KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E...
Author:  Irwan Budiaman

0 downloads 1 Views 131KB Size

Recommend Documents


KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E...

KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1 BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBE...

KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIN...

KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BAT...

KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI...

KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI...

KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1 \., WALIKOTA DENPASAR PERA TURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELA YANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YA...

KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA B...

KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dijadikan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4182); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

-319. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan 40 Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 5. Pejabat adalah Pegawai yang dberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

-47. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi dalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan badan. 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasiltas, dan atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 10. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 12. Badan adalah suatu bentuk bandan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koprasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun, bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainya. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat tanda bukti pembayaran Retribusi. 15. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah daerah. 17. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh suatu dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu. 18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. 20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

di

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

-5Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi: a. Pengambilan atau pengumpulan, sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah; (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan; (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi jasa Umum.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Prinsip dan Pengenaan Retribusi Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

-6(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dan hanya untuk menutup biaya sebagian.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 7 Pengenaan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan tingkat volume, jenis sampah, golongan penerima jasa serta jenis layanan yang diberikan;

Bagian Ketiga Besarnya Tarif Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan ditentukan sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini. (2) Setruktur dan besarnya Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan Peraturan Bupati.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah di daerah.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN RETRIBUSI TERUTANG Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 10 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Pemugutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

-7-

Bagian Kedua Saat Terutang Retribusi Pasal 11 (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan Pasal 12 Tata cara penagihan dilakukan dengan cara memberikan STRD kepada Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 13 (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang. (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

-8BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi teruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran. Pasal 16 (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SSRD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah. (2) Bupati atau Pejabat dapat: a. mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya; b. Mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, atau SSRD, yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STRD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi; (3) Bupati atau Pejabat dalam jang ka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Retribusi. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan. (5) Apabila diminta oleh Wajib Retribusi, Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib retribusi. (6) Ketentuaan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 17 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi. (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.

-9(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan fungsi dari objek Retribusi. (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 18 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila: a. diterbitkan surat teguran; b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

- 10 (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Bagian Kesatu Penyidikan Pasal 22 (1) Selain pejabat penyidik umum, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang penyidik sebaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaraan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibdang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- 11 e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dukumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi; j. Menghentikan Penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 23 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24 (1) Dinas bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang membidangi pengawasan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang segala komponen pelayanan Persampahan/Kebersihan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

- 12 -

Pasal 26 Peraturan Bupati dan atau ketentuan lain untuk melaksanakan peraturan daerah ini sudah harus dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya peraturan daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 22 Maret 2011 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. ANDI HARAHAP Diundangkan di Penajam pada tanggal 22 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR

- 13 Lampiran :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : TAHUN 2011 TANGGAL : 2011

KETENTUAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NO.

OBJEK RETRIBUSI

TARIF RETRIBUSI

1

2

3

1.

RUMAH TANGGA a. Rumah Tangga Kecil b. Rumah Tangga Sedang c. Rumah Tangga Menengah d. Rumah Tangga Besar

Rp. 1000,-/Bln Rp. 2000,-/Bln Rp. 5000,-/Bln Rp. 10.000,-/Bln

2.

USAHA a. Penjualan Eceran di pasar b. Usaha Kecil c. Usaha sedang d. Usaha Besar

Rp. 2000,-/Bln Rp. 7.500,-/Bln Rp. 20.000,-/Bln Rp. 50.000,-/Bln

3.

RUMAH MAKAN DAN RESTORAN a. Warung b. Rumah Makan c. Restoran / Kafe

Rp. 3.000,-/Bln Rp. 5.000,-/Bln Rp. 10.000,-/Bln

4.

Hotel a. Berbintang Lima b. Berbintang Empat c. Berbintang Tiga d. Berbintang Dua e. Berbintang Satu f. Melati Tiga g. Melati Dua h. Melati Satu

Rp. 250.000,-/Bln Rp. 200.000,-/Bln Rp. 150.000,-/Bln Rp. 125.000,-/Bln Rp. 100.000,-/Bln Rp. 75.000,-/Bln Rp. 65.000,-/Bln Rp. 50.000,-/Bln

5.

INDUSTRI a. Industri Rumah Tangga b. Industri Kecil c. Industri Sedang d. Industri Menengah e. Industri Besar

Rp. 3000-/Bln Rp. 15.000,-/Bln Rp. 40.000,-/Bln Rp. 60.000,-/Bln Rp. 75.000,-/Bln

6.

KANTOR PEMERINTAH

Rp. 10.000,-/Bln

- 14 -

7

PERBENGKELAN a. Bengkel Kecil – Sedang b. Bengkel Menengah c. Bengkel Besar / Dealer

Rp. 5.000,- /Bln Rp. 10.000,-/Bln Rp. 30.000,-/Bln

8

TEMPAT HIBURAN

Rp. 10.000,-/Bln

9.

KANTOR BUMN/BUMD/SWASTA a. s/d 100 M2 b. 101 s/d 200 M2 c. 201 s/d 500 M2 d. 501 s/d 1000 M2 e. Diatas 1000 M2

Rp. 15.000,-/Bln Rp. 25.000,-/Bln Rp. 40.000,-/Bln Rp. 50.000,-/Bln Rp. 60.000,-/Bln

10.

KHUSUS a. Khusus bagi Golongan Usaha Industri yang mengangkut sendiri limbah industrinya (limbah Padat) ditempat pembuangan akhir b. Membuang Sampah Tinja ke instalasi Pengolahan Lumpur Tinja / IPLT (minimal 2 M2) c. Jasa Sewa Mobil Toilet (minimal 24 Jam) d. Tarif Jasa Mobil Toilet untuk kegiatan umum

Rp. 3000,-/M3 Rp. 3.500,-/M3 Rp. 150.000,-/ Hari Rp. 150.000,-/Hari Rp. 500,-/Orang

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAP

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.