P-ISSN E-ISSN X


1 P-ISSN E-ISSN X KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE POLICY OF NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN GOOD GOVERNANCE PE...
Author:  Glenna Lie

0 downloads 0 Views 797KB Size

Recommend Documents


pissn: X; eissn: ;
1 pissn: X; eissn: ; Abstrak Perbandingan antara Tramadol 2 mg/kgbb dan Fentanil 2 mg/kgbb Intravena Sebagai Analgetik Intraoperatif pada Operasi La...

pissn: X; eissn: ;
1 pissn: X; eissn: ; Perbedaan Intensitas Penyengatan Meningeal Hasil MRI antara Sekuens T2 FLAIR Post Contrast dan T1WI Post Contrast Gadolinium-DT...

pissn: X; eissn: ;
1 pissn: X; eissn: ; Protektivitas, Reaksi Lokal dan Sistemik Pascaimunisasi dengan Vaksin Campak (Bio Farma) dari Bets Vaksin yang Berbeda pada Ana...

pissn: X; eissn: ;
1 pissn: X; eissn: ; Gambaran Validitas Pemeriksaan Complex Specific Cocktail Antigen Mycobacterium tuberculosis (ESAT-6, CFP-10, MPT-64) Metode Rap...

DOI: pissn eissn X
1 Sains Peternakan Vol. 15 (2), September 2017: DOI: pissn eissn X Efektivitas Daun Kembang Sepatu sebagai Agensia Defaunasi dalam Pakan Konsentrat ...

eissn: pissn:
1 2 SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFELIA) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan HAM Internasi...

eissn: pissn:
1 2 MELANGGENGKAN KEBERAGAMAAN UNTUK PENENTUAN BULAN QAMARIYAH TAREQAT SYATTHARIYYAH DI SUMATERA BARAT Adlan Sanur Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, ...

pissn : eissn :
1 C a k r a w a l a H u k u m V o l. X I I N o. 0 1 T a h u n pissn : eissn : EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG ...

DOI: pissn eissn
1 Sains Peternakan Vol. 16 (1), Maret 2018: DOI: pissn eissn Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Pemilihan Daging Ayam Broiler Sebagai...

Prosiding SNaPP2017 Kesehatan pissn eissn
1 Prosiding SNaPP2017 Kesehatan pissn eissn GAMBARAN KLINIK PASIEN KANKER SERVIKS YANG MENDAPATKAN REGIMEN KEMOTERAPI CISPLATIN-VINKRISTIN-BLEOMISIN C...



http://journalbalitbangdalampung.org

P-ISSN 2354-5704 | E-ISSN 2622-190X

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE POLICY OF NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN GOOD GOVERNANCE PERSPECTIVE Taufik Hidayat Fungsional Perencana pada Balai Penelitian Teknologi Mineral-LIPI Email: [email protected]

Dikirim 31 Juni 2018 Direvisi 25 Juli 2018 Disetujui 26 Juli 2018 Abstrak : Tuhan melimpahi negeri ini dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah, sehingga dengan bangga kita mengatakan “apa sih yang tidak kita punya?”. Namun disisi lain, terdapat masih banyak penduduk negara ini yang masih jauh dibawah garis kemiskinan. Tentu, muncul pertanyaan lanjutan “apa yang salah?”. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang digunakan melalui pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif dilakukan dengan cara studi dokumen. Sesuai kajian literatur diketahui bahwa telah terjadi “salah urus” dalam pengelolaan sumber daya alam (sda), seharusnya setiap kebijakan pengelolaan sda berpijak pada prinsip-prinsip good governance yang merupakan asas penyelenggaran negara yang baik yaitu: 1) Participation, 2)Rule of law, 3) Transparancy, 4) Responsive, 5) Consensus Orientation, 6) Equity, 7) Effectiveness and efficiency, 8) Accountability, 9) Strategic vision.. Kata kunci: Kebijakan, Pengelolaan, Sumber Daya Alam, Good Governance. Abstract : God lavishes Indonesia with natural resources are very abundant, so we are proud to say "what the hell do not we have?". On the other hand, there are still many residents of this country are still far below the poverty line. Naturally, the question arises advanced "what's wrong?". The research method used is qualitative method used descriptive exploratory approach. Approach descriptive exploratory study conducted by the document. Based literature review concluded that there had been "mismanagement" in the management of natural resources (as above), should any sda management policy rests on the principles of good governance which is the organizing principle of good State: 1) Participation, 2)Rule of law, 3) Transparancy, 4) Responsive, 5) Consensus Orientation, 6) Equity, 7) Effectiveness and efficiency, 8) Accountability, 9) Strategic vision. Keywords: Policy, Management, Natural Resources, Good Governance

