DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,


1 UJI PUBLIK 18 MARET 2015 RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR, DA...
Author:  Irwan Kusumo

0 downloads 4 Views 511KB Size

Recommend Documents


No documents


UJI PUBLIK 18 MARET 2015

RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR

TAHUN 2015 TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur,

Bupati

dan

Walikota

menjadi

Undang-Undang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …. Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

tentang

Pemungutan

dan

Penghitungan

Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat:

1.

Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2015

tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang

Nomor

1

Tahun

2014

tentang

Pemilihan

Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

23,

Indonesia dengan

Tambahan

Nomor

5656)

Undang-Undang

Lembaran

Negara

sebagaimana Nomor



Republik

telah

diubah

Tahun

2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

….,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

-2Indonesia Nomor ……); 3.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota

sebagaimana

telah

diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 4.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat

Jenderal Komisi

Komisi

Pemilihan

Pemilihan Umum

Umum,

Provinsi,

dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 5.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015

tentang

Tahapan,

Penyelenggaraan

Pemilihan

Program,

dan

Gubernur

Jadwal

dan

Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 6.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN

KOMISI

PEMILIHAN

UMUM

TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

-3Wakil

Bupati,

serta

selanjutnya

disebut

kedaulatan

rakyat

Walikota

dan Wakil

Pemilihan, di

adalah

wilayah

Walikota,

pelaksanaan

provinsi

dan

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 2.

Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional,

dimaksud

dalam

tetap,

dan

mandiri

undang-undang

sebagaimana penyelenggara

pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan

Pemilihan

berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. 4.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud

dalam

undang-undang

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. 5.

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

selanjutnya

Kabupaten/Kota,

adalah

disebut

lembaga

KPU/KIP

penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. 6.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

-47.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

8.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

9.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah

tempat

dilaksanakannya

pemungutan

suara

untuk Pemilihan. 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang. 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. 13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut

Panwas

Kecamatan,

adalah

panitia

yang

dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau nama lain.

-514. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL,

adalah

petugas

yang

dibentuk

oleh

Panwas

Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 15. Pengawas

Tempat

Pemungutan

Suara,

selanjutnya

disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL. 16. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. 17. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 18. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 19. Pemantau Pemilihan, selanjutnya disebut Pemantau, adalah lembaga pemantau yang telah diakreditasi oleh KPU,

KPU

Provinsi/KIP

Kabupaten/Kota

untuk

Aceh,

dan

melaksanakan

KPU/KIP

pemantauan

kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. 20. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon. 21. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos. 22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

-623. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon. 24. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar

pemilih

hasil

pemutakhiran

Daftar

Pemilih

Sementara. 25. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan

paling

lambat

7

(tujuh)

hari

setelah

pengumuman DPT. 26. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yan mempunyai kekuatan

hukum

sebagai

alat

bukti

otentik

yang

dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil,

yakni

paling

rendah

oleh

kelurahan/desa atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud

dalam

Undang-Undang

Kependudukan,

meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal. 28. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang karena keadaan tertentu tidak memberikan suara di TPS yang bersangkutan, dan berpindah menggunakan hak pilihnya di TPS lain. 29. Hari adalah hari kalender.

-7Pasal 2 Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; e. jujur; f.

adil;

g. efektif; h. efisien; i.

mandiri;

j.

kepastian hukum;

k. tertib; l.

kepentingan umum;

m. keterbukaan; n. proporsionalitas; o. profesionalitas; p. akuntabilitas; dan q. aksesibilitas.

Pasal 3 (1)

Hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS ditetapkan secara serentak oleh KPU.

(2)

Hari

dan

tanggal

Pemungutan

Suara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. (3)

Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

(4)

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

-8(5)

Keputusan

KPU

Provinsi/KIP

Aceh

dan

KPU/KIP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota untuk

menetapkan

hari

dan

tanggal

pelaksanaan

Pemungutan Suara sebagai hari libur.

Pasal 4 (1)

Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

(2)

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Pasal 5 (1)

Formulir

yang

digunakan

dalam

pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir: a.

Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

b.

Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;

c.

lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;

d.

Model

C1-KWK

Plano

berhologram

merupakan

catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS; e.

Model C2-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau

keberatan

saksi

dalam

pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; f.

Model

C3-KWK

merupakan

surat

pernyataan

pendamping Pemilih; g.

Model

C4-KWK

merupakan

surat

pengantar

penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS; h.

Model

C5-KWK

penyampaian

merupakan

Berita

Acara

tanda Pemungutan

terima dan

-9Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL; i.

Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;

j.

Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;

k.

Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;

l.

Model

A.4-KWK

merupakan

Daftar

Pemilih

Pindahan; m.

Model

A.5-KWK

merupakan

surat

keterangan

pindah memilih di TPS lain; n.

Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;

o.

Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan

Kartu

Tanda

Penduduk,

Kartu

Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain. (2)

Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II PEMILIH

Pasal 6 Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah: a.

Pemilih

yang

terdaftar

dalam

DPT

di

TPS

yang

bersangkutan (Model A.3–KWK); b.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);

c.

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4KWK).

d.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan

haknya

pada

hari

dan

tanggal

Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model

-10A.Tb2-KWK).

Pasal 7 (1)

Pemilih

yang

terdaftar

dalam

DPT

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT. (2)

Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6KWK.

Pasal 8 (1)

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT dan dicatat pada formulir Model A.Tb1-KWK. (2)

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPTb-1. (3)

Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6KWK.

Pasal 9 (1)

Pemilih

yang

terdaftar

dalam

DPPh

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau

kabupaten/kota

yang

sedang

menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah. (2)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.

menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;

b.

menjalani

rawat

inap

di

rumah

sakit

puskesmas dan keluarga yang mendampingi;

atau

-11c.

menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;

(3)

d.

tugas belajar;

e.

pindah domisili; dan

f.

tertimpa bencana alam.

Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(4)

Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor

kepada

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

untuk

mendapatkan formulir Model A5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Pemungutan Suara. (5)

PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1 dan apabila Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT atau DPTb1, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat

pindah

memilih

pada

kolom

keterangan

formulir DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat keterangan

pindah

memilih

dengan

menggunakan

formulir Model A5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (6)

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.

(7)

Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat

memberikan

suara

pada

hari

dan

tanggal

Pemungutan Suara di TPS tujuan. (8)

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan

-12DPPh (Model A4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut. (9)

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

atau

PPS

mengatur

keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah

kerja

PPS

dengan

mempertimbangkan

ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS. (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul

07.00

sampai

dengan

pukul

13.00

waktu

setempat.

Pasal 10 (1)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

6

huruf

d

menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a.

menunjukkan

Kartu

Tanda

Penduduk,

Kartu

Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; b.

didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.

(2)

Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.

(3)

Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan

1

(satu)

jam

sebelum

selesainya

Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 11 Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tidak membawa formulir Model C6KWK, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.

-13Pasal 12 (1)

Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.

(2)

Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan

memerhatikan

penyebaran

kondisi

penduduk,

geografis,

dan

tingkat

sarana/prasarana

transportasi daerah yang bersangkutan. (3)

Penyesuaian

jumlah

Pemilih

untuk

setiap

TPS

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama. (4)

Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1.

BAB III PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan

Paragraf 1 Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 13 (1)

Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(2)

Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau nama lainnya/kelurahan yang bersangkutan.

-14Pasal 14 (1)

Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(2)

Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.

(3)

Pemilih

menandatangani

tanda

terima

penyerahan

formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4)

Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6KWK

kepada

keluarganya

dan

diminta

untuk

menandatangani tanda terima.

Pasal 15 (1)

Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal

Pemungutan

menerima

formulir

Suara,

Model

Pemilih

C6-KWK

yang

dapat

belum

meminta

formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat

1

(satu)

hari

sebelum

hari

dan

tanggal

Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain. (2)

Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari

dan

tanggal

Pemungutan

Suara

dengan

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain. (3)

Ketua

KPPS

meneliti

nama

Pemilih

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam DPT dan DPTb-1, serta mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain. (4)

Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6KWK kepada Pemilih.

(5)

Apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1

-15belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain. (6)

Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada DPT dan DPTb-1, serta mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

(7)

Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16 Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak

diserahkan

kepada

Pemilih,

Ketua

KPPS

wajib

mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.

Paragraf 2 Penyiapan TPS

Pasal 17 (1)

Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.

(2)

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat

yang

mudah

dijangkau,

termasuk

oleh

penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. (3)

Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(4)

Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

-16Pasal 18 (1)

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 15 ayat (1) dibuat

dengan

ukuran

paling

kurang

panjang

10

(sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. (2)

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

(3)

Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

(4)

TPS

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dapat

diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan: a.

apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;

b.

apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi

tembok/dinding

pada

saat

memberikan suara di bilik suara. (5)

Apabila

dalam

pelaksanaan

Pemungutan

dan

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf

penerangan,

b,

dilakukan

perlu

dalam

ditambah

alat

keadaan

kurang

penerangan

yang

cukup. (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana: a.

ruangan atau tenda;

b.

alat pembatas;

c.

papan

pengumuman

untuk

menempel

daftar

Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, DPT, dan DPTb-1; d.

papan atau tempat untuk menempel sertifikat hasil

-17dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano; e.

tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;

f.

meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;

g.

tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL/Pengawas TPS dan Pemantau; dan

h.

alat penerangan yang cukup.

