LAPORAN TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS KE JAKARTA TANGGAL 17 SEPTEMBER 21 SEPTEMBER 2017


1 Kepada Yth. Bupati Bengkulu Selatan Up. Sekretaris Daerah di.- MANNA LAPORAN TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS KE JAKARTA TANGGAL 17 SEPTEMBER 21...
Author:  Irwan Kusumo

0 downloads 2 Views 139KB Size

Recommend Documents


No documents


Kepada Yth. Bupati Bengkulu Selatan Up. Sekretaris Daerah di.- MANNA

LAPORAN TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS KE JAKARTA TANGGAL 17 SEPTEMBER – 21 SEPTEMBER 2017

I.

Pendahuluan : 1. Latar Belakang Pemerintah telah menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang berubah dari money follow function menjadi money follow program melalui pendekatan holistic, integrative, tematik dan spasial (HITS). 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud : Dalam rangka memperkuat Program KKBPK dalam mewujudkan Mawa Cita melalui Kampung KB. b. Tujuan : - Mengevaluasi pelaksanaan Kampung KB, - Mengevaluasi rantai pasok alokon, - Mengevaluasi hubungan kerja kelembagaan, - Pendayagunaan dan reposisi Penyuluh KKBPK, - Mengevaluasi peningakatan kualitas dan pemanfaatan data mikro, - Mengevaluasi pelayanan KB era JKN, - Mengevaluasi SPIP dan Zona Integritas, - Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi. 3. Dasar : a. Surat Kepala BKKBN Nomor 2677/TU.04/G4/2017, tanggal 11 September 2017 Hal Pelaksanaan Rapat Telaah Tengah Tahun Program KKBPK (Reviu) Tahun 2017 ; b. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Nomor 1462/TU.04/J.5/2017, tanggal 13 September 2017 Hal Pelaksanaan Rapat Telaah Tengah Tahun Program KKBPK (Reviu) Tahun 2017 ; c. Surat Perintah Tugas Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 212/KPA.1800/SPT/IX/2017, tanggal 15 September 2017. 4. Waktu Pelaksanaan Tugas : Dari tanggal 17 September 2017 – 21 September 2017 (jadwal terlampir).

II.

Kegiatan Yang Dilaksanakan : Menjadi Peserta Aktif pada Rapat Telaah Tengah Tahun Program KKBPK (Reviu) Tahun 2017, di BKKBN RI Jakarta.

III.

Hasil Yang Diperoleh Dari Pelaksanaan Tugas : Berdasarkan rangkaian diskusi kelompok dan paparan dari narasumber, berikut hasil rumusan pembahasan Kampung KB: 1. Dalam aspek peningkatan kapasitas dan pengorganisasian, perlunya peningkatan kapasitas bagi seluruh pengelola, pelaksana dan pembina Kampung KB agar terwujudnya sinergitas implementasi kegiatan-kegiatan di Kampung KB; 2. Dalam aspek regulasi/kebijakan, perlunya percepatan regulasi terkait Kampung KB melalui Instruksi Presiden dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri RI sebagai landasan hukum dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi Kampung KB; 3. Dalam aspek sarana dan prasarana, perlunya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan di Kampung KB melalui kerjasama lintas sektor yang dikoordinir oleh OPD KB tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota; 4. Dalam aspek operasionalisasi, perlunya penajaman sasaran pelaksanaan seluruh kegiatan di Kampung KB oleh seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan sinergitas kegiatan sektor terkait serta upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat oleh Penyuluh KKBPK dan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP); 5. Dalam aspek integrasi dan partisipasi lintas sektor, perlunya sinkronisasi perencanaan, program, kegiatan dan anggaran Kampung KB dengan sektor terkait secara tepat waktu melalui forum Musrembang disetiap tingkatan, serta meningkatkan advokasi, promosi dan koordinasi dengan seluruh sektor pemerintah maupun swasta, agar terwujud sinergitas implementasi program dan kegiatan di Kampung KB; 6. Dalam aspek Sistem Informasi Manajemen (pelaporan), perlu adanya percepatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Kampung KB agar perkembangan kuantitas dan kualitas penggarapan Kampung KB dapat termonitor secara berkala sebagai bahan rekomendasi kebijakan dan rencana intervensi. Hendaknya penggarapan Kampung KB tidak hanya mengejar target kuantitas saja, namun juga memperhatikan kualitas penggarapannya; 7. Dalam aspek pembiayaan, perlu penguatan dan pendampingan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran kegiatan Program KKBPK dan pogram sektoral di Kampung KB melalui APBDes, Alokasi Dana Desa (ADD) dan APBD serta sumber dana lainnya seperti APBN, Dana Corporate Social Responsibility (CSR). Selanjutnya, rumusan pembahasan isu strategis Program KKBPK: 1. Dalam isu strategis rantai pasok alkon, OPD KB Kabupaten dan Kota harus memastikan ketersedian alat dan obat kontrasepsi (Alkon) di fasilitas kesehatan termasuk di jaringan dan jejaringnya sesuai kebijakan era JKN. Namun sebelumnya, BKKBN perlu menyempurnakan peraturan

2.

