ijds


1 Disability Studies Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2018, h DOI: /ijds DAMPAK SOSIAL-EKONOMI KOPERASI DIFABEL DAN PERWUJUDAN MICROFINANCE ACCESS RIRIN N...
Author:  Agus Cahyadi

0 downloads 3 Views 513KB Size

Recommend Documents


ijds
1 Disability Studies Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017, h DOI: /ijds Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel untuk MewujudkanWorkplace Inclusion SARI DEWI POE...

ijds
1 Disability Studies Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017, h DOI: /ijds INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (IEP) MATA PELAJARAN KIMIA UNTUK SISWA SLOW LEARN...

ijds
1 Disability Studies Vol. V, No. 1, Juli-Desember 2018, h DOI: /ijds PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS ANAK AUTIS DENGAN MULTISENSORY ALPHABET BERGAMBAR (...

ijds
1 Disability Studies Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016, h DOI: /ijds STRATEGI ADVOKASI PEREMPUAN DIFABEL KORBAN KEKERASAN DI SAPDA SULISTYARY ARDIYANT...

ijds
1 Disability Studies Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017, h DOI: /ijds PERAGA MIKROMETER SEKRUP BRAILLE UNTUK SISWA TUNANETRA Fithri Iradaty Universitas ...

ijds
1 Disability Studies Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016, h DOI: /ijds SOCIAL-RELATIONAL MODEL DALAM UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS SOFIANA MILLAT...

ijds
1 Disability Studies Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, h DOI: /ijds HIPERREALITAS DALAM PEMASARAN LANGSUNG KERUPUK PURNAMA OLEH TUNANETRA NOVELIA Uni...

ijds
1 Disability Studies Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016, h DOI: /ijds DIFABEL DALAM ALQURAN SRI HANDAYANA IAIN Metro, Lampung Abstract This paper is a ...

ijds
1 Disability Studies Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017, h DOI: /ijds SHARING EXPERIENCE DAN RESILIENSI: Studi atas Facebook Group Orang Tua Anak Cerebr...

ijds
1 Disability Studies Vol. 3, No. 2, Juli - Desember 2016, h DOI: /ijds PERSEPSI SISWA DIFABEL TERHADAP PRAKTIK PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA INKLUSI DI Y...



INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 217-238 DOI: 10.14421/ijds.050204

DAMPAK SOSIAL-EKONOMI KOPERASI D I F A B E L D A N P E R W U JU D A N

MIC R O FINAN C E AC C ES S RIRIN NOPIAH, PUJI AMALIA ISLAMI Universitas Gadjah Mada [email protected]

Abstract Microfinance is a financial institution that can be reached by various groups of people, such as disabled groups. Microfinance programs provide access to financial services to people with disabilities in the form of savings and credit. People with disabilities need financial services to improve their economic and social levels. However, in general, existing microfinance has not fully reached the disabled groups. This study aims to describe the implementation of activities and the role of the Self-Reliance Savings and Loans Cooperative (KSP BANK) for the disabled in Yogyakarta. The analysis used in the study is the analysis of Paired T-test with SPSS 16.0 analysis tools. This study shows that the level of social-economic of mermbers with disability has a positive and significant increase after the operation of KSP BANK Difabel for the members with disabilities. Keywords: microfinance accesibility; financial service for the people with disabilities; KSP BANK Difabel; cooperative

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami Abstrak Keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang dapat dijangkau oleh berbagai kelompok masyarakat, seperti kelompok difabel. Program keuangan

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

mikro memberikan akses jasa keuangan kepada difabel baik dalam bentuk tabungan maupun kredit. Layanan jasa keuangan sangat dibutuhkan difabel dalam meningkatkan taraf ekonomi-sosial mereka. Akan tetapi, pada umumnya keuangan mikro yang ada belum menjangkau secara penuh kelompok difabel. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan dan peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bangun Akses Kemandirian (BANK) Difabel Yogyakarta. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis uji Paired T-test dengan alat analisis SPSS 16.0. Penelitian ini menunjukkan bahwa Taraf ekonomi-sosial difabel mengalami peningkatan positif dan signifikan setelah adanya koperasi difabel bagi anggota KSP BANK Difabel tersebut. Kata kunci: aksesibilitas finansial; KSP BANK Difabel; koperasi difabel.