Pasal 19 (1)

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan

lainnya,

gedung

atau

kantor

milik

pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya. (2)

Pembuatan

TPS

di

tempat-tempat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut. (3)

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

(4)

Dalam Radius 200 meter dari TPS harus bebas dari atribut kampanye.

Pasal 20 (1)

KPPS menyiapkan dan mengatur: a.

tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;

b.

meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;

c.

meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS kelima, di dekat pintu masuk TPS;

d.

tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;

e.

tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu

-18keluar TPS; f.

tempat

duduk

untuk

Pemilih,

Saksi

dan

PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau ditempatkan di luar TPS; g.

meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;

h.

meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;

i.

bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;

j.

meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;

k.

papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang: 1.

salinan daftar Pasangan Calon;

2.

visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan

3. l.

DPT dan DPTb-1.

papan sebagaimana dimaksud pada huruf k, pada saat

Penghitungan

Suara

digunakan

untuk

memasang sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano; m.

papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;

n.

tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

(2)

Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk Ketua

KPPS

dan

masing-masing

Anggota

KPPS

ditetapkan oleh Ketua KPPS. (3)

Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

-19dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS. (4)

Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS yang ditetapkan oleh PPS.

Paragraf 3 Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 21 (1)

KPPS

memastikan

Penghitungan

Suara,

perlengkapan serta

Pemungutan

dukungan

dan

perlengkapan

lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2)

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(3)

a.

kotak suara;

b.

Surat Suara;

c.

tinta;

d.

bilik Pemungutan Suara;

e.

segel;

f.

alat untuk memberi tanda pilihan; dan

g.

TPS

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.

sampul kertas;

b.

tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;

c.

karet pengikat Surat Suara;

d.

lem/perekat;

e.

kantong plastik;

f.

ballpoint;

g.

gembok;

h.

spidol;

i.

formulir dan sertifikat;

j.

stiker nomor kotak suara;

-20-

(4)

k.

label kotak suara;

l.

tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;

m.

alat bantu tuna netra; dan

n.

daftar Pasangan Calon.

Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara

serta

dukungan

perlengkapan

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (5)

Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

(6)

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf f, serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf l, dan huruf m dimasukkan dalam kotak suara.

Pasal 22 Jenis

dan

jumlah

perlengkapan

Pemungutan

dan

Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas: a.

Surat Suara Pemilihan sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPTb-1 untuk TPS;

b.

Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dalam

hal

menghasilkan

angka

pecahan,

maka

hitungannya dibulatkan ke atas; c.

tinta paling banyak 2 (dua) botol;

d.

sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;

e.

segel sebanyak 21 (dua puluh satu) buah;

f.

kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis pemilihan;

g.

bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;

h.

alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set

-21pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.

Pasal 23 (1)

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a.

sampul

kertas

yang

disampaikan

KPU/KIP

Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan b.

sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

(2)

Sampul

kertas

yang

disampaikan

KPU/KIP

Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a.

sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara beserta cadangannya;

b.

sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan

dan

Penghitungan

Suara,

untuk

memuat: 1.

Surat Suara sah;

2.

Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;

3.

Surat Suara yang tidak sah;

4.

Surat Suara yang tidak terpakai;

5.

formulir

Model

berhologram berhologram,

C-KWK,

dan serta

Model

C1-KWK

lampiran

Model

C1-KWK

salinan

Model

C-KWK,

Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK; 6.

kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.

(3)

Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dalam keadaan

-22disegel. (4)

Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a.

sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;

b.

sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS,

disegel,

serta

disampaikan

kepada

PPK

melalui PPS.

Pasal 24 (1)

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel: a.

masing-masing sampul yang memuat: 1.

formulir

Model

berhologram

C-KWK,

dan

berhologram,

Model

C1-KWK

lampiran

Model

C1-KWK

salinan

Model

C-KWK,

serta

Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK; 2.

Surat Suara sah;

3.

Surat Suara yang rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos;

4.

Surat Suara tidak sah;

5.

