PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM


1 Ilmu Ushuluddin, Januari 2010, hlm ISSN PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM Abd. Wahid Dosen Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari ...
Author:  Yandi Tanuwidjaja

0 downloads 90 Views 183KB Size

Recommend Documents


KEKUASAAN DALAM TRADISI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)
1 KEKUASAAN DALAM TRADISI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam) Usman Jafar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Neg...

Sketsa Pemikiran Politik Islam
1 Sketsa Pemikiran Politik Islam2 UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi p...

Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer
1 Haedar Nashir : kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer 1 Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer Haedar Nashir 1 Abstrak : Pemikiran politik ...

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM AHMAD HASSAN PERSPEKTIF POLITIK ISLAM INDONESIA
1 PEMIKIRAN POLITIK ISLAM AHMAD HASSAN PERSPEKTIF POLITIK ISLAM INDONESIA Muh. Rifa'i Madrasah Aliyah al-fatah Temboro Karas Magetan Abstract: This ar...

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FACHRY ALI
1 PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FACHRY ALI SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Diajukan Oleh: Rif at NIM: P...

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK BAHTIAR EFFENDY)
1 HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK BAHTIAR EFFENDY) SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi ...

ISLAM LIBERAL DI INDONESIA (PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA. Dewi Erowati. Abstract
1 ISLAM LIBERAL DI INDONESIA (PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA Dewi Erowati Abstract This article is an author s a...

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MENURUT AHMAD HASSAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM INDONESIA
1 PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MENURUT AHMAD HASSAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM INDONESIA SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampe...

TRADISI PEMIKIRAN SOSIO-POLITIK ISLAM (Kilasan Pemikiran al-farabidan al-mawardi dalam Lintasan Sejarah Islam)
1 TRADISI PEMIKIRAN SOSIO-POLITIK ISLAM (Kilasan Pemikiran al-farabidan al-mawardi dalam Lintasan Sejarah Islam) Imam Sukardi Institut Agama Islam Neg...

Partai Politik dalam Islam
1 Partai Politik dalam Islam Makna dan Fungsi Partai Politik Kini Partai politik dalam era modern dimaknai sebagai suatu kelompok yang terorganisir ya...



Ilmu Ushuluddin, Januari 2010, hlm. 75-89 ISSN 1412-5188

Vol. 9, No. 1

PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM Abd. Wahid Dosen Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3266593 Diterima 17 Oktober 2009/ Disetujui 15 Desember 2009

Abstract Muslim theologians, jurists and philosophers have developed Islamic political thought along history. The classic theologians of Syi’ah, Khawarij, Murji’ah, Mu’tazilah and Asy’ariyah schools focus their political thought on the question of who has the right to rule the Muslim community after the death of the prophet Muhammad. Among the jurists, al-Mâwardî argues that the aim of establishing a state is to continue the prophetic mission, namely to protect religion and to enhance the welfare of the Muslim community. Finally, the Muslim philosopher and historian, Ibn Khaldûn argues that the state should be based on group feeling (‘ashabiyah), and the group feeling based on religion should be at the top of the other kinds of group feeling. Kata kunci: Islam, politik, negara, dan ashabiyah Pendahuluan Islam adalah agama Allah yang berisi tuntunan bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang luput dari tuntunannya. Politik sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia harus mendapat tuntunan pula dari agama Islam. Itulah sebabnya Islam tidak bisa dipisahkan dari negara sebagai objek politik, dan negara tidak bisa lepas dari tuntunan Islam. Dengan demikian sekularisasi dalam politik kenegaraan tidak mungkin diterima dalam Islam karena tidak sesuai dengan fitrah Islam sebagai keutuhan dan kebulatan ajaran serta tuntunan asasi