A. Pendahuluan Keuangan mikro (termasuk kredit, tabungan, dan asuransi) telah mendapat perhatian utama kepada para donor dan lembaga pembangunan untuk menangani masalah kemiskinan dan pemberdayaan (Sarker, 2013, h. 118). Selain itu, keuangan mikro berfungsi untuk membuka pintu akses keuangan bagi orang-orang miskin atau marginal (Handicap International, 2006, h. 6). Layanan keuangan mikro yang ditawarkan untuk melayani orang-orang miskin dipandang sebagai ‘tongkat sulap’ untuk melawan kemiskinan dan diharapkan mampu menyelesaikan semua permasalahan ekonomi. Armendaris & Labie (Sarker, 2013, h. 118) mengatakan bahwa keuangan mikro juga memberikan kesempatan untuk mengubah kondisi perekonomian masyarakat miskin dengan memberikan pinjaman kepada kliennya. Keuangan mikro muncul sebagai jembatan untuk masyarakat miskin sebagai peningkatan pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat rentan termasuk difabel. 218 ◄

Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa: Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Keberadaan penyandang disabilitas atau difabel saat ini bukan merupakan sebuah keadaan yang dapat dipandang sebelah mata. Penghormatan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas semakin diperhatikan dengan disahkankannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Indonesia memiliki tanggungjawab dan komitmen penuh untuk mengupayakan hak-hak penyandang disabilitas. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang memiliki keunikan pada sistem pemerintahannya dibandingkan dengan daerah atau provinsi lainnya. Hal ini dapat terjadi karena di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki memiliki aturan hukum tentang difabel yang kuat. Dalam Peraturan Daerah DIY nomor 4 Tahun 2012 dinyatakan bahwa difabel juga memiliki hak aksesibilitas. Dalam hal ini, kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak aksesibilitas keuangan masih sangat rendah dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya. Di sisi lain, terdapat kritik terhadap keuangan mikro bahwa LKM yang ada saat ini belum dapat menjangkau secara penuh kepada seluruh segmen masyarakat terutama orang miskin dan marginal. Menurut Mersland (Mersland, 2005, h. 2) keuangan mikro enggan mendukung segmen rentan di masyarakat, terutama penyandang disabilitas dikarenakan pihak lembaga keuangan mikro (LKM) memiliki tingkat trust yang rendah terhadap kaum disabilitas. Berdasar dari angka yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) terdapat 15% Difabel di Indonesia. Dengan demikian terdapat populasi mencapai 36.841.956 dengan populasi keseluruhan penduduk sekitar 245 juta (World Health Organization & World Bank, 2011, h. 29). Menurut data BPS tahun 2013, jumlah difabel di Kabupaten ► 219

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2 Jul-Des 2018

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

Sleman, Yogyakarta sebesar 4.983 difabel. Keberadaan Difabel dipandang menimbulkan problem sosial baru terutama dalam pemenuhan fasilitas publik. Hambatan tersebut melahirkan sebuah koperasi difabel yang berada di Yogyakarta bernama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bangun Akses Kemandirian (BANK) Difabel Sleman (selanjutnya, dalam tulisan ini, disebut: ‘KSP Bank Difabel’). Keberadaan KSP BANK Difabel ini dianggap dapat menjadi alternatif dan solusi dalam pembiayaan bagi kelompok difabel karena memiliki fungsi strategis sebagai penghubung aktivitas perekonomian masyarakat penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di KSP BANK Difabel dan dampak koperasi difabel terhadap perubahan ekonomi-sosial difabel di Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta. Penelitian terdahulu oleh Sarker, Debashis tahun 2013 tentang kontribusi keuangan mikro untuk difabel di Bangladesh Microfinance programme menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat secara aktif secara ekonomi untuk aktif dalam program keuangan mikro baik dari pelayanan pinjaman atau tabungan. Melalui sinergi antara LKM dan Disabled Peoples Organizations (DPO) guna mendapatkan akses informasi yang lebih baik dan memastikan inklusi keuangan difabel. selain itu Sarker menyatakan bahwa LKM dapat merancang program khusus dan inklusi keuangan bagi difabel. Penelitian tentang funding for self-employment of people with disabilities. Grants, loans, revolving funds or linkage with microfinance programmes yang dilakukan oleh De Klerk tahun 2008 menyimpulkan bahwa banyak difabel pada kenyataannya tidak memiliki akses ke lembaga konvensional. Misalnya, karena difabel terlalu rentan, LKM biasanya hanya memberikan layanan kepada klien dengan aktivitas bisnis yang ada, dan difabel sering tidak memiliki pengalaman bisnis. Studi Handicap International menyelidiki kemungkinan hambatan keuangan mikro yang dihadapi difabel. Hasilnya dilaporkan secara terpisah untuk DPO dengan skema kredit dan LKM. Di antara DPO, 95% 220 ◄

Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access

menyatakan bahwa difabel menghadapi hambatan khusus dalam mengakses layanan keuangan mikro, dan kurangnya pendidikan, pendapatan rendah, stigmatisasi dan kurangnya akses ke informasi terdaftar sebagai hambatan utama. Sebaliknya, hanya 47% LKM yang menyatakan bahwa difabel menghadapi hambatan keuangan mikro tertentu. Di antara LKM, kurangnya harga diri, jaminan dan akses ke informasi dipandang sebagai hambatan yang paling penting. Dalam sebuah penelitian tentang proyek yang mempromosikan kelompok tabungan dan kredit di Bangladesh, Thomas membenarkan bahwa difabel memiliki akses yang rendah ke layanan keuangan mikro. Bahkan jika 8 dari 12 proyek yang melibatkan difabel, hanya 0,3% hingga 5% anggota kelompok tabungan dan kredit adalah difabel. Selain itu, dalam sampelnya ia (Maya Thomas, 2000) menemukan bahwa, bahkan dalam proyek rehabilitasi disabilitas tertentu, hanya 18% hingga 23,5% anggota kelompok simpanan dan kredit yang dinonaktifkan. Dia berpendapat bahwa proyek rehabilitasi pembangunan komunitas dan disabilitas tidak memiliki kriteria seleksi untuk memasukkan difabel ke dalam kelompok simpan pinjam. Penelitian ini dilakukan di KSP BANK Difabel, Sleman, D.I. Yogyakarta dengan menitikberatkan kepada dimensi ekonomi sosial anggota terkait dampak sebelum dans sesudah adanya koperasi difabel ini. KSP BANK Difabel merupakan koperasi yang dimiliki oleh difabel satusatunya di Indonesia yang dikelola sendiri oleh difabel. Metode penelitian ini dilakukan melalui data primer dengan teknik wawancara dan kuesioner. Sampel dari penelitian merupakan anggota KSP BANK Difabel sebanyak 43 orang baik pengurus maupun anggota koperasi. Analisis data menggunakan Uji T-Paired Test, dimana Uji T-paired digunakan sebagai uji komparatif atau uji beda parametris pada dua data yang berpasangan.

► 221

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2 Jul-Des 2018

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami

B. Kerangka Konsep 1. Lembaga Keuangan Mikro INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 mengatakan bahwa Lembaga keuangan mikro yang biasanya di singkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembm iayaan dalam skala usaha mikto kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberi jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (UU No. 1, 2013, h. 2) Lembaga keuangan mikro tidak hanya menyediakan uang (cash) untuk keperluan transaksi, namun juga menyediakan pinjaman dalam bentuk barang. Karakter yang fleksibel inilah yang membuat lembag akeunagan mikro eksis dan memiliki daya tahan untuk bertahan berada di suatu daerah, karena tidak banyak mengambil keuntungan. Fleksibelnya lembaga keuangan mikro ini juga menjadikan pemberi pinjaman dan peminjam memiliki interaksi yang sangat dekat dan prasyarat administrasi yang di ajukan hampir tidak ada. Tidak ada kontrak dan agunan yang berlebihan seperti hal nya dengan lembaga keuangan formal, hal ini yang menjadikan lembaga mikro keunagan diterima di pedesaan kecil maupun di kalangan masyarakat marginal. Adanya lembaga keuangan mikro ini bertujuan untuk mengembagkan dan menumbuhkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya dan mandiri yang diharapakan dapat meningkatkan perekonomian nasional dan juga demi kesejateraan masyarakat di dalam negara tersebut. Masyarakat marginal membutuhkan raga jasa, tidak hanya pinjaman. Namun juga masyarakat membutuhkan tabungan, transfer uang, dan asuransi. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Astrid Rahayu Kristi, 2009, h. 30) memiliki ciri utama, yaitu:

222 ◄

Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access a. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau

sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat . b. Melayani kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. c. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia telah membuktikan bahwa : a. Tumbuh dan berkembang di masyarakat serta melayani usaha mikro dan kecil (UKM); b. Diterima sebagai sumber pembiayaan anggotanya (UKM); c. Mandiri dan mengakar di masyarakat; d. Jumlah cukup banyak dan penyebaran nya meluas; e. Berada dekat dengan masyarakat, dapat menjangkau (melayani) anggota dan masyarakat; f. Memiliki prosedur dan persyaratan peminjaman dana yang dapat dipenuhi anggotanya (tanpa agunan); g. Membantu memecahkan masalah kebutuhan dana yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh kelompok miskin; h. Mengurangi berkembangnya pelepas uang (money lenders); i. Membantu menggerakkan usaha produktif masyarakat dan j. LKM dimiliki sendiri oleh masyarakat sehingga setiap surplus yang dihasilkan oleh LKM bukan bank dapat kembali dinikmati oleh para nasabah sebagai pemilik. Keunggulan diatas lah yang menjadikan Lembaga keuangan mikro sangat penting dalam pengembangan usaha kecil karena merupakan sumber pembiyaan yang mudah diakses oleh masyarakaat marginal. Masyarakat marginal merupakan mayoritas dalam suatu negara berkembang, sehingga keuangan mikro masih terus dipandang sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat marginal yang masih terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan dan hal ini menjadi kepdulian bagi para donor, pemerintah dan investor dengan tanggung