Surat Suara tidak terpakai; dan

6.

tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS;

(2)

b.

lubang kotak suara; dan

c.

gembok kotak suara.

Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.

Pasal 25 Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), meliputi: a.

tanda pengenal digunakan untuk:

-231.

KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;

2.

Saksi sebanyak diperlukan; dan

3.

Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.

b.

karet pengikat Surat Suara sebanyak 100 (seratus) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara;

c.

lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;

d.

kantong plastik sebanyak 6 (enam) buah;

e.

ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;

f.

gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;

g.

spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 3 (tiga) buah.

h.

tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPS.

Pasal 26 Selain perlengkapan Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), di TPS dilengkapi dengan: a.

salinan daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS;

b.

salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS, masing-masing untuk: 1.

ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;

2.

bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 2 (dua) rangkap;

3.

disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan

4.

disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

-24Paragraf 4 Pembagian Tugas KPPS

Pasal 27 (1)

Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai: a.

tata

cara

pelaksanaan

Pemungutan

dan

Penghitungan Suara di TPS; b. (2)

pembagian tugas Anggota KPPS.

Penjelasan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (3)

Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a.

Ketua

KPPS

sebagai

Anggota

KPPS

Pertama

mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan

Penghitungan

Suara

serta

memberikan

penjelasan mengenai tata cara pemberian suara; b.

Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu memberikan tanda pada salinan DPT dan DPTB-1 serta mencatat Pemilih DPPh dalam formulir Model A.4-KWK dan Pemilih DPTb-2 dalam formulir Model A.Tb2-KWK yang akan memberikan suara, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan

surat

pemberitahuan

berdasarkan

jenis kelamin; c.

Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara: 1.

memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPTb1, serta formulir Model A.5-KWK dengan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam DPT, DPTb-1 atau DPPh;

-252.

memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Identitas Lain bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;

3.

menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK serta mencatat nama Pemilih dalam

daftar

hadir

dengan

menggunakan

formulir Model C7-KWK; 4.

memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;

5.

mencatat

identitas

Pemilih

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain, ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK. 6.

Memeriksa dan mencocokan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam DPT atau DPTb-1;

7.

Memberikan catatan Pemilih disabilitas pada daftar hadir.

d.

Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara

bertugas

mengatur

Pemilih

yang

akan

memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; e.

Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;

(4)

Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.

(5)

Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari dan

tanggal

Pemungutan

Suara,

sehingga

jumlah

Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS. (6)

KPPS dibantu Petugas ketertiban TPS yang bertugas

-26menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.

Bagian Kedua Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1 Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 28 Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersamasama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan: a.

memeriksa TPS dan perlengkapannya;

b.

memasang

salinan

DPT

dan

DPTb-1

serta

daftar

Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan; c.

menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;

d.

mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

e.

menerima surat mandat dari saksi Pasangan Calon;

f.

Memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada saksi dan PPL/Pengawas TPS.

Paragraf 2 Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 29 (1)

Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(2)

Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

dimulai

pada

waktu

yang

ditetapkan

-27sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3)

Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan

atau

membawa

atribut

yang

memuat

nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik serta wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim Kampanye. (4)

Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.

(5)

Dalam

hal

rapat

Pemungutan

Suara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit. (6)

Apabila

Saksi

atau

Pemilih

belum

hadir,

rapat

Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara. (7)

Saksi yang hadir berhak menerima: a.

salinan DPT;

b.

salinan DPTb-1;

c.

salinan Berita Acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara; dan

d.

salinan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.

Pasal 30 Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas: a.

pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;

b.

pembukaan

perlengkapan

Pemungutan

dan

Penghitungan Suara; c.

penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pasal 31 (1)

Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara

-28sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 , Ketua KPPS: a.

memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;

b.

membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi: 1.

membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur,

mengidentifikasi

dan

menghitung

jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel; 2.

memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;

3.

memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan

4.

menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.

c.

memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai: 1.

jumlah Surat Suara yang diterima;

2.

tata cara pemberian suara;

3.

tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas

TPS,

Pemantau

atau

warga

masyarakat/Pemilih; 4. d.

tata cara pemantauan oleh Pemantau.

memberikan

penjelasan

sebagaimana

dimaksud

pada huruf c angka 1 sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara. (2)

Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan Petugas

-29ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3). (3)

Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dibantu oleh Angggota KPPS lainnya dan Petugas ketertiban TPS serta disaksikan oleh Saksi,

PPL/Pengawas

TPS,

Pemantau,

warga

masyarakat/Pemilih.