76 Ilmu Ushuluddin

Vol. 9, No. 1

bagi kehidupan manusia.1 Politik, sistem politik, politik kenegaraan, kekuasaan atau pemerintahan adalah ungkapan-ungkapan yang menunjuk kepada aturan-aturan dalam bemegara dan bermasyarakat, sumber kekuasaan, pemegang kekuasaan, tanggung jawab penguasa dan rakyat, teritorial hukum dan wilayah serta kedaulatan.2 Tuntunan Islam dalam urusan politik dan kenegaraan dalam garis besarnya sudah ada dalam Alquran dan Hadis Nabi. Namun dalam penerapan dan pelaksanaannya secara terperinci belum begitu jelas, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan pemikiran di kalangan pemuka dan mujtahid Islam. Hal ini karena adanya perbedaan pandangan ataupun persentuhan dengan berbagai aliran filsafat dan kultur di masanya. Dalam studi pemikiran politik Islam, khususnya tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan terdapat tiga aliran. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam adalah segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dan bernegara. Karena itu umat Islam diwajibkan mengikuti aturanaturan bernegara dalam Islam dan tidak meninggalkan sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi saw. bersama-sama dengan Khulafaur Rasyidin. Tokoh-tokoh dari aliran ini antara lain: Maulana Abu al-A’la al-Maududi, Rasyid Ridha, Sayyid Quthub dan Hasan al-Banna. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah semata-mata agama yang mengurusi umat manusia agar hidup mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, karena itu merupakan tugas utama para nabi, termasuk Rasulullah saw, bukan untuk mendirikan sebuah negara. Tokoh-tokoh dari aliran ini adalah Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein. Aliran ketiga berpendirian bahwa Islam tidak memiliki ajaran atau tuntunan secara lengkap dan detail termasuk sistem ketatanegaraan akan tetapi memiliki seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan manusia dalam bernegara. Tokoh-tokohnya antara lain Mohammad Husein Haikal.3 1

Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), Cet. ke-2, h. 167. 2 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul Press, 1993), Edisi ke-5, h. 1-2. 3 Sjadzali, Islam dan Tata Negara…, h. 2-3.

ABD. WAHID

Pemikiran Politik

77

Di dalam tulisan ini dibahas sebagian kecil dari studi pemikiran Islam tentang politik, yaitu: 1) Sekitar hubungan masalah politik dengan aliran-aliran teologi yang tidak bisa dipisahkan dengan Islam karena teologi merupakan wahana pembahasan pokok-pokok kepercayaan dalam Islam. 2) Sekitar pemikiran al-Mawardi tentang politik, sebagai tokoh yang memfokuskan ijtihadnya terhadap politik Islami. 3) Sekitar teori Ashabiyah Ibnu Khaldun; teori ini dikemukakan karena dianggap sebagai buah pemikirannya yang paling orisinil. Hubungan Masalah Politik dengan Aliran Teologi. Secara umum, dapat ditegaskan Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Menurut almarhum Buya Hamka, Islam adalah agama dan negara. Tidak ada pemisahan di antara keduanya, sedangkan pemerintah merupakan perlengkapan agama.4 Pendapat ini bisa dipahami, karena melaksanakan pengabdian (ibadah) dalam arti yang sebenar-benarnya kepada Allah swt. tidak apat dilakukan tanpa dukungan penuh dari sebuah pemerintahan Islam, seperti menjalankan amar ma’ruf dan nahi munkar. Secara khusus, hubungan masalah politik dengan aliran teologi bermula sesaat setelah baginda Rasulullah saw. wafat. Ketika itu persoalan politik pertama yang muncul adalah siapa yang berhak menggantikan beliau? Bagaimana cara pengangkatannya dan apa saja kriterianya? Suksesi pertama dalam sejarah kaum muslimin ini berjalan mulus dengan dibaiatnya Abu Bakar ra. secara aklamasi walaupun melalui proses demokrasi dan musyawarah yang alot. Dengan demikian persoalan-persoalan di atas sudah terjawab. Abu Bakar lah yang paling berhak sebagai khalifah pertama dengan cara musyawarah lalu dibaiat, karenanya beliau memiliki kriteria-kriteria yang dapat diterima oleh seluruh umat muslimin saat itu.5 Suksesi khalifah yang pertama kepada penerusnya juga berjalan dengan mulus karena ketegasan Abu Bakar menunjuk calon penggantinya yaitu Umar bin Khattab. Khalifah inipun dapat dukungan umat Islam secara 4