► 223

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2 Jul-Des 2018

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

jawab sosial, sehingan lembaga keuangan mikro dapat menjangkau sejumlah masyarakat marginal. Lembaga keuangan formal tidak mudah diakses oleh masyarakatmasyarakat menengah kebawah dan masyarakat marginal karena syarat dan biaya adminstrasi nya tidak mudah untuk dipenuhi, sehingga lembaga keuangan mikro yang mampu menyediakan keuangan mikro yang dapat membantu masyarakat marginal dalam mengakses lembaga keuangan. Hal ini memungkinkan mereka mengelola dengan baik resikonya, mencapai pola konsumsi yng konsisten, serta pengemabngan basis ekonominya. Dalam suatu pengalaman puluhan tahun menunjukan bahwa masyarakat miskin tidak hanya kreatif dengan pinjaman, namun juga mereka mempunyai keinginan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan baik. Tetapi hal yang menjadi tantangan disini adalah bagaimana cara lembaga keuangan mikro memberikan edukasi terkait dengan system dan akses layanannya. Unutk menjamin bahwa melalui program tersebut lembaga dapat mencapai tujuan pengurangan angaka kemiskinan disuatu daerah secara berkelanjutan. Keuangan mikro ini merupakan salah satu instrumen yang berdaya untuk melawan kemiskinan, karena akses dan layanan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan yang berkelanjutan memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dengan melakukan peminjaman untuk mengembangkan usah yang sudah dijalankan atau memulai usaha baru untuk meningkatkan kondisi kehidupan, kesehatan juga pendidikan anak, selain itu meningkatkan aset dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap goncangan eksternal.

2. Pengertian Penyandang Disabilitas Definisi penyandang disabilitas dapat dilihat dari konteks UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan

224 ◄

Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8, 2016, h. 2). Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan social (Peraturan Daerah DIY No. 4, 2014, h. 2). World Health Organization (WHO) mendefinisikan kecacatan dalam 3 kategori, yaitu : 1) Impairment , adalah hilangnya atau ketidaknormalan struktur atau fungsi psikologis, fisik atau anatomi. 2) Disability, mengacu kepada keterbatasan kemampuan untuk melakukan aktivitas secara “normal” yang disebabkan oleh impairment . 3) Handicap, merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang yang diakibatkan oleh impairment dan disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal dalam konteks usia, jenis kelamin, social budaya maupun ekonomi. WHO merevisi konsep ini menjadi International Classification of Functioning Disability and Health (ICF). Pada konsep ini, impairment bukanlah satusatunya faktor yang menjadi fokus dalam menilai keberfungsian kemampuan seseorang. Ada dua komponen utama yang perlu dipelajari dalam memahami masalah difabel, yaitu: 1) Functioning (keberfungsian), meliputi keberfungsian badan/anatomi dan struktur serta aktivitas dan partisipasi. 2) Disability (ketidakmampuan), bagian pertama meliputi keberfungsian badan/anatomi dan struktur serta aktivitas dan partisipasi, sedangkan bagian kedua terdiri dari faktor-faktor kontekstual, seperti faktor lingkungan dan faktor –faktor yang sifatnya personal. (Danella Merdiasi, 2013, h. 3). Difabel merupakan ketidakmampuan atau keterbatasan seseorang akibat hilangnya struktur, fungsi psikologis, dan anatomis untuk ► 225

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2 Jul-Des 2018

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

melakukan aktivitas yang dianggap normal bagi manusia. Di mata hukum, difabel mempunyai hak yang sama dengan orang lain sesuai yang tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1997 dimana difabel seharusnya memiliki akses yang setara dalam kehidupan sosial dan politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, perawatan medis, pekerjaan, serta akses ke fasilitas-fasilitas termasuk layananlayanan umum. Disabilitas mempunyai banyak wajah dan terdapat dalam banyak bentuk, setiap individu mengalami integrasi dan peminggiran secara berbeda-beda. (Setyaningsih & Gutama, 2016, h. 3) Jumlah difabel yang terdata di Indonesia adalah tuna netra ±1.749.981 jiwa, tuna rungu wicara ± 602.784 jiwa, tuna daksa ± 1.652.741 jiwa, dan tuna grahita ± 777.761 Jiwa (Departemen Sosial 2011). Jumlah tersebut terbilang tinggi, bahkan belum termasuk difabel yang belum terdata. Berdasarkan angka yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) terdapat 15% difabel di Indonesia, dengan demikian terdapat populasi mencapai 36 juta lebih dari populasi penduduk Indonesia ± 245 juta (World Health Organization & World Bank, 2011, h. 29).