3.

4.

5.

Kepala BKKBN Nomor 286 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Alkon Program KKB secara komprehensif, termasuk penentuan model rantai pasok Alkon dari tingkat Kabupaten dan Kota ke Fasilitas Kesehatan; Dalam isu strategis hubungan kerja kelembagaan, BKKBN perlu melakukan harmonisasi terkait urusan bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang dikelola oleh Perwakilan BKKBN Provinsi (selaku wakil dari Pemerintah Pusat) dengan OPD KB Tingkat Provinsi dan OPD KB Tingkat Kabupaten dan Kota baik dari perspektif program maupun penganggaran; Dalam isu strategis pendayagunaan dan reposisi penyuluh KKBPK, BKKBN perlu segera mensosialisasikan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KKBPK. Selanjutnya terkait dengan penilaian kinerja, penyediaan anggaran dan sarana kerja operasional, BKKBN perlu segera menyusun Pedoman Teknisnya. Bagi OPD KB Kabupaten dan Kota agar mendayagunakan Penyuluh KKBPK dalam melaksanakan Program KKBPK di lini lapangan; Dalam isu strategis peningkatan kualitas dan pemanfaatan data mikro, perlu upaya peningkatan kapasitas teknis bagi petugas pengumpul dan pengolah data. Selanjutnya OPD KB Kabupaten dan Kota perlu menjaga kualitas data melalui Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) dan penyampaian data melalui sarasehan tingkat Desa dan forum lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak intenal/ eksternal; Dalam isu strategis pelayanan KB era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, BKKBN perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi seperti IDI, POGI, IBI secara berjenjang dan berkesinambungan untuk melakukan sosialisasi dan implementasi pelayanan KB dalam SJSN bidang kesehatan sampai tingkat lini lapangan, serta perlu mengatur pelayanan KB bergerak dalam paket manfaat SJSN bidang kesehatan. Selanjutya OPD KB perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut: a. meregistrasi fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan kedalam Sistem Pengelolaan Data Rutin BKKBN (K/0/KB) dan mendorong Bidan Praktik Mandiri untuk menjadi jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); b. menjamin ketersediaan Alokon di Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya; c. pemenuhan kebutuhan sarana penunjang pelayanan KB antara lain melalui DAK Fisik; d. penguatan tim jaga mutu pelayanan KB; serta e. meningkatkan peran serta Penyuluh KKBPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB di Faskes, Jaringan dan Jejaringnya serta mengupayakan peserta KB di wilayah kerjanya dapat dilayani.

6. Dalam isu strategis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Zona Integritas meliputi sebagai berikut: a. Penguatan komitmen pimpinan dan regulasi untuk penyelenggaraan SPIP menuju pencapaian manuritas level 3 tahun 2019; b. Implementasi unsur SPIP dalam setiap kegiatan yang di identifikasi memiliki resiko; c. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) perlu aktif mensosialisasikan tentang program pengendalian gratifikasi kepada seluruh PNS dan stakeholders di lingkungannya masing-masing serta melaksanakan pengelolaan gratifikasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BKKBN. 7. Dalam isu strategis strukturisasi dan reformasi birokrasi, BKKBN perlu melakukan restukturisasi organisasi sesuai dengan kondisi lingkungan strategis saat ini, memperkuat implementasi e-government di lingkungan BKKBN, penataan pola karir PNS BKKBN berbasis kinerja dan kompetensi dan peningkatan pelayanan publik melalui layanan konsumen (call center); 8. Berdasarkan survei RPJMN tahun 2017, 4 (empat) dari 7 (tujuh) indikator kinerja RPJMN bidang Program KKBPK yaitu TFR, CPR, Unmet Need dan Kehamilan yang tidak diinginkan perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut bersama. IV. Simpulan dan Saran : 1. Simpulan. Hasil rumusan tersebut di atas (rumusan hasil telaah tengah tahun (reviu) Program KKBPK tahun 2017) perlu ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait di tingkat pusat maupun daerah. 2. Saran. Disarankan kepada Bapak Bupati kiranya hasil rumusan tersebut di atas dapat menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan Program KKBPK. V.

Penutup Demikian untuk Bapak maklum. Manna, 25 September 2017 Yang Membuat Laporan : (PNS Yang Melakukan Perjalanan Dinas) Kepala Dinas PPKB, PP dan PA Kabupaten Bengkulu Selatan

NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T Pembina Utama Muda Nip. 196711071992031004

Lampiran LPPD : DOKUMENTASI KEGIATAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA RAPAT TELAAH TENGAH TAHUN PROGRAM KKBPK (REVIU) TAHUN 2017 DI JAKARTA DARI TANGGAL 17 - 21 SEPTEMBER 2017

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.