BAB III PEMBAHASAN. nama dari sebuah instansi pemeriah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan


1 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Perusahaan Sejarah Perusahaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat (DJBC atau bea cukai) adalah nama dari se...
Author:  Hendra Setiawan

0 downloads 2 Views 380KB Size

Recommend Documents


BAB 2 LANDASAN TEORI. profesi yang melayani masyarakat di bidang kafe dan restoran di Kota Bandung
1 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Perusahaan Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) Kota Bandung merupakan organisasi profesi yang melayani masyarakat di...

BAB I PENDAHULUAN. kesehatan yang melayani kesehatan masyarakat serta di dukung oleh instansi dan
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang kesehatan yang melayani kesehatan masyara...

BAB I TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
1 BAB I TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 1 Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari bahan ajar ini peserta dapat memahami ketentuan tatalaksana...

jam : Nama instansi : Alamat Instansi : Nama responden yang diwawancarai Jabatan
1 LAMPIRAN2 55 Lampiran 1. Kuisioner pengelola dan instansi terkait Kuisioner untuk pengelola dan Instansi terkait Pantai Pangumbahan No : Hari/tangga...

BAB 3 PEMBAHASAN. CV. Bali Art merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang seni
1 BAB 3 PEMBAHASAN 3.1 Latar Belakang Perusahaan CV. Bali Art merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang seni dengan spesialisasi antara...

BAB IV. HASIL dan PEMBAHASAN. Warna Mardhika merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
1 BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Perusahaan Latar Belakang Perusahaan PT Warna Mardhika didirikan pada tahun 1987 melalui kreativitas p...

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. ISTHISIT merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion
1 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1 Tinjauan Tempat Penelitian Sejarah Perusahaan ISTHISIT merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bida...

BAB 1 PENDAHULUAN. Sebuah perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen di pasar yang luas
1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebuah perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen di pasar yang luas. Perusahaan perlu mengindentifikasik...

BAB III GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT THAILAND. Sebuah aksi perlawanan muncul karena ada sebuah ketidakadilan yang terjadi
1 BAB III GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT THAILAND 3.1. Gambaran Gerakan Perlawanan Sebuah aksi perlawanan muncul karena ada sebuah ketidakadilan yang t...

BAB I PENDAHULUAN. bergerak di bidang perbankan yang melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan yang...



BAB III PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Perusahaan 3.1.1. Sejarah Perusahaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat (DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemeriah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada mas penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah dounane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs. Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerima) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minum yang mengandung alohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambahan fungsi dan tugasnya sebagai fasilisator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan

syarat-syarat

48

tertentu.

49

Adapun Visi dan Misi pada Kementerian Keuangan Direktorat jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut: 1. Visi Menjadi Institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target dan menantang secara terus menerus terpelihara di masa depan 2. Misi Kami memfasilitasi perdagangan dan industri Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Misi ini merupakan

langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi

tercapai visi DJBC peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan terpisahkan.

merupakan satu kesatuan yang tidak

50

3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT BEA DAN CUKAI

Seksi keuangan

Seksi

Kepegawaian

Seksi layanan informasi

Seksi perencanaan audit

Sumber : Dokumen Pribadi Gambar 3.1. Struktur Organisasi

Seksi pelaksanaan audit Seksi Evaluasi audit

51

Adapun tugas-tugas staff dikantor Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut: 1. Seksi perencanaan audit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan audit dibidang kepaeanan dan cukai. 2. Seksi pelaksanaan audit mempunyai tugas melakukan dan memantau pelaksanaan audit di bidang ke pabeanan dan cukai. 3. Seksi evaluasi audit mempunyai tugas melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan bea dan cukai. 4. Seksi kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. 5. Seksi keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai. 6. Seksi layanan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan, dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

52

3.2. Analisa Jaringan 3.2.1. Skema jaringan

Sumber: Dokumen Pribadi Gambar 3.2. Skema Jaringan

53

Dari skema jaringan diatas penulis akan menjelaskan jaringan MAN pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di Jakarta Timur adapun penjelasannya sebagai berikut : 1. Koneksi Internet pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur menggunakan ISP (Internet Service Provider) Telkom dengan bandwidth 40 MBps, adapun jaringan Internet tersebut juga terkoneksi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Utara dalam satu jaringan yaitu MAN. Lalu koneksi internet tersebut tehubung dengan Modem ADSL. 2. Modem ADSL tersebut kemudian terhubung pada router mikrotik yang nantinya berfungsi sebagai pengatur sistem jaringan dan akses lainnya. 3. Dari router lalu terhubung ke switch yang menjadi jembatan antara client, server dan router. Switch 1 terhubung dengan 3 server yaitu web server, email server dan database server. 4. Switch 2 terhubung dengan switch 1 dan client. Adapun topologi yang digunakan pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah topologi star. IP address yang digunakan adalah model static dengan IP address kelas C yaitu 192.168.24.1 dan subnetmasknya 255.255.255.0. Untuk list IP Addressnya adalah sebagai berikut :