3. Aksesibilitas Menurut Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 13 menyebutkan Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Difabel dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Peraturan Daerah DIY No. 4, 2014, h. 4). Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 diantaranya: a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menetukan pilihan dan kemandirian oarng-orang b. nondiskriminasi; c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat; d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang difabel sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan; e. kesetaraan kesempatan; f. aksesibilitas;

226 ◄

Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access

g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari difabel anak dan penghormatan atas hak difabel anak untuk melindungi identitas mereka. Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2014, difabel memiliki hak-hak dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, budaya, politik, ketengakerjaan dan juga bidang ekonomi. Dalam ekonomi difabel juga mempunyai peran dalam meningkatkan taraf ekonomi nasional dengan melakukan konsumsi, tabungan, investasi dan juga terkait dengan produktifitas masyarakat difabel dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Sehingga hak-hak difabel dalam pemenuhan kebutuhan, akses lembaga keuangan, juga hal lainnya, harus difasilitasi dengan baik.

3. Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan Lembaga Keuangan Mikro atau yang idsebut LKM dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM bank dan non bank. LKM kategori Bank seperti BRI Unit Desa, Badan Penkreditan Rakyat (BPR), dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangkan LKM dengan kategori non bank seperti koperasi simpan pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan (LKPD), unit simpan pinjam, Baitul Mal Wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, dan credit union lainnya (Mujiono, 2016, h. 159). Lembaga keuangan mikro di Indonesia dibedakan menjadi 4 pola, antara lain : a. Saving Ledd Microfinance, yaitu pola keuangan mikro yang berbasis anggota (membership based). Dalam pola ini, pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro. Contohnya: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union, dan Koperasi Simpan Pinjam. b. Credit Ledd Microfinance, yaitu pola keuangan mikro yang sumber keuangannya bukan dari usaha mikro tetapi dari sumber lain. Contohnya: Badan Kredit Desa, Lembaga Dana Kredit Pedesaan dan Grameen Bank.

► 227

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2 Jul-Des 2018

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

c. Micro Banking, bank yang difungsikan untuk melayani keuangan mikro. Contohnya: BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat dan Danamon Simpan Pinjam. d. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat.

4. Koperasi Menurut Chariri (Astri Ken Palupi & Anis Chariri, 2011, h. 11), Koperasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris “Coperation” yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ”co” yang berarti bersama dan “operation” yang artinya bekerja. Jadi secara keseluruhan koperasi berarti bekerja sama. Menurut pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama. UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (UU No. 25, 1992, h. 2). Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu: a. koperasi merupakan badan usaha. b. koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan. c. koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. d. koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk memberikan layanan kepada para anggota dan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi perlu diperhatikan dan diwaspadai dalam pelaksanaannya, bahwa penjualan barang-barang atas dasar biaya (at cost basis), akan bisa mendorong anggotanya untuk membeli banyak barang dari koperasi dengan harga koperasi dan kemudian menjualnya di luar koperasi dengan harga pasar, di samping bahwa koperasi itu sendiri perlu mendapat surplus dari usahanya yang dapat digunakan bagi pemupukan modalnya. (Arief Budiman, 2013, h. 2) Kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama yang harus dipegang

228 ◄

Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access

koperasi, namun demikian harus tetap diusahakan tercapainya kemakmuran, keadilan dan kemajuan koperasi, karena kemajuan koperasi tidak terlepas dari partisipasi anggota dan pengelolaan secara profesional. Selain tujuan diatas, Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945(UU No. 25, 1992, h. 2). Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 16 dalam Chariri, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu: a. Koperasi simpan pinjam b. Koperasi konsumen c. Koperasi produsen d. Koperasi pemasaran e. Koperasi jasa Prinsip-Prinsip koperasi di Indonesia telah dibuat UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diantaranya yaitu : a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal e. Kemandirian f. Pendidikan perkoperasian g. Kerjasama antar koperasi Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya. Dalam hal ini pelayanan koperasi adalah melayani anggota dalam pemenuhan kebutuhan modal (kredit) dengan bunga yang terbatas atau rendah.

► 229

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2 Jul-Des 2018

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami

5. Koperasi dan UKM

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah adalah tersedianya modal untuk mengembangkan usahayang sudah dirintis kemudian sulitnya akses permodalan terhadap lembaga keuangan perbankan sebagai pemberi kredit pinjaman, dan beberapa syarat dari lembaga keuangan yang berat untuk di penuhi oleh peminjam. Sedangkan banyaknya jumlah pelaku UMKM yang mencapai 50,76 juta lebih sangat berpotensi untuk mngatasi kemiskinan dinegara ini (Fatimah & Darna, 2011, h. 1). Ketika tidak ada permodalan dalam meritis suatu UMKM, maka usaha ini akan sulit untuk tubuh dan berkembang. Terlepas dari sulitnya mendapatkan permodalan dari lembaga keuaangan perbankan dan syarat-syarat yang berat untuk di penuhi oleh UMKM seperti bunga yang terlalu besar ini, membuat pelaku UMKM memilih untuk meminjam modal ke lembaga keuangan mikro seperti koperasi. Adanya kekuatan koperasi dengan syarat yang tidak berat, menjadi koperasi adalah salah satu alternative yang ideal untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM untuk meningkatkan perekonomian nasional. Koperasi disini sangat berperan dalam meningkatkan keberhasilan UMKM dan meningkatkantaraf perekonomian seseorang, sehingga orang tersebut dirasa tidak memerluka koperasi lagi.

