dari al-buthil dan al-buthlan, berarti kesiasiaan dan kerugian. Menurut syara‟ adalah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu, atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan jual beli, riba, dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. 27

Ibid. Departemen Agama RI., op.cit., h. 122.

28

60

Kata-kata “bainakum” menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya. Yang dimaksud dengan memakan di sini adalah mengambil dengan cara bagaimanapun. Diungkapkan dengan kata “makan” karena ia merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan.29 Pengambilan harta orang lain dengan jalan batil, menurut Sayyid Sabiq banyak

jenisnya,

pengambilan

sesuatu

secara

rahasia

dari

tempat

penyimpanannya yang disebut pencurian, dengan cara kesombongan yang disebut merampas, dengan cara menguasai yang disebut manipulasi, dan pengambilan barang yang diamanatkan yang disebut pengkhianatan.30 Tindak pidana pencurian baru dapat diancam dengan hukuman had jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil secara sembunyisembunyi, yang diambil berupa harta, dan kesengajaan berbuat kejahatan. a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi. Mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.31 Dalam unsur pertama ini ada dua hal yang perlu diperhatikan pertama “tindakan mengambil”. Pengambilan baru dianggap selesai (sempurna), bilamana mencukupi tiga syarat: 1) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang

29

Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid V, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993). h. 25. 30 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 68. 31 Abd. Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, Jilid I, (Dar Al-Urubah, 1964), h. 518.

61

layak, seperti dikemukakan Ibnu Rusyd, adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang, misalnya di tempat yang terkunci rapi.32 2) Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, tapi belum keluar dari wilayah kekuasaan pemiliknya, misalnya masih berada dalam rumah atau pekarangannya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had. 3) Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.33 b. Seseorang yang mengambil milik orang lain dengan kekerasan dinamakan Kharabah, dan seseorang yang mengambil dengan cara diam-diam dan tidak pula dengan kekerasan dinamakan ikhtilas (penggelapan) yang diancam dengan hukuman ta’zir.34 c. Benda yang diambil berupa harta. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dinamakan harta adalah sesuatu yang dicendrungi oleh tabiat manusia, dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan.35 Selain itu, benda yang berupa harta disyaratkan dalam tindak pidana pencurian : Harta tersebut bergerak, berharga, memiliki tempat penyimpanan yang layak.36 Harta yang dicuri itu disyaratkan harus bergerak, karena pencurian mempunyai makna

32

A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h. 73. M. Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 114. 34 Asywadie Syukur, Studi Perbandingan Tentang Beberapa Macam Kejahatan Dalam KUHP dan Fiqih Islam, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1990), h. 78. 35 Mustafa Ahmad Zarqa, Al-Fiqh al-Islami fi Tsawbih al-Jadid, Damaskus: Mathba‟ah Tharaafain, 1965. Juz II h. 114 36 A. Djazuli, Loc.cit. 33

62

perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri. Oleh sebab itu, atap rumah yang terpasang ditempatnya karena bisa dipindahkan ke tempat lain, termasuk benda bergerak, meskipun rumah bukan benda bergerak. Berbeda dengan sebidang tanah, yang dikategorikan sepenuhnya sebagai benda yang tidak bergerak, dan oleh karena itu bukan sebagai objek pencurian yang dihukum had. Tetapi tindakan mengambil beberapa truk tanah, yang bernilai sampai senisab, terhitung sebagai pencurian.37 Harta yang dicuri itu harus berharga, menurut A. Djazuli yang dimaksud dengan barang berharga adalah bahwa barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pencurinya. d. Adanya kesengajaan berbuat kejahatan. Kesengajaan berbuat kejahatan berarti adanya kesengajaan mengambil harta orang lain. Padahal si pengambil mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang. Adanya kesengajaan mengambil harta orang lain dipertegas dengan adanya niat untuk memiliki harta yang diambil itu. Oleh sebab itu, tidak dianggap pencurian

bilamana

seseorang

mengambil

harta

orang

lain

dan

melenyapkannya di tempat itu juga. Ia tidak dikenakan hukuman had, tetapi dikenakan hukuman ta’zir dan ganti rugi.38 Selain itu ada juga niat bagi pelaku-pelaku pencuriaan dengan tujuan-tujuan tertentu yang akan merugikan orang lain atau orang banyak. Niat itu sudah diwujudkan dalam tindak nyata, yaitu menganiaya orang lain itu bukan sekedar niat yang baru dalam tahap cita-cita dalam otak pelaku penganiaya. Jadi apabila niat itu 37

