No title


1 2 3 Penyelesaian sengketa tanah dapat diajukan dengan mengajukan gugatan keperdataan, misalnya sengketa mengenai hak waris, jual beli tanah yang ber...
Author:  Irwan Dharmawijaya

0 downloads 8 Views 1023KB Size

Recommend Documents


No documents


Penyelesaian sengketa tanah dapat diajukan dengan mengajukan gugatan keperdataan, misalnya sengketa mengenai hak waris, jual beli tanah yang berdimensi keperdataan, sengketa utang piutang dan sebagainya. 1 Penyelesaian sengketa tanah yang diajukan dengan mengajukan gugatan ke PTUN,

misalnya

seseorang atau

badan

hukum

perdata

yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. 2 Misalnya pada kasus tumpang tindih hak atas tanah yang masing-masing pihak telah memiliki sertifikat atas tanah, maka perkara tersebut dapat disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini merupakan penyelesaian sengketa yang ditawarkan untuk pertama kalinya. Jalur non litigasi ialah jalur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

1

Badriyah Harun, S.H, Yogyakarta, 2013, hlm 82. 2 hlm 91.

, Penerbit Pustaka Yustisia,

3

kasusnya belum terlebih dahulu sampai ke pengadilan maka penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan: 1. Inisiatif dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

2. Pengaduan masyarakat.4 Penyelesaian sengketa tanah ini juga dapat diselesaikan melalui pelaporan pidana. Sengketa tanah yang dapat dilakukan dengan pelaporan pidana ini yaitu pada kasus penyerobotan tanah, atau menggunakan tanah tanpa izin dan tanpa hak penguasaannya maka tindakan tersebut dapat dipidanakan sesuai ketentuan yang berlaku.5 Penyelesaian sengketa tanah ini biasanya lebih difokuskan terlebih dahulu ke penyelesaian diluar pengadilan yang diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian tersebut ditangani oleh Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan lebih khusus lagi ditangani oleh Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.6 Sengketa pertanahan ini juga sangat beragam permasalahan yang ada di tengah tengah masyarakat dan permasalahan yang banyak timbul biasanya diprovinsi provinsi terbesar di Indonesia, khususnya seperti di provinsi Sumatera Utara di 4

Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 4. Badriyah Harun, S.H, hlm 98. 6 Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H, LL.M, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 12. 5

5 Universitas Sumatera Utara

Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara merupakan 5 (lima) provinsi terbesar di Indonesia. Sehingga memungkinkan di Sumatera Utara terjadi permasalahan sengketa tanah. Permasalahan sengketa tanah yang ada di Kota Medan, dapat dilihat dari data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Medan, dalam 3 tahun terakhir ini ada beberapa kasus sengketa pertanahan yang ditangani Kantor Pertanahan setiap tahunnya. Penanganan penyelesaian sengketa pertanahan ini, ada beberapa kasus yang berhasil diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Adapun data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Medan yaitu: Tabel 1: Jumlah Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Medan yang dimasuk dan yang berhasil di mediasi oleh bagian Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara tahun 2015- 2017. No. Tahun 1.

Kasus

Jumlah

Pembebasan / Pelepasan Hak

2

Berhasil di Mediasi

Tanah

2015

Tumpang Tindih

8

Sengketa Batas

2

Penguasaan Tanah Tanpa

1

Hak

2.

2016

Sengketa Waris

2

Pengguasaan Tanah Tanpa

2

6

3

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui peranan Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Medan. 2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan. 3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan dan untuk mengetahui hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan. Selanjutnya penulisan skripsi ini, diharapkan bermanfaat untuk: a. Secara Teoritis Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia terutama dapat menambah pengetahuan dibidang mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan maupun dipengadilan yang menggunakan penengah atau mediator. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi yang di laksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. b. Secara Praktis 9

Universitas Sumatera Utara

Sistematika penulisan ini akan mempermudah penulisan dan penjabaran penulisan skripsi dengan memberikan gambaran yang lebih jelas, penelitian in akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian berisi latar belakang yang merupakan alasan mengapa penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian untuk kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisaan, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II

: TINJAUAN UMUM MEDIASI

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang mengenai pengertian mediasi dan dasar hukumnya, jenis-jenis mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, prinsip-prinsip mediasi dan kelebihan dan kelemahan dari mediasi. BAB III

: TINJAUAN UMUM MENGENAI SENGKETA TANAH DAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Dibab ini membahas mengenai tinjauan umum mengenai sengketa pertanahan. Membahas mengenai pengertian sengketa pertanahan, jenis-jenis sengeketa tanah, faktor penyebab terjadinya sengketa tanah dan solusi penyelesaian sengketa tanah dan di bab ini juga membahas Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

13 Universitas Sumatera Utara

Kota Medan dalam hal ini dibahas mengenai sejarah perkembangan lembaga Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Medan serta tugas dan fungsinya. BAB IV

: PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI MELALUI JALUR

MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Bab ini membahas mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan. Membahas mengenai peranan Kantor Pertanahan Kota Medan dalam penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan, dan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan, dan tingkat keberhasilan dan hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan. BAB V

: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan disini akan memuat kesimpulan dan saran atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan dianggap perlu dalam mengatasi masalah yang terjadi sebagai hasil analisis penulisan atas permasalahan dalam skripsi ini dan diharapkan dapat diterima dengan baik.

14 Universitas Sumatera Utara

7

Universitas Sumatera Utara

8

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

a unique solution

legal

Ibid. Ibid.

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

74

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Jawaban : Terkait jumlah yang berhasil sangat sedikit kasus yang dapat terselesaikan, karena mediasi dapat berhasilkan jika adanya kesepakatan kedua belah pihak, kalau kedua belah pihak tidak membuat kesepakatan itulah yang membuat ketidak berhasilan mediasi ini. 11. Apa yang menjadi hambatan sehingga tingkat keberhasilan mediasi tersebut sangat rendah? Jawaban : Yang pertama itu hambatannya terdapat pada para pihak yang masih membawa perasaan emosinya sehingga sulit untuk melakukan mediasi dan sulit untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. Lalu jika para pihak yang bersengketa memakai kuasa hukum maka ada beberapa kuasa hukum ini yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan dan

ketidakhadiran salah satu pihak bahkan kedua belah pihak juga

pernah tidak menghadiri mediasi. 12. Bagaimana sejarah Kantor Pertanahan Kota Medan ini ? Jawaban : Kalau sejarahnya kami tidak ada merekap, yang saya ketahui Kantor Pertanahan Kota Medan ini masih merupakan bagian dari pemerintahan Kota Medan dan statusnya masih merupakan aset pemerintahan Kota Medan.

92 Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.