C. Pembahasan 1. Pelaksanaan Kegiatan KSP BANK Difabel Koperasi Simpan Pinjam Bangun Akses Kemadirian Difabel merupakan satu-satunya KSP yang pengurus dan anggotanya adalah difabel. KSP BANK Difabel didirikan pada tanggal 21 Juni 2015 pada pertemuan rutin Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) melalui program pemberdayaan Muhammadiyah. Dasar pemikiran terbentuknya koperasi ini untuk memberikan wadah bagi difabel yang memiliki usaha ekonomi produktif, memiliki keterbatasan modal, dan mengalami hambatan aksesibilitas permodalan. Sehingga, melalui kegiatan

230 ◄

Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access

simpan pinjam ini menjadi sebuah alternatif kemudahan akses keuangan difabel. Visi KSP Bank Difabel adalah “Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Disabilitas terbaik dalam melayani kebutuhan modal bagi anggotanya”. Untuk mencapai visi tersebut, maka ada beberapa misi utama yang akan kami lakukan, yaitu 1) Menjalankan usaha simpan pinjam secara professional, bertanggungjawab, dan transparan; 2) Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan usaha para difabel melalui KSP Bank Difabel. Sumber modal KSP Bank Difabel berasal dari internal anggota sebagai sumber modal utama dan sumber eksternal seperti hibah maupun pinjaman. Kebijakan permodalan dari internal adalah: a. Simpanan Pokok sebesar Rp 25.000 dibayar setiap anggota saat mendaftar b. Simpanan Wajib sebesar Rp 5000 dibayar setiap anggota tiap bulan sekali. c. Simpanan Sukarela, nilai simpanan dan waktu tidak ditentukan. Tabel 1 Struktur Organisasi KSP BANK Difabel

Nama Pendirian Badan Hukum Jumlah Anggota Dewan Pengawas Ketua Anggota Dewan Pengurus Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Humas

: : : :

KSP BANK Difabel 12 Juni 2015 On process 43 orang

: :

Waluyo Sri Widodo

: : : : : : :

Sajimin Rusdiyanto Kurniati Khasanah Waluyo B Kuni Fatonah Suwandi Arifin

Sumber : Data Primer diolah, 2018

► 231

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2 Jul-Des 2018

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami

2. Analisis Deskriptif

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

KSP BANK Difabel memiliki 43 anggota (termasuk pengurus) yang aktif melakukan kegiatan simpan pinjam di KSP tersebut. Gambaran informasi jenis kelamin anggota yang diperoleh melalui data sekunder KSP BANK Difabel menunjukkan bahwa sebanyak 55,8 % atau 24 orang berjenis kelamin laki-laki dan 44,2 % atau 19 orang berjenis kelamin wanita. Liustrasi deskriptif berdasarkan jenis kelamin anggota KSP BANK Difabel dapat dilihat di Gambar 1. Gambar 1 Hasil Uji Deskriptif Berdasarkan Jenis kelamin

Jumlah Anggota Berdasar Jenis Kelamin

44% 56%

laki-laki wanita

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Selain itu, terdapat gambaran deskriptif berdasarkan jenis usaha anggota KSP BANK Difabel dimana dibagi menjadi 4 kategori yaitu 1) kategori wirausaha mandiri; 2) kategori pedagang toko atau kaki lima; 3) pekerja atau buruh; 4) dan lain-lain. Hasil deskriptif disajikan sebagai berikut:

232 ◄

Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access Gambar 2 Uji Deskriptif Berdasarkan Jenis Usaha Anggota KSP

Hasil Uji Deskriptif berdasarkan Jenis usaha 58,1 %

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2 Jul-Des 2018

20,9 % 11,6%

wirausaha mandiri

pedagang pekerja/buruh toko/kakilima

9,3%

dan lain lain

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Dari Gambar 2 diperoleh informasi bahwa jenis usaha anggota KSP BANK Difabel sebagian besar yaitu wirausaha mandiri yaitu sebanyak 58,1% dari jumlah anggota atau sebesar 25 orang. Selanjutnya, diikuti dengan jenis usaha pedagang toko atau kaki lima sebanyak 9 orang atau 20,9%. Jenis pekerja atau buruh hanya berjumlah 5 orang atau 11,6% dari total anggota. Sedangkan sebanyak 9,3% atau 4 orang memiliki jenis ushaa lainnya.