Hamka, Studi Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Cet. ke-2, h. 137. Husain bin Muhammad bin al-Jâbir, Menuju Jamaatul Muslimah, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, (Jakarta: Robbani Press, 1996), Cet. ke-4 h. 87. 5

78 Ilmu Ushuluddin

Vol. 9, No. 1

aklamasi pula. Karena Umar dipandang paling layak sebagai khalifah dengan kriteria-kriteria yang dimilikinya. Baru pada proses suksesi kekhalifahan yang kedua dan ketiga muncul pertikaian-pertikaian dan praktik-praktik yang kurang bersih. Umar sebelum mangkat diminta menunjuk calon penggantinya. Tetapi beliau hanya menunjuk enam orang formatur sekaligus khalifah yang ketiga. Mereka semua sahabat senior Rasulullah saw., yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdul al-Rahman bin Auf, Zubair bin ‘Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah serta putranya Abdullah bin Umar. Enam orang formatur ini harus mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai khalilah. Umar memilih mereka karena mereka itu yang dijamin sebagai ahli sorga oleh Nabi saw. Kebijakan Umar ini tidak disadari kelak membawa persaingan di kalangan mereka, yang pada akhirnya di masa Ali berkuasa dua orang di antara mereka menjadi pemberontak yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin ‘Awwam, karena keduanya tidak mendapatkan kedudukan yang layak. Sedangkan putranya Abdullah bin Umar tidak memiliki hak suara.6 Umar bin Khattab wafat, khalifah pun berpindah kepada Utsman bin Affan sesuai dengan prosedur yang diwasiatkan Umar sebelumnya. Di masa khalifah yang ketiga ini, situasi negara sudah mulai goyah, karena kurang mendapat dukungan dari rakyat ataupun sahabatsahabatnya sendiri. Sebagai akibat dari persaingan maupun karena kelemahannya sendiri dalam berbagai kebijakan. Akhirnya Utsman terbunuh oleh musuh-musuhnya.7 Ali bin Abi Thalib menyambut khilafah yang keempat sebagai pengganti Utsman dalam suatu pemilihan yang kacau dan jauh dari sempurna. Karena dibai’at oleh para pemberontak yang tidak lain adalah orang-orang menentang pemerintahan Utsman. Hal ini menjadikan pemerintahan mendapat rintangan dan tantangan dari berbagai pihak yaitu pihak Thalhah dan Zubair yang mendapat dukungan dari Siti Aisyah ra. Tantangan dari pihak ini disebabkan kesediaan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah melalui dukungan dan pengangkatan dari 6 7

Sjadzali, Islam dan Tata Negara…, h. 25. Nasution, Teologi Islam, (Jakarta: UI Press, 1995), Cet. ke-5, h. 4.