Pasal 32 Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 30 huruf a, berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS dengan

sebaik-baiknya

Perundang-undangan

sesuai dengan

dengan

Peraturan

berpedoman

pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 33 (1)

Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c angka 2, meliputi: a.

format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;

b.

Pemilih memberikan suara di bilik suara;

c.

tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;

d.

dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan

rusak

atau

Pemilih

keliru

dalam

-30memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian; e.

pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;

f.

Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb1, DPPh, dan DPTb-2;

g.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 memberikan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,

Paspor,

atau

Identitas

Lain

yang

dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat; dan h.

kesempatan Pemilih

untuk

berdasarkan

memberikan prinsip

suara

urutan

kepada

kehadiran

Pemilih. (2)

Tata

cara

pemberian

suara

pada

Surat

Suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a.

memastikan

Surat

Suara

yang

diterima

telah

ditandatangani oleh Ketua KPPS; b.

pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;

c.

menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;

d.

pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.

Paragraf 3 Pemberian Suara

Pasal 34 (1)

Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud

-31dalam Pasal 33, Ketua KPPS: a.

menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;

b.

memanggil

Pemilih

untuk

memberikan

suara

berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; c.

mencocokkan

nomor

dan

nama

Pemilih

pada

formulir Model C6-KWK dengan yang tercantum pada salinan DPT, dan DPTb-1, dan Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Kedua melingkari nomor urut Pemilih tersebut dalam DPT dan DPTb-1; d.

memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka.

(2)

Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.

(3)

Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara

atas

persetujuan

Pemilih

yang

seharusnya

mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

Pasal 35 (1)

Pemilih setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d ,

wajib

memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak. (2)

Apabila pemilih menerima Surat Suara yang rusak dan/atau pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara. Pasal 36

(1)

Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas

-32Lain. (2)

Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

(3)

Pemilih

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau

Identitas

Lain

1

(satu)

jam

sebelum

waktu

Pemungutan Suara di TPS berakhir. (4)

KPPS

memberikan

Surat

Suara

kepada

Pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Surat Suara masih tersedia. (5)

Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.

Pasal 37 Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, melakukan kegiatan: a.

menuju bilik suara;

b.

membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;

c.

mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c;

d.

melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;

e.

memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;

f.

mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

-33Pasal 38 (1)

Ketentuan berlaku

sebagaimana

bagi

Pemilih

dimaksud tunanetra,

dalam

Pasal

tunadaksa,

36 atau

penyandang cacat lainnya yang mempunyai halangan fisik lain, yang dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan. (2)

Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

Pasal 39 (1)

Pemberian

bantuan

terhadap

Pemilih

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut: a.

bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan

b.

bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.

(2)

Pendamping

yang

ditunjuk

membantu

Pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,

wajib

merahasiakan

pilihan

Pemilih

yang

bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.

Pasal 40 (1)

Pada

pukul

13.00

waktu

setempat,

Ketua

KPPS

mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. (2)

Setelah

seluruh

Pemilih

selesai

memberikan

suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS mengumumkan

kepada

yang

hadir

di

TPS

bahwa

-34Pemungutan Suara

telah selesai dan akan segera

dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB IV PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan

Paragraf 1 Penyiapan Sarana dan Prasarana

Pasal 41 (1)

Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu

setempat

setelah

waktu

Pemungutan

Suara

selesai. (2)

Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.

(3)

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a.

pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS,

termasuk

menentukan

tempat

untuk

memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tps ukuran plano; b.

tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat;

c.

alat keperluan administrasi;

d.

formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

e.

sampul kertas/kantong plastik pembungkus;

f.

segel;

g.

kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan

h.

peralatan TPS lainnya.

-35(4)

Penempatan

Saksi,

PPL/Pengawas

TPS,

Pemilih,

Pemantau, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut: a.

Saksi dan PPL /Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;

b.

Pemilih, Pemantau dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.

(5)

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.

Paragraf 2 Pencatatan Surat Suara

Pasal 42 (1)

Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut: a.

jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara;

b.

jumlah

Pemilih

terdaftar

dalam

DPPh

yang

DPTb-1

yang

memberikan suara; c.

jumlah

Pemilih

terdaftar

dalam

memberikan suara; d.

jumlah Pemilih DPTb-2 yang terdaftar;

e.

jumlah

pemilih

disabilitas

yang

terdaftar

dan

memberikan suara; f.

jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;

g.

jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;

h. (2)

jumlah Surat Suara yang tidak terpakai;

Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak

-36terpakai dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS. (3)

Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian muka Surat Suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dalam keadaan terbuka dan bagian belakang Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.