3. Dampak keuangan mikro “KSP BANK Difabel” Rapat Anggaran Tahunan (RAT) KSP BANK Difabel dari 2015 s/d 2017 menunjukkan peningkatan jumlah pemasukan (pasiva) dan jumlah pengeluaran yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran (aktiva) koperasi maka semakin besar peran serta anggota koperasi yang aktif melakukan transaksi dalam bentuk pinjaman modal usaha. Sedangkan pada pemasukan (pasiva) koperasi yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa anggota koperasi yang melakukan pinjaman belum ditemukan gejala kredit macet dan didukung banyaknya program hibah yang didapatkan dari berbagai instansi/lembaga/perorangan dari luar anggota KPS BANK Difabel.

► 233

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami Tabel 2 Perkembangan Laporan Keuangan KSP BANK Difabel tahun 2015-2017

2015 141.154.688

Tahun 2016 156.786.957

2017 211.905.344

Kas Saldo Bank Piutang anggota

32.000 74.774.688 66.348.000

11.000 57.707.957 99.068.000

820.200 63.920.144 147.165.000

Pasiva Hutang Modal Hibah

141.154.688 2.301.000 1.410.000 141.154.688

156.786.957 3.692.000 3.045.000 150.049.957

211.905.344 24.592.000 5.140.000 182.173.344

Keterangan

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

Aktiva

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Dari tabel 2 di atas tampak bahwa perkembangan modal koperasi tiap tahun mengalami kenaikan yang cukup besar. Tahun 2015 memiliki jumlah total sebesar Rp141.154.688, kenaikan sebesar 52,62% atau sebesar Rp156.786.957, pada tahun 2016. Pada tahun 2017, KSP BANK Difabel mengalami penambahan modal kembali menjadi Rp211.905.344. Dari data terlihat bahwa saldo masih terbilang cukup mengendap di dalam rekening. Hal ini terjadi karena jumlah anggota koperasi masih terbilang sangat kecil dan belum dapat menggandeng 50% jumlah difabel di Yogyakarta, selain itu anggota koperasi yang telah ada sebagian besr anggota belum mampu dan mau meminjam modal melampaui angka 10 juta ke atas sedangkan modal koperasi mencapai angka 200 juta. Modal koperasi bersumber dari pengembalian jasa pinjaman anggota, simpanan wajib, dan sukarela. Selain itu, modal koperasi juga bersumber dari banyaknya dana hibah yang masuk oleh lembaga/institusi/ perorangan. Hal ini memperlihatkan bahwa KSP BANK Difabel memiliki daya tarik tersendiri bagi para donatur (pemberi hibah) untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial difabel yogyakarta. Dampak dari lembaga keuangan mikro “KSP BANK Difabel” di Yogyakarta berdampak pada kehidupan difabel/ anggota baik perubahan sosial maupun ekonomi.

234 ◄

Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access Tabel 3 Hasil Estimasi T-Paired Test

Variabel Sosial

Ekonomi

Interaksi Sosial Pengetahuan Keterampilan Pendapatan Volume Produksi

Mean 0.322 0.037 0.014 0.336 0.148

Sig. (2-Tailed) 0.000 0.001 0.000 0.018 0.000

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil estimasi diatas, didapatkan bahwa pada aspek sosial pada difabel/ anggota koperasi difabel memiliki perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya koperasi KSP BANK Difabel. Hal ini dapat dilihat dari kategori interaksi sosial signifikan pada tingkat 0.000, kategori pengetahuan signifikan pada tingkat 0.0001 dan kategori keterampilan difabel berada pada tingkat signifikan 0.000. Tingkat siginifikan aspek sosial kurang dari nilai P-value (5 persen). Sedangkan pada aspek ekonomi, kategori perubahan pendapatan signifikan pada tingkat 0.018, kategori pengetahuan signifikan pada tingkat 0.0001 dan kategori volume produksi UMKM anggota difabel berada pada tingkat signifikan 0.000. Tingkat signifikan pada aspek ekonomi kurang dari P-Value (5 persen) sehingga dapat dikatakan bahwa aspek ekonomi pada difabel/ anggota koperasi difabel mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah adanya koperasi KSP BANK Difabel. Selain itu, rata-rata aspek sosial pada kategori interaksi sosial bernilai sebesar 0.322, kategori pengetahuan sebesar 0.037, kategori keterampilan sebesar 0.014. Sedangkan rata-rata aspek ekonomi pada kategori perubahan pendapatan sebesar 0.336 dan kategori volume produksi UMKM difabel sebesar 0.148. Hal ini menunjukkan pada setiap aspek sosial dan ekonomi memiliki nilai positif dimana mengindikasikan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan aspek sosial dan ekonomi difabel/anggota setelah adanya KSP BANK Difabel. Pada kategori interaksi sosial, pengetahuan, dan keterampilan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0.322 ; 0.037; dan 0.014. sedangkan pada Pada kategori perubahan pendapatan dan volume produksi UMKM difabel rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0.336 dan 0.148. ► 235