PENDAHULUAN Mungkin Tuhan menciptakan Indonesia dalam keadaan yang “happy”. Mengapa demikian?, karena Indonesia dlimpahi dengan sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah, sehingga dengan bangga kita sebagai penduduknya dapat mengatakan “apa sih yang tidak kita punya?”. Berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945, SDA tersebut dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasai pengelolaan dan/atau penguasaannya. Hak tersebut disertai juga dengan kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dengan demikian, penggunaan SDA harus memberi manfaat kepada rakyat. Pola pengelolaan SDA yang identik dengan kejahatan lingkungan, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan keuangan negara harus dihentikan. Kemudian, konflik terbuka antara pemerintah dan corporate di satu pihak dengan rakyat stakeholder di pihak lain, masih sedang belangsung di banyak lokasi eksploitasi SDA di Indonesia dan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Ini disebabkan oleh filosofi pembangunan yang dianut tidak begitu hirau terhadap nasib rakyat Banyak ditemui penolakan-penolakan terhadap kegiatan ekplorasi dan ekploitasi

149 INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL. 06 NO. 02

[KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ] – Taufik Hidayat

SDA. Belum lagi kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan eksplorasi dan ekploitasi tersebut. Misalnya saja, PT. Freeport telah membuang tailing dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. Tailing yang dibuang Freeport ke Sungai Ajkwa melampaui baku mutu total suspend solid (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Limbah tailing Freeport juga telah mencemari perairan di muara sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar jenis mahluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar. Dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix, terungkap bahwa bahwa tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan aquatic (WALHI, 2006). Lebih lanjut, hasil penelitian dari Rumzi Samin dan kawan-kawan (2008) dengan judul Dampak Penambangan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tanjung Pinang Kota Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan dengan adanya penambangan tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap pendidikan formal maupun informal karena sebagian besar dibiayai masyarakat sendiri sedangkan dari pengusaha tidak ada Corporate Social Responsibility (CSR) nya. Dari sudut lapangan pekerjaan : hanya sebagian kecil penduduk yang dipekerjakan di penambangan dengan alasan tidak mempunyai keterampilan yang memadai, sebagian besar mereka bekerja sebagai nelayan. Dari sudut penghasilan masyarakat : penghasilan penduduk cendrung menurun karena semakin jauhnya daerah tangkapan dan hasil tangkapan sebagian nelayan berkurang akibat adanya penambangan. Sudah seharusnya, negeri yang kaya dapat menyeterahkan rakyatnya. Namun,

terdapat masih banyak penduduk negara ini yang masih jauh dibawah garis kemiskinan. Tentu, muncul pertanyaan “apa yang salah?” Pertanyaan “apa yang salah?”, lebih lanjut akan di elaborasi dalam aspek kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam pengelolaan SDA terutama dalam persfektif good governance. Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan mendeskripsian dan menganalisa mengenai pengelolaan SDA dalam persfektif good governance. Penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi refensi atau pembanding untuk penelitian yang dilakukan sekarang ini, khususnya penelitian tentang pengelolaan SDA. Salah satu penelitian tersebut adalah yang dilakukan oleh Bernadetta Devi, pada tahun 2013, dengan judul penelitian Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies, penelitian dilakukan dengan metoda hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintahan yang lemah dan korupsi merajalela memfasilitasi penambangan ilegal mengakibatkan menipisnya sumber daya. Signifikansi sosial-ekonomi dari operasi pertambangan sering diabaikan. Karena penanganan yang buruk, penyebab pertambangan tanah dan pasir berdampak negatif terhadap lingkungan. Sistem pelaporan EMP untuk izin dari Pemerintah India sebelum pelaksanaan proyek pertambangan menjadi langkah positif untuk meminimalkan dampak negatif. Pemerintah harus bersikap bijaksana ketika mengeluarkan ijin untuk kegiatan pertambangan dan juga membatasi daerah dan memantau pertambangan melalui mekanisme kelembagaan yang baik. Penelitian mengenai pengelolaan SDA dalam persfektif good governance belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian

150 INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL. 06 NO. 02

[KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ] – Taufik Hidayat

ini merupakan penelitian pertama dari penerapan suatu konsep yaitu Good Governance terhadap salah suatu praktek penyelenggaraan negara yaitu pengelolaan SDA. KERANGKA KONSEPTUAL Kebijakan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kebijakan publik/public policy. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/public policy sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilainilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)”. Definisi kebijakan publik juga terdapat dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan publik adalah “keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”. Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publik mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka kebijakan publik memiliki konsepkonsep sebagai berikut : a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya. b. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. c. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan “ manajemen”, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekanan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271). Lembaga Administrasi Negara (2000, 6) medefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Pada tataran ini, good governance berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni : Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, good governance mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya,

151 INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL. 06 NO. 02

[KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ] – Taufik Hidayat

seperti legitimacy, accountability, scuring of human right, autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, good governance tergantung pada pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Dari beberapa pengertian good governance diatas, maka dapat diidentifikasi prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000, 7) mengajukan karakteristik good governance, sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Participation ; Rule of law ; Transparancy ; Responsive ; Consensus Orientation ; Equity ; Effectiveness and effeciency ; Accountability ; Strategic vision.

Dengan demikian, kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam melakukan kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara secara baik dan teratur mengenai pengelolaan SDA dalam persfektif good governance. METODOLOGI Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan melalui pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif dilakukan dengan cara studi dokumen dan lapangan. Studi dokumen dan lapangan dilakukan untuk mencari informasi tentang Kebijakan Pengelolaan SDA di Indonesia. Studi dokumen

dilakukan pada institusi yang terkait. Setelah diperoleh data akan dianalisis secara deskriptif eksploratif. Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam mengenai pengelolaan SDA dalam Persfektif good governance. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka akan dilakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan serta dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam penyusunan, implementasi serta evaluasi setiap kebijakan publik yang berkenaan dengan pengelolaan SDA di Indonesia, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang dikandung oleh good governance. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya prinsip-prinsip tersebut ialah : Participation ; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Pembentukan kebijakan publik dilakukan melalui suatu proses yang sering disebut perumusan kebijakan publik. Proses ini dimulai adanya input (masukan) berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Input tersebut dikelompokkan atau diidentifikasi satu per satu sehingga menjadi usulan. Usulan atau input yang telah terekomendasi dibahas bersama oleh pembuat kebijakan pulik

152 INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL. 06 NO. 02

[KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ] – Taufik Hidayat

seperti pemerintah, DPR/DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun akademisi. Pembahasan tersebut menghasilkan keputusan bersama yang disebut kebijakan atau output(keluaran). Output atau keluaran tersebut kemudian diterapkan dan dievaluasi. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik merupakan hasil kerja sama berbagai pelaku, baik pemerintah, masyarakat, para ahli, maupun lembagalembaga sosial. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik dapat dilakukan dengan jalan: 1) Masyarakat dapat membentuk opini (pemikiran) melalui media masa bahwa masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan, dalam setiap kebiajakan pengelolaaan SDA. 2) Masyarakat memberikan masukan masalah yang dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi kepada pemerintah melalui berbagai dengan menunjukkan fakta-fakta di lapangan. 3) Menyampaikan aspirasinya pada saat anggota DPR/DPRD berkunjung ke kampung-kampung/desa-desa bahwa masyarakat desa/kampung. 4) Mengritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah yang tidak memihak kepentingan masyarakat. 5) Partisipasi juga dapat ditunjukkan dengan memberikan dukungan moral kepada perumus kebijakan. Dalam tahap ini masyarakat harus berperan aktif mengontrol apakah input dari masyarakat tersebut terakomodir atau tidak. Rule of law ; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia. Pada implementasinya kebijakan publik dihadirkan kembali melalui hukum dan peraturan-peraturan yang dilahirkan untuk mengakomodir tujuanya. Hukum sebagai sosial kontrol maupun alat konstruksi