Paragraf 3 Pembagian Tugas

Pasal 43 (1)

Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut: a.

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas: 1.

memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;

2.

membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.

b.

Anggota

KPPS

Ketiga

dan

Keempat

bertugas

mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram; c.

Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;

d.

Anggota

KPPS

Keenam

dan

Ketujuh

bertugas

menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 10 (sepuluh) Surat Suara; e.

Petugas

ketertiban

TPS

bertugas

menjaga

ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.

-37(2)

Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 44 Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 selesai dilakukan.

Pasal 45 (1)

Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.

(2)

Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara: a.

membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;

b.

mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;

c.

menghitung

jumlah

memberitahukan

jumlah

Surat

Suara

tersebut

kepada

dan yang

hadir serta mencatat jumlahnya; d.

mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPPh, DPTb-1 dan DPTb-2 yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah Surat Suara dalam kotak suara;

e.

mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1KWK.

(3)

Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.

(4)

Ketua KPPS bertugas:

-38a.

memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;

b.

mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang jelas dan terdengar.

(5)

Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

(6)

Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram.

(7)

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.

Pasal 46 (1)

Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara tally, yaitu: a.

memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII);

b.

memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak

sah

pada kolom

jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII); c.

menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;

d.

menjumlahkan seluruh suara sah;

e.

menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan

-39f. (2)

menjumlahkan suara sah dan tidak sah.

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

pembetulan

dilakukan dengan cara memberi coretan berupa dua garis horisontal pada angka atau kata yang salah kemudian menulis pembetulan dan dibubuhi paraf Ketua KPPS pada pembetulannya. (4)

Pengisian formulir hanya dilakukan oleh petugas KPPS.

Pasal 47 (1)

Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika: a.

ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

b.

diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) pasangan calon dalam Surat Suara.

(2)

Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut: a.

tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;

b.

tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan dinyatakan

Calon

dan

sah

untuk

foto

Pasangan

Pasangan

Calon

Calon, yang

bersangkutan; atau c.

tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan dinyatakan

Calon

dan

sah

untuk

bersangkutan.

foto

Pasangan

Pasangan

Calon

Calon, yang

-40Pasal 48 Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun/menghitung dan memisahkan: a.

Surat

Suara

dinyatakan

yang sah

sudah untuk

diperiksa

dan

masing-masing

suaranya Pasangan

Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; b.

Surat

Suara

dinyatakan

yang

sudah

tidak

sah,

diperiksa

diikat

dan

dengan

suaranya

karet

dan

dimasukkan ke dalam sampul kertas.

Pasal 49 (1)

Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.

(2)

Sampul yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1KWK

berhologram

dan

lampiran

berhologram

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK. (3)

Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS,

PPK

dan

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

tidak

dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 50 (1)

Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

49

ayat

(2),

ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir. (2)

Dalam

hal

Saksi

yang

hadir

tidak

bersedia

menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani. (3)

Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dan

ayat

(2),

dilakukan

setelah

rapat

-41Penghitungan Suara selesai.

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

Pasal 51 (1)

Saksi

dan

PPL/Pengawas

keberatan

terhadap

TPS

dapat

prosedur

mengajukan

dan/atau

selisih

penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat

hal

yang

tidak

sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan Perundang-undangan. (2)

Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS,

KPPS

wajib

menjelaskan

prosedur

dan/atau

mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano. (3)

Dalam

hal

keberatan

yang

diajukan

Saksi

dan

PPL/Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan saat itu juga. (4)

Pembetulan

hasil

penghitungan

perolehan

suara

dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah

dan

menuliskan

angka

yang

benar

dengan

dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi yang hadir. (5)

Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPS masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.

(6)

KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.

(7)

KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir formulir Model C2KWK.

Pasal 52 Keberatan

yang

PPL/Pengawas

diajukan

TPS,

oleh

Pemantau

Pasangan atau

Calon,

Saksi,

masyarakat/Pemilih

melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam

-42Pasal 51, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Bagian Keempat Pengumuman Penghitungan Suara

Pasal 53 (1)

KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di TPS.

(2)

KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(3)

KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari dan tanggal Pemungutan Suara melalui PPS.

(4)

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

memindai

(scan)

salinan

formulir Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5)

KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(6)

Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model CKWK, Model

C1-KWK dan lampirannya

diserahkan

kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa/kelurahan yang bersangkutan. (7)

Saksi

dan

PPL/Pengawas

TPS

wajib

memeriksa

kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1KWK

dan

lampirannya

dengan

mencocokkan

pada

formulir Model C1-KWK Plano berhologram. (8)

Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan

-43sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan.