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2 Jul-Des 2018

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

Keberadaan KSP BANK DIFABEl ini menjadi salah satu alternatif dan solusi dalam pembiayaan terhadap masyarakat difabel karena memiliki fungsi strategis sebagai penghubung aktivitas perekonomian masyarakat difabel. Hal ini memperlihatkan bahwa difabel dapat mengakses keuangan mikro dengan hambatan yang terjadi. Lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi ini dipilih oleh difabel karena memiliki fungsi lain yaitu prosedur administrasi yang sangat mudah dan tidak rumit, mudah dalam mengakses keuangan, pengurus yang lebih dekat dan paham terhadap kondisi anggota karena pada KSP ini pengurus berasal dari difabel itu sendiri, mengurangi tingkat kesenjangan sosialekonomi. Dengan adanya KSP BANK Difabel diharapkan mampu memberikan pelayanan akses permodalan kepada difabel Yogyakarta lebih baik dimasa yang akan datang.

D. Kesimpulan Dari data yang telah disajikan serta hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan koperasi difabel yaitu KSP BANK Difabel yang didirikan pada tahun 2015 merupakan lembaga keuangan mikro difabel untuk memberikan wadah bagi difabel yang memiliki usaha ekonomi produktif dan memiliki keterbatasan modal melalui kegiatan simpan pinjam. KSP BANK Difabel Yogyakarta memiliki dampak positif dan signifikan terhadap perubahan ekonomi dan sosial difabel/anggota koperasi difabel setelah koperasi ini dibentuk. Keberadaan KSP BANK Difabel ini dianggap mampu sebagai Microfinance Access dan solusi dalam pembiayaan bagi masyarakat difabel karena memiliki fungsi strategis sebagai penghubung aktivitas perekonomian masyarakat difabel.

236 ◄

Dampak Sosial-Ekonomi Koperasi Difabel dan Perwujudan Microfinance Access

REFERENSI Arief Budiman. (2013). Analisis Manfaat Pemberian Simpan Pinjam Terhadap Usaha Anggota Pada Koperasi Pedagang Pasar Sukaramai Terpadu (KOPPA TERPADU) di Pekanbaru. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(1), 1–15. Astri Ken Palupi, & Anis Chariri. (2011). Pengaruh Ukuran Koperasi dan Jenis Koperasi terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Koperasi di Purworejo ) (other). Universitas Diponegoro. Astrid Rahayu Kristi. (2009). Strategi Meningkatkan Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Menopang Ekonomi Pedesaan. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Danella Merdiasi. (2013). Gambaran Tuna Daksa yang Bekerja. Jurnal Neotic Psycology, 3(2), 163–184. Fatimah, F., & Darna, D. (2011). Peranan Koperasi dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ, 10(2). Diambil dari https://www.neliti.com/id/publications/13428/peranan-koperasidalam-mendukung-permodalan-usaha-kecil-dan-mikro-ukm Handicap International. (2006). Good Practices for the Economic Inclusion of People with Disabilities in Developing Countries : Funding Mechanisms for Self-Employment. Paris. Diambil dari http://www.asksource.info/resources/good-practices-economicinclusion-people-disabilities-developing-countries-funding Maya Thomas. (2000). Feasibility of Integrating People with Disabilities in Savings and Credit Programmes In Bangladesh. ASIA PACIFIC DISABILITY REHABILITATION JOURNAL, 11(1), 27–31. Mersland, R. (2005). Microcredit for Self-Employed Disabled Persons in Developing Countries. University Library of Munich, Germany, MPRA Paper. https://doi.org/10.2139/ssrn.970519 Mujiono. (2016). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkalis. Jurnal Inovasi Bisnis, 4(2), 157–171. Peraturan Daerah DIY No. 4 (2014). Sarker, D. (2013). Microfinance for Disabled People: How is it Contributing. Research Journal of Finance and Accounting, 4(9), 118–125. Setyaningsih, R., & Gutama, T. A. (2016). Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo). DILEMA, 31(1), 42–52.

► 237

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2 Jul-Des 2018

Ririn Nopiah, Puji Amalia Islami UU No. 1 (2013). UU No. 8 (2016). UU No. 25 (1992).

INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 2, Jul-Des 2018

World Health Organization, & World Bank. (2011). World Report on Disability 2011. Geneva: Geneva : World Health Organization. Diambil dari http://apps.who.int/iris/handle/10665/44575

238 ◄

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.