54

Tabel III. 1 IP Address No 1

IP Address

Perangkat Mikrotik

Subnet

192.168.24.1

255.255.255.0

Web Server

192.168.24.2

255.255.255.0

Mail Server

192.168.24.3

255.255.255.0

Database Server

192.168.24.4

Server 2

Client 3

Seksi Keuangan

192.168.24.5 s/d 192.168.24.6

255.255.255.0

Seksi Kepegawaian

192.168.24.7 s/d 192.168.24.8

255.255.255.0

Seksi Layanan Informasi

192.168.24.9 s/d 192.168.24.10

255.255.255.0

Seksi Perencanaan Audit

192.168.24.11 s/d 192.168.24.12

255.255.255.0

Seksi Pelaksanaan Audit

192.168.24.13 s/d 192.168.24.14

255.255.255.0

Seksi Evaluasi Audit

192.168.24.15 s/d 192.168.24.16

255.255.255.0

Sumber: Staff Perencanaan Direktorat Jendral Bea dan Cukai

3.2.2. Spesifikasi Perangkat Keras Sebuah jaringan komputer memiliki perangkat keras karena komponen ini yang sangat penting menunjang kinerja kerja dari jaringan tersebut, terutama pada

55

server.Perangkat keras yang ada pada sebuah server harus lebih tinggi dari pada client karena server merupakan pusat untuk melayani para client dan juga sebagai penghubung untuk jaringan komputer-komputer yang lain.adapun perangkat keras yang digunakan di server Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah: Tabel III.2 Hardware Server No

Nama Perangkat Keras

Spesifikasi

1

Processor

Intel(R) Pentium(R) Dual Core

2

Hard Disk

Variabel dari 100-500 GB

3

RAM

Variabel dari 100-128 GB DDR 3

4

Monitor

LCD 15”Lenovo

5

Mouse

Lenovo

6

Keyboard

Lenovo

7

Disk Drive

Optikal Drive

Sumber : Staff perencanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

56

Sedangkan perangkat keras yang digunakan di komputer client pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah: Tabel III.3 Hardware Client No

Hardware

Nama PC Processor

RAM

Harddisk

1

Seksi Keuangan

Intel(R) Pentium(R) Dual Core

2 GB

500 GB

2

Seksi pelayanan informasi

Intel(R) Pentium(R) Dual Core

2 GB

500 GB

3

Seksi Kepegawaian

Intel (R) Pentium (R) Dual Core

500 GB 2 GB

4

Seksi Perencanaan Audit

Intel (R) Pentium(R) Dual Core

2 GB

500 GB

5

Seksi Pelaksanaan Audit

Intel (R) Pentium(R) Dual Core

2 GB

500 GB

6

Seksi Evaluasi Audit

Intel(R) Pentium(R) Dual Core

2 GB

500 GB

Sumber : Staff perencanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

3.2.3. Spesifikasi perangkat Lunak Perangkat lunak atau software dalam sebuah jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengontrol atau menggunakannya sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan. Perangkat lunak dalam jaringan juga bisa

57

sebagai alat berinteraksi dengan perangakat lunak lainnya.Perangakat lunak yang digunakan pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai pada server dan client berbeda karena pemakaiannya disesuaikan dengan kebutuhan pada pekerjaan yang dilakukan. Berikut ini adalah Tabel perangakat lunak pada server. Tabel III.4. Perangkat Lunak Server No Nama Perangkat Lunak Keterangan 1 Sistem Operasi Variabel windows server,ubuntu,vmware 2 Aplikasi 3 Multimedia 4 Browser Sumber: Staf perencanaan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dan berikut ini adalah tabel spesifikasi perangkat lunak yang digunakan oleh Client pada Direktorat IKC Subdit PSSO Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tabel III.5 Perangkat Lunak Client No Nama Perangkat Lunak Keterangan 1 Sistem Operasi Windows 7 2 Aplikasi Microsoft Office 2007 3 Multimedia Media Pleyer 4 Browser Mozilla Firefox Sumber: Staf perencanaan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

3.2.4. Keamanan Jaringan Dari hasil analisa pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan model atau metode keamanan jaringan yang bisa dikatakan baik, terutama pada komputer server dan client yaitu menggunakan Windows firewall

58

dan Kapersky Internet Security. Dan juga dari sisi router sudah memakai fitur firewall yang ada pada mikrotik. 3.3. Permasalahan Pokok Dari hasil analisa yang dilakukan pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat beberapa masalah yang dihadapi antara lain: 1. Jaringan secara keseluruhan belum dikelola secara terpusat karena belum diterapkan nya VPN didalam lingkup sistem perusahaan yang sudah berjalan saat ini. 2. Mudah nya mengakses beberapa situs seperti sosial media dan situs yang tidak berkaitan dengan pekerjaan sehingga menghambat pekerjaan.

3.3.

Pemecahan Masalah Dengan permasalahan yang ada dan hasil analisis maka penulis membuat

pemecahan masalah jaringan komputer pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain: 1. Menggunakan jalur publik untuk membangun sebuah jaringan VPN yang berguna untuk menghubungkan jaringan kantor cabang guna mengatasi keterbatasan jaringan LAN. VPN berguna juga untuk menjaga kerahasiaan data pada perusahaan, lalu data yang dikirim dan diterima dalam keadaan utuh serta akses ke setiap cabang bisa juga dilakukan secara mobile. 2. Melakukan pemblokiran situs dengan memanfaatkan fitur firewall yaitu filter rule. Filter rule berfungsi untuk mengaktifkan firewall yang nantinya akan memblok situs atau media sosial yang diinginkan.

59

3.5. Jaringan Usulan Secara umum skema jaringan yang terdapat pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah cukup baik hanya saja pemanfaatan fitur dari mikrotik sendiri belum dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu dengan digunakan salah satu fitur mikrotik yaitu VPN maka terjadi sedikit perubahan pada skema jaringan. Berikut dibawah ini skema jaringannya:

III.3 Skema Jaringan Usulan

60

III.3 Skema Jaringan Usulan

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.