M. Amin Suma, dkk, Op.cit, h. 116 – 117. Ibid., h. 122.

38

63

hanya dalam hati saja belum diwujudkan dalam tindakan nyata, maka dalam hukum Islam belum dikenakan pada pelakunya, tapi jika sudah berwujud nyata dalam tindakan, maka baru itu dikategorikan sebagai pelaku pencuriaan dengan melihat kepada niat, apakah memang ada niat untuk mencuri harta orang dengan tujuan ingin merugikan orang lain. Dalam hukum

Islam,

suatu perbuatan

dinilai dari niatnya,

sebagaimana

dikemukakan dalam sebuah hadist yang berbunyi :

‫رباقاامسعتا سواااهللاصلىااهللا لي ا‬ ‫ا ا ا ااخلط با ىااهللا ا لىاامل ا‬ 39 ...‫سلمايقوااإمن ااالا اا ي تا إمن ا كلاام ئام نوى‬ Artinya: Dari Umar ibn khathab r.a berkata, aku mendengar Rasullulah saw bersabda : “Amal itu dengan niat, dan setiap amal itu tergantung pada apa yang diniatkan…”. (HR Bukhari). 3. Syarat korupsi adalah dilakukan secara melawan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, sifat melawan hukum atau yang disebut juga wederrechtelijk terdapat perbedaan pendapat. Menurut van Hattum yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang, wederrechtelijkheid dibedakan antara 'formele wederrecbtelijkheid' dan "materieele wederrecbtelijkheid'." Menurut ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang bersifat " wederrechtelijk " apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Menurut ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil, suatu perbuatan itu dapat dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai 39

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid 1, (Dar al-Fikr: Beirut, 1993), h. 4.

64

dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Menurut Moeljatno, sifat melawan hukum materiil tersebut dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, di satu pihak berfungsi negatif, di pihak lain berfungsi positif. Fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang materiil berarti mengecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undangundang, namun tidak merupakan tindak pidana. Sebaliknya, fungsi yang positif, yaitu perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru.40 Berdasarkan hal tersebut di atas, konsistensi asas, norma, dan konsep yang ada atau ajaran hukum yang dianut, dalam hal ini "sifat melawan hukum" apabila dikaitkan dengan asas legalitas yang dianut hukum pidana Indonesia, yang dengan demikian juga menyangkut asas negara hukum. Asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai berikut: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Kata-kata “melawan hukum” ini dapat dijadikan celah bagi koruptor untuk meloloskan diri dari jerat hukum. Misalnya seorang pejabat yang menerima hadiah, yang dilakukan secara suka-sama suka dan tidak ada janjijanji yang berhubungan dengan hadiah itu terhadap jabatan atau perkara yang sedang atau akan dihadapi. Pejabat itu akan berkilah bahwa hadiah itu tidak ada 40

hubungannya

dengan

jabatannya

atau

perkara

yang

sedang

Tjandra Sridjaja, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Lawyer Club, 2010), h. 50.

65

ditanganinya, sehingga tidak ada perbuatan “melawan hukum” dalam peneriman hadiah tersebut. Dalam kasus lain, seorang yang menerima suap dengan alasan sebagai biaya administrasi untuk mempercepat proses pengurusan, misalnya dalam pembuatan KTP, secara normal prosesnya adalah 1 minggu. Jika pembuat KTP memberikan uang, maka prosesnya hanya 2 hari saja. Menurut petugas pembuat KTP, uang yang diterimanya adalah untuk biaya mengantar berkas permohonan KTP tersebut ke Kecamatan. Artinya, uang yang diberikan adalah untuk membeli jalur khusus yang lebih cepat dalam pengurusan KTP. Dalam hal ini, petugas pembuat KTP yang menerima uang tersebut tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab kalaupun dia tidak menerima uang itu, dia tetap akan melaksanakan tugasnya sebagai aparat pembuat KTP, tetapi proses normalnya adalah satu minggu. Jika diberi uang, maka dia membantu mempercepat proses pembuatan KTP itu. Padahal pemberian uang pelicin itu termasuk jenis suap, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 huruf (g) UU. No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolaholah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;41 Mengenai hal ini R. Soesilo menerangkan bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang yang keliru 41

Lihat pasal 12 huruf (g) UU. No. 20 Tahun 2001.