Pasal 54 (1)

KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.

(2)

KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari

dan

tanggal

Pemungutan

Suara

dengan

menggunakan surat pengantar, yang berisi: a.

formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;

b.

salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4KWK), DPTb-1 (Model A.Tb1-KWK) dan DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK);

c.

formulir Model C2-KWK;

d.

formulir Model C3-KWK;

e.

formulir Model C5-KWK;

f.

formulir Model C6-KWK;

g.

formulir Model C7-KWK; dan

h.

Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara tidak terpakai, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.

(3)

Penyerahan

kotak

suara

kepada

PPS

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh PPL/Pengawas TPS.

Pasal 55 (1)

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

mengirimkan

rekaman

formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (4) kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU. (2)

Pengiriman rekaman formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

-44Pasal 56 KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak

manapun,

kecuali

kepada

pihak

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53.

BAB V PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara

Pasal 57 (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan pemungutan

keamanan suara

yang tidak

mengakibatkan dapat

digunakan

hasil atau

Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara

yang

ditetapkan

dalam

peraturan

perundangundangan; b. petugas

KPPS

meminta

Pemilih

memberi

tanda

khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

-45-

Pasal 58 (1) Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari

setelah

Pemungutan

Suara

untuk

kemudian

diusulkan kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota. (2) KPU/KIP

Kabupaten/Kota

setelah

menerima

usul

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera memutuskan dalam

rapat

pleno

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

yang

dituangkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS. Berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4),

KPPS

segera

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat

4

(empat)

hari

setelah

hari

dan

tanggal

Pemungutan Suara. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada Pasangan Calon untuk mengirimkan Saksi dengan surat mandat untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 59 (1)

Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 56 dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.

(2)

KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb-2 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara di TPS.

(3)

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

menyampaikan

pemberitahuan kepada pimpinan instansi/ lembaga/ perusahaan memberikan

atau

kepala

kesempatan

satuan kepada

pendidikan Pemilih

untuk untuk

menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.

-46Pasal 60 (1)

Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih.

(2)

Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPh,

dan

DPTb-2

di

TPS

yang

melaksanakan

Pemungutan Suara ulang, karena sesuatu hal tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang. (3)

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta formulir Model A5-KWK kepada PPS setempat dan

melaporkan

kepindahannya

kepada

PPS

yang

wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut. (4)

Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat Pemungutan Suara ulang atau karena kondisi yang tak terduga di luar kemampuan Pemilih.

Pasal 61 (1)

Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS, sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota yang diberi tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2)

Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a.

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sejumlah 2.000 (dua ribu) per kabupaten/kota yang dikelola oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b.

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sejumlah 2.000 (dua ribu) per kecamatan yang dikelola oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3)

Penggunaan

Surat

Suara

yang

digunakan

untuk

Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada

-47ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4)

Jumlah Surat Suara dalam Pemungutan Suara ulang di TPS sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb-1 dan DPPH, dan yang tercatat dalam DPTb-2 ditambah 2,5% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

Pasal 62 (1)

Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61

tidak

Pemungutan

mencukupi

Suara

untuk

ulang

di

melaksanakan TPS,

KPU/KIP

Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara. (2)

Dalam

Pemilihan

KPU/KIP

Gubernur

Kabupaten/Kota

penambahan

jumlah

dan

Wakil

Gubernur,

menyampaikan

Surat

Suara

usulan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh. (3)

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan penambahan untuk kekurangan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63 Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 64 Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

-48Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang

Pasal 65 (1)

(2)

Penghitungan Suara ulang meliputi: a.

penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau

b.

penghitungan ulang Surat Suara di PPS.

Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika: a.

Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;

b.

Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang

terang

atau

yang

kurang

mendapat

penerangan cahaya; c.

Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

d.

Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

e.

Saksi calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak

dapat

menyaksikan

proses

penghitungan

suara secara jelas; f.

Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau

g.

terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.

(3)

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi calon atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.

(4)

Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan Penghitungan Suara ulang, Saksi calon

atau

PPL/Pengawas

TPS

dapat

mengusulkan

penghitungan ulang Surat Suara di PPS. (5)

Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

-49Pasal 66 Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Paragraf 1 Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 67 (1)

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota: a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; b. merencanakan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.