ABD. WAHID

Pemikiran Politik

79

pihak pemberontak, bukan dari pemuka-pemuka sahabat sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya. Selain rasa kecewa mereka karena tidak mendapatkan posisi yang lebih terhormat dari masa khalifah Abu Bakar hingga khalifah saat ini.8 Selain pihak pertama yang tidak mengakui kekhalifahan Ali adalah pihak kedua yang dipelopori oleh Mu’awiyah bin Abi Sofyan bersama-sama kaum kerabat Utsman yang menuntut bela atas pembunuhan Utsman. Kelompok ini menuntut Ali agar menghukum pembunuh-pembunuh Utsman, bahkan kelompok ini menuduh Ali berkonspirasi dalam pembunuhan ini dengan indikasi pengangkatan Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir yang tidak lain adalah kepala pemberontakan yang juga anak angkat Ali sendiri.9Pihak pertama dapat diatasi dan dipatahkan oleh Ali dalam perang Jamal di Irak. Thalhah dan Zubair terbunuh sedangkan Siti Aisyah dikembalikan ke Madinah. Dalam menghadapi pihak kedua, Ali hampir dapat mengalahkannya dalam peperangan yang terjadi di Siffin. Namun karena kepiawaian diplomatik ‘Amar ibnul ‘Ash dari pihak Mu’awiyah, kekalahan tersebut berubah menjadi negosiasi untuk perdamaian. Dengan mengadakan tahkim (arbitrasi), maju ke depan dua orang pengantara yaitu ‘Amar Ibn al ‘Ash mewakili pihak Mu’awiyah dan Abu Musa al-Asy’ari dari pihak Ali. Kelicikan ‘Amar mengalahkan perasaan takwa Abu Musa. Menurut sejarah kedua sepakat menjatuhkan kedua pemuka yang bertikai, Ali dan Mu’awiyah. Karena Abu Musa dianggap sahabat nabi yang lebih senior, Amar mempersilahkan Abu Musa untuk lebih dahulu menjatuhkan Ali. dari kedudukannya sebagai khalifah dan Mu’awiyah sebagai gubernur, yang diumumkan di hadapan orang ramai. Setelah itu giliran Amar tampil ke depan umum dan menyampaikan putusan yang berbeda dari kesepakatan bersama. Amar menyetujui penjatuhan Ali dan menolak penjatuhan Mu’awiyah serta mengangkatnya sebagai khalifah yang baru.

8 9

Sjadzali, Islam dan Tata Negara…., h. 32. Nasution, Teologi Islam..., h. 5.

80 Ilmu Ushuluddin

Vol. 9, No. 1

Pengangkatan Mu’awiyah yang hanya seorang guber nur pembangkang menjadi khalifah sudah terlanjur diumumkan. Meskipun Ali tetap menolaknya dan ia tetap tidak mau meletakkan jabatannya hingga ia tewas terbunuh.10 Sikap Ali yang menerima saja saran dari Amar Ibnul ‘Ash berdamai dengan mengadakan tahkim tidak diterima oleh sebagian pengikutnya dengan alasan “tidak ada tahki’m kecuali Allah”. Karena itu tahkim tidak sah. Dengan alasan ini rnereka menilai Ali telah berbuat salah. Oleh sebab itu mereka meninggalkan barisan Ali. Akhirnya mereka ini disebut dengan Khawarij yaitu orang-orang yang meninggalkan barisan Ali. Sedangkan yang tetap setia kepada Ali membentuk jama’ah yang disebut dengan Syi’ah.11 Semua persoalan-persoalan politik di atas terseret kedalam persoalan-persoalan agama dan kepercayaan yang pada perkembangan berikutnya membentuk aliran-aliran dengan masing-masing ajaran dan akidahnya yang populer dengan aliran-aliran teologi saat ini. Abul A’la al-Maududi menyebutkan setidaknya ada empat aliran teologi yang lahir dari persoalan-persoalan politik sepeninggal baginda Rasulullah hingga mangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat, yaitu Syi’ah, Khawarij, Murjiah,’ dan Mu’tazilah ditambah dengan golongan Jumhur Muslimin umumnya.12 1.

Syi’ah

Sebenarnya Syi’ah bukan sebuah aliran atau kelompok tetapi jama’ah muslimin yang mencintai Rasulullah beserta segenap keluarganya. Ketika beliau hidup maupun sesudah wafatnya. Syi’ah sebagai aliran teologi baru muncul di saat Ali memangku jabatan khalifah, ketika itu beliau mendapat tantangan dan pemberontakan dari musuh-musuh beliau di saat itu pula berdiri tegak orang-orang yang setia membela beliau, baik dalam perang Jamal, perang Shiffin dan perang melawan Khawarij. Golongan Syi’ah 10