sosial tentu harus menangkap kompleksitas antara hubungan dialektik dari berbagai faktor. Dengan demikian, kebijakan dalam rangka pengelolaan SDA di Indonesia harus berkeadilan dan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Transparancy ; Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Good governance menuntut pemerintah untuk menjamin keterbukaan akses informasi kepada masyarakat terhadap kebijakan publik dari pemerintah baik dalam konteks proses kebijakan publik, alokasi anggaran yang disalurkan untuk implementasi kebijakan maupun evaluasi dan kontrol terhadap praktek kebijakan yang dilakukan. Keterbukaan akses informasi masyarakat disini menjadi penting agar masyarakat dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memastikan kebiajakan yang dikeluarkan benar-benar dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, informasi terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan memiliki manfaat untuk mengantisipasi terjadinya praktek-praktek korupsi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah yang berupa kebocoran anggaran, kongkalikong, yang menjadikan praktek pelaksanaan kebijakan publik menjadi tidak optimal. Responsive ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. Dalam hal ini, setiap kebijakan yang diambil sebagai kerangka pengelolaan SDA harus bersifat “melayani” masyarakat sebagai stakeholder bukan sebaliknya. Consensus Orientation ; Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. Pemerintahan yang

153 INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL. 06 NO. 02

[KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ] – Taufik Hidayat

baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah serta berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Equity ; setiap masyarakat memiliki kesempatan sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya secara adil didistribusikan. Effectiveness and effeciency ; Prosesproses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia serta pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Accountability ; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Para pengambil keputusan dalam organisasi publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan. Strategic vision ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam

ini. Para pemimpin dan masyarakat memiliki persfektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Hingga penghujung 2014, kebijakan pemerintah terhadap penerapan prinsipprinsip good governance dalam hal pengelolaan SDA dirasakan masih jauh dari hasil yang memuaskan. Tata kelola SDA yang selama ini belum berpijak pada prinsip-prinsip good governance telah mengakibatkan meningkatnya jarak antara masyarakat dengan alam sekitarnya. Selain itu distribusi dan pemanfaatan SDA yang belum merata juga menyebabkan banyak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan sumberdaya alam sekitar mereka. Penerapan good governace yang dilakukan pemerintahan sejauh ini masih banyak sekali celah-celah yang harus diperbaiki dalam hal pengelolaan SDA sebagai peningkatan ekonomi nasional. Salah satunya aadalah, dimana pengelolaan yang terjadi selama ini adalah banyaknya keuntungan yang didapat oleh asing dari pada keuntungan yang diperoleh negara sendiri. Lebih jauh, pembagian keuntungan masih sangat memprihatinkan, dimana keuntungan yang dibagi lebih banyak lari kepemerintah pusat dibandingkan ke pemerintah daerah. Hal inilah yang membuat banyaknya protes terhadap pengelolaan SDA yang ada di Indonesia. Pengelolaan SDA dirasa belum maksimal, masih banyak menguntungkan asing dan kebanyakan perusahaan asing tidak memperhatikan lingkungan sekitar, perekonomian masyarakat, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Dimana prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Tetapi yang terjadi kebutuhan generasi masa depan akan segera habis diambil oleh asing jika tidak ada