(2)

untuk

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang menetapkan jadwal: a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS dan PPK; b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb-2 untuk TPS yang bersangkutan;

-50c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh; d. pelaksanaan hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang; e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh; f. (3)

penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU;

Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. Mahkamah Konstitusi; c. Bawaslu Provinsi; atau d. Panwas Kabupaten/Kota.

(4)

Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Mahkamah Konstitusi; d. Bawaslu Provinsi; atau e. Panwas Kabupaten/Kota.

(5)

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.

-51Pasal 68 (1)

Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.

(2)

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi/lembaga, perusahaan

atau

kepala

satuan

pendidikan

untuk

memberikan kesempatan kepada Pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang. (3)

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan

permintaan

Saksi

kepada

Pasangan

Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4)

KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 69 Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

Pasal 70 (1)

Formulir Model C KWK, Model C1 KWK dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimasukkan ke dalam kotak suara.

(2)

Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan diberi keterangan ”Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dan disegel.

-52Paragraf 2 Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 71 (1)

Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota: a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.

(2)

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang menetapkan jadwal: a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi; b. pengangkatan kembali anggota PPS dan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. pengadaan perlengkapan Penghitungan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Aceh;

Suara ulang oleh KPPS, ulang pasca PPS, PPK, Provinsi/KIP

d. pelaksanaan hari dan tanggal Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

-53oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh; e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU untuk Pemungutan Suara ulang. (3)

Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. Mahkamah Konstitusi; c. Bawaslu Provinsi; atau d. Panwas Kabupaten/Kota.

(4)

Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Mahkamah Konstitusi; d. Bawaslu Provinsi; atau e. Panwas Kabupaten/Kota.

(5)

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 72 (1)

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2)

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan

-54menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 73 Ketentuan tata cara pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 74 (1)

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau Puskesmas.

(2)

Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan hak Pilihnya dengan menggunakan Formulir Model A5 KWK.

(3)

Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a.

KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;

b.

KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan sebagaimana

TPS

yang

akan

melayani

pemilih

dimaksud

pada

huruf

dengan

mempertimbangkan

jumlah

pemilih

a

yang

akan

menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;

-55c.

KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

(4)

Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/ Pengawas

TPS

dan

Saksi

dengan

membawa

perlengkapan pemungutan suara untuk melaksanakan Pemungutan Suara dengan cara mendatangi tempat Pemilih

yang

bersangkutan

di

rumah

hak

pilih

sakit

atau

Puskesmas, dengan ketentuan: a.

pelayanan

penggunaan

bagi

pasien

dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai; b.

petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima model A.5-KWK dari pemilih;

c.

Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;

d.

dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.

Pasal 75 (1)

KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara

di

lembaga

pemasyarakatan

atau

rumah

tahanan negara, serta petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. (2)

Untuk

melayani

penahanan

di

Pemilih

yang

Kepolisian

sedang Sektor,

menjalani Kepolisian

Resor/Kepolisian Resor Kota, dan Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memeroleh ijin dari Kepala Kepolisian

-56Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, dan Kepala Kejaksaan.

Pasal 76 (1)

Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2)

Alat bantu penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa template Surat Suara.

Pasal 77 (1)

Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti Surat Suara yang rusak dan pemilih tambahan.

(2)

Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.

(3)

Penggunaan

Surat

Suara

cadangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam berita acara.

Pasal 78 (1)

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penelitian hasil Pemilihan.

(2)

Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan: a.

berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dan pihak Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dan pengambilan formuliir Model A5 KWK dan Model C7 KWK;

b.

menggandakan pada

huruf

formulir a,

sebagaimana

seletah

selesai

dimaksud mealkukan

penggandaan maka formulir tersebut yang asli dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan

-57dikunci/digembok seperti semula; c.

melegalisir

fotokopi

dokumen

sebagaimana

dimaksud pada huruf a melalui kantor POS. d.

membuat berita acra pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

dan

Bawaslu

Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 79 (1)

Pemungutan

dan

Penghitungan

Suara

oleh

KPPS,

Rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik dan KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi di Provinsi Papua dan

Provinsi

Papua

Barat

dilakukan

berdasarkan

ketentuan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara

serta

Rekapitulasi

hasil

Penghitungan Suara. (2)

Dalam rangka menghormati nilai-nilai yang tumbuh pada

masyarakat

Papua

menggunakan

hak

melaksanakan

tugas

dan

pilih,

Papua

KPPS,

menyusun

Barat

PPS

dalam

dan

PPK

administrasi

hasil

penggunaan hak pilih berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-58Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.