Nasution, Teologi Islam..., h. 4-5. Nasution, Teologi Islam....., h. 6; Lihat juga: Abû al-A’lâ al-Maududî, Khilafah dan Kerajaan, Terj. M. al-Baqir (Bandung: Mizan, 1996), Cet. ke-6, h. 271. 12 al-Maududî, Khilafah dan Kerajaan..., h. 271. 11

ABD. WAHID

Pemikiran Politik

81

semakin nyata di saat terjadinya tahkim antara Ali dan Mu’awiyah. Pada peristiwa itu sebagian pengikut Ali (tentunya masih dalam kelompok Syi’ah) mempersalahkan Ali, meninggalkan bahkan memeranginya. Maka orangorang inilah yang dinamakan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali sebagai lawan dari Syi’ah sebagai orang-orang yang tetap setia kepadanya.13 Persoalan teologis yang terseret ke dalam aliran Syi’ah ini adalah jabatan khalifah yang menurut mereka Ali-lah yang paling berhak memangkunya sejak awal bukan Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Ketiga khalifah ini dapat dipersalahkan karena secara halus telah merampas hak-hak Ali. Persoalan lainnya adalah banyaknya terbunuh dari kerabat Ali termasuk putranya Husin bin Ali bin Abi Thalib, cucu Baginda Rasulullah saw. yang menyebabkan kepedihan mendalam yang berujung kepada simpati dan fanatik yang luar biasa kepada Ali dan keturunannya. 14 2.

Khawarij

Kaum atau aliran khawarij adalah sama sekali berlawanan dengan golongan Syi’ah meskipun sebelumnya sama-sama berada dalam barisan khalifah Ali. Aliran khawarij muncul sebagai akibat dari peristiwa tahkim atau arbitrasi sebagai tersebut di atas. Persoalan teologis yang terseret ke dalam aliran Khawarij ini, bahwa Ali dan golongan Syi’ah adalah kafir karena mereka berbuat dosa oleh karena itu mereka wajib dibunuh. Menurut mereka Ali dan Abu Musa, Mu’awiyah dan ‘Amar Ibnul Ash telah bertahkim di luar hukum Allah. Oleh sebab itulah mereka menjadi pendosa-pendosa besar yang wajib dibunuh. Dalam sejarah disebutkan hanya Ali saja yang sempat mereka bunuh yaitu melalui Ibnu Muljam. Jadi persoalan dosa besar, iman dan kufur adalah persoalan teologis yang pertama sekali dimunculkan oleh golongan Khawarij ini.15

13

al-Maududî, Khilafah dan Kerajaan..., h. 272. al-Maududî, Khilafah dan Kerajaan...., h. 273. 15 al-Maududî, Khilafah dan Kerajaan...., h. 275. 14

82 Ilmu Ushuluddin 3.

Vol. 9, No. 1

Murjiah

Murjiah adalah aliran teologi yang muncul sebagai akibat atau reaksi terhadap golongan atau aliran sebelumnya yaitu Syi’ah. Murjiah sesuai dengan namanya (arja’a: menunda) menyerahkan sepenuhnya urusan dosa besar kepada Allah swt. di akhirat kelak, sebagai lawan dari pendapat Khawarij yang menegaskan bahwa pelaku dosa besar adalah keluar dari iman atau tidak mu’min lagi. Aliran ini menegaskan pelaku dosa besar adalah tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah swt. untuk mengampuni atau tidak mengampuninya.16 4.

Mu’tazilah

Aliran Mu’tazilah sebagai aliran teologi kelahirannya tidak terkait secara langsung dengan persoalan-persoalan politik sebagaimana halnya dengan tiga aliran teologi sebelumnya. Aliran ini muncul sebagai reaksi umum dan kelompok-kelompok muslim yang tidak mau terlibat langsung dalam persoalan atau tindakan politik. Kelompok ini bersikap netral, tidak memihak kepada kelompok penguasa yang satu dan lainnya. Tidak bergabung dengan aliran-aliran teologi yang sudah ada, tetapi mereka ini adalah kelompok-kelompok umat Islam yang kritis dalam menyikapi setiap persoalan politik atau agama. I’tizal berarti mengasingkan diri dari pertikaian-pertikaian politik dan lainnya. Sedangkan persoalan politik yang masuk dalam teologi Mu’tazilah ini adalah pendapat mereka bahwa orang-orang yang dicap kafir oleh golongan khawarij adalah berada dalam tempat atau posisi antara mukmin dan kafir (manzilah baina manzilatain). Karena itu perlu dibentuk sebuah negara yang berdaulat untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, sehingga diharapkan orang-orang tidak lagi berada di situ tetapi benar-benar menjadi mu’min sejati yang benar-benar bertanggung jawab atas sikap dan tingkah lakunya sebagai muslim (alwa’du wa al-wa ‘îd). 17

16

al-Maududî, Khilafah dan Kerajaan....., h. 278; Lihat juga Nasution, Teologi Islam...., h. 7. Nasution, Teologi Islam..., h. 281-282; Bandingkan dengan Sjadzali, Islam dan Tata Negara....., h. 218-219. 17

ABD. WAHID

5.

Pemikiran Politik

83

Mayoritas Rakyat Umum

Mayoritas rakyat umum atau jumhur muslimin tentu saja bukan sebuah aliran teologi tetapi sebagian besar umat Islam yang tidak terpengaruh oleh gejolak politik ataupun pertentangan teologi. Mereka pada umumnya adalah orang-orang yang selalu berpegang kepada agama (Alquran dan hadis) yang menjalani hidup dengan cara saleh. Sayangnya tidak ada kejelasan yang dapat menegaskan mereka ini dalam sebuah aliran atau mazhab dengan ajaran-ajaran yang tegas.18 Selain dari lima aliran yang disebutkan di atas banyak lagi aliran yang lain yang kemunculannya sedikit atau banyak dipengaruhi oleh persoalan politik, ataupun aliran-aliran teologi yang merupakan cabang atau pecahan dari aliran-aliran teologi besar yang sudah ada. Dengan demikian maka dapat dikatakan hubungan masalah politik dengan aliran teologi senyawa dan menyatu. Karena aliran teologi lahir dari persoalan-persoalan politik dan prilaku politik seharusnya pula berdasarkan aqidah yang murni. Pemikiran Al-Mawardi tentang Politik Imam al-Mawardi nama lengkapnya adalah Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Hubaib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi yang hidup antara tahun 364-450 H. atau 975-1059 M. beliau seorang mujtahid mazhab al-Syafi’i. Untuk ide-ide dan pemikiran politik, beliau menulis dalam kitab yang berjudul Al-Ahkâm As-Sulthâniyah.19 Perlu juga kita ketahui adanya sebuah kitab yang judul dan isi pembahasannya hampir sama dengan karya alMawardi di atas. Kitab itu berjudul Al-Ahkâm As-Sulthâniyah yang ditulis oleh mujtahid mazhab Hambali yang bernama Qadhi Abu Ya’la Muhammad bin Husin al-Qark al-Hanbali yang hidup sekitar tahun 380458 H.20

18

al-Maududî, Khalifah dan Kerajaan...., h. 284. Sjadzali, Islam dan Tata Negara...., h. 58-59. 20 Abû Ya’la Muhammad bin Husein al-Qark, al-Ahkâm al-Sulthaniyah, (Beirut: Dâr alFikr, 1994), h. 3. 19

84 Ilmu Ushuluddin

Vol. 9, No. 1

Di antara pokok-pokok pemikiran al-Mawardi adalah: 1.

Asal Mula Negara

Allah swt. melalui sunnah-Nya menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini perlu disadari agar manusia jangan takabur dan selamanya menyadari kekuasaan Allah swt. Manusia dengan kelemahannya itu dikaruniai oleh Tuhan potensi untuk mendapat kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Potensi itu adalah akal dan agama. Selain