154 INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL. 06 NO. 02

[KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ] – Taufik Hidayat

pembatasan dan tidak ada peraturan tegas yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Akibat dari tidak terlaksananya prinsip good governance adalah sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh M. Naveen Saviour, 2012 dengan judul Environmental Impact of Soil and Sand Mining: A review, menyatakan bahwa Pemerintahan yang lemah dan korupsi merajalela memfasilitasi penambangan ilegal mengakibatkan menipisnya sumber daya. Signifikansi sosial-ekonomi dari operasi pertambangan sering diabaikan. Karena penanganan yang buruk, penyebab pertambangan tanah dan pasir berdampak negatif terhadap lingkungan. Sistem pelaporan untuk izin dari Pemerintah India sebelum pelaksanaan proyek pertambangan menjadi langkah positif untuk meminimalkan dampak negatif. Pemerintah harus bersikap bijaksana ketika mengeluarkan ijin untuk kegiatan pertambangan dan juga membatasi daerah dan memantau pertambangan melalui mekanisme kelembagaan yang baik. KESIMPULAN DAN SARAN Prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance haru menjadi “nyawa” dalam setiap penyusunan, implementasi serta evaluasi kebijakan publik pengelolaan SDA di Indonesia. Sudah seharusnyalah seluruh kekayaan alam ini dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 1945. Agar Good Governance dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan peran yang setara dari semua pihak. Baik itu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk mencapai good governance yang efektif dan efisien, kesetaraan, interpretasi, serta etos kerja dan moral yang tinggi yang akan digunakan sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh komponen

yang harus langsung dengan good governance. Ketiga lembaga di atas merupakan pendukung utama dalam terciptanya good governance. Sistem pemerintahan yang baik dapat diwujudkan apabila terciptanya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyrakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Negara harus mampu menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi terselnggaranya suatu pemerintahan yang baik. adanya perbaikan mengenai sistem politik , sistem pemerintahan dan lebih memperhatikan dalam pelayanan publik. Kondisi seperti ini dapat menarik minat kalangan swasta untuk berkembang lagi. Jika usaha swasta ini meningkat maka pengangguran dapat teratasi dengan adanya investasi di negeri ini. Masyarakat harus lebih kritis terhadap pemerintah mengenai apa yang dilakukan dalam pembangunan ini. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Anwar, Affandi dan Hadi,Setia,1996. “Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan”. Majalah Prisma, No. 3, hal 24-28, Februari 1996. Abe,

Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.

Bhattacharya, 1972. Administrative Organization for Development, International Institute of administrative Science, Brussel. Berita Kaum Tani, 2007, September, Yogyakarta.

Edisi

II

Blakely, E.J., 1989. Planning Local Economic Development: Theory and Practice, Sage Publications, Newbury Park. Bogdan, Robert C., dan Steven J. Taylor, 1992, Introduction to Qualitative

155 INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL. 06 NO. 02

[KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ] – Taufik Hidayat

Research Methotds : A Phenomenological Approach in the Social Sciences. Diterjemahkan Arief Furchan, John Wiley dan Sons. Surabaya: Usaha Nasional. Bryant, Coralie and White, Leuise G. 1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang; Diterjemahkan Rusyanto L. Simatupang, LP3ES, Jakarta. Howlett, Michael dan Ramesh, M. (1995). “Policy Sciences and Political Sciences”, dalam Studying Public Policy: Policy Cycle and Policy Subsystem. Toronto: Oxford University Press. M. Naveen Saviour, 2012 dengan judul Environmental Impact of Soil and Sand Mining: A review. Thesis. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Rumzi Samin dan kawan-kawan, 2008, Dampak Penambangan Terhadap Kondisi sosial ekonomi Masyarakat Kecamatan Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau, Jurnal Perbatasan FISIP UMRAH, Riau. Qalyubi, Syihabuddin. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI), Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga. WALHI, 2006, Laporan WALHI Tentang Dampak pencemaran Lingkungan Hidup Operasi Freeport-Rio Tinto di Papua, Jakarta.

156 INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL. 06 NO. 02

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.