66

mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “mencuri” barang di jalanan kemudian diambilnya. Bila waktu pengambilan itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi. Akan tetapi serentak datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri, ia salah menggelapkan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya.42 Menurut Moch. Anwar memiliki barang diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya. Sedang ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual,

memakai,

memberikan

kepada

orang

lain,

menggadaikan,

menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedang ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sesudah tertangkap dulu. Karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.43 Sampai sekarang belum ada merata satu pendapat yang memuaskan tentang arti dari memiliki barang. Kesukaran mencari definisi istilah tersebut sekiranya disebabkan adanya suatu kontradiksi antara “memiliki barang-barang” dan “melanggar hukum”, memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik barang, harus menurut hukum. Setiap pemilik barang 42

R. Soesilo, Pokok-pokok Umum, Peraturan Umum, dan Delik-delik Khusus, (Jakarta: Kanisiuas, 1990), h. 250. 43 Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, (Bandung: Citra Aditya, 1989). Jilid I, h. 19.

67

adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum. Oleh karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang.44

44

Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: Eresco, 1980). h. 17.

68

Adapun maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada. Jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut.45 Kata-kata memiliki secara melawan hukum, itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut “zich toeeigenen”, karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah cara untuk dapat memiliki suatu benda.46 Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan seperti yang dimaksudkan di atas itu ternyata telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan lain sebagainya.47 Agar dapat dihukum seseorang pelaku pencurian, jika ia terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindakan pencurian seperti yang dimaksud adalam Pasal 362 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja; akan tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau cuepoos diefstal.48 Kiranya sudah jelas bahwa inti dari pengertian dengan sengaja atau opzet itu adalah willens en wetens atau menghendaki dan

45

Lamintang, Delik-delik Khusus, (Bandung : Sinar Baru, 1998), h. 30. Ibid, h. 31. 47 Ibid, h. 32. 48 Ibid. 46

69

mengetahui.49 Karena yang dapat dikehendaki atau yang dapat dimaksud itu hanyalah perbuatan-perbuatan sedang keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui. Sebagai pembanding, dalam UU 3/1971 yaitu UU Antikorupsi lama dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a: Dihukum karena tindak pidana korupsi:

Barangsiapa

dengan

melawan

hukum

melakukan

perbuatan

memperkaya dirt sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penjelasan UU 3/1971 dalam kaitan dengan unsur melawan hukum menegaskan bahwa: Dengan mengemukakan sarana "melawan hukum" yang mengandung pengertian formal maupun material, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti diisyaratkan oleh Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960.50 Hanya saja UU 3/1971 tidak memberikan penjelasan lebih jauh menyangkut

melawan

hukum

dalam

pengertian

materiil

tersebut.

Yurisprudensi MA juga masih sebatas menginterpretasikan pada konsepsi sifat melawan hukum dalam pengertian materiil dalam fungsinya yang negatif. Bahkan Penjelasan Pasal 1 huruf a UU 3/1971 menyebutkan bahwa "Ayat ini 49

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Sinar Baru, 1984). h. 29. Tjandra Sridjaja, Op.cit., h. 172.

50

70

tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini merupakan sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Istilah "memperkaya" sebagai istilah dalam unsur dalam UU PTPK 1971 sebenarnya berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdahulu (Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960). Akan tetapi, undang-undang

ini

tidak

menjelaskan

apa

yang dimaksud

dengan

memperkaya diri itu.51 Akibatnya, hakim benar-benar sulit dalam mengukur kekayaan pejabat yang dinilai melakukan korupsi. Sebab bisa saja koruptor melakukan pencucian uang, yaitu dengan menyimpan uang atau harta atas nama orang lain. Sudah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk pemberantasan korupsi

sejak

Pemerintah

Soekarno

sampai

pemerintahan

Megawati

Soekarnoputri, namun ternyata korupsi Indonesia tetap berlanjut, bahkan semakin meluas ke segala bidang dan tingkat pemerintahan. Korupsi sudah merambah ke lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan peradilan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Di tingkat departeman korupsi Yang paling parah justru terjadi di departemen-departemen yang mengurusi mental spiritual bangsa, mengurusi pendidikan intelektual bangsa dan yang mengurusi kesehatan masyarakat.

51

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Grafindo, 2005), h. 186.

71

Pihak Kejaksaan Agung sudah berusaha semaksimal mungkin menegakkan hukum dengan menuntut pelaku tindak pidana korupsi kepengadilan. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir hingga April 2004 perkara korupsi yang dilimpahkan ke pengadilan mencapai 574 perkara.52

52

R. Djatmiko, Mencegah dan Memberantas Korupsi, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), h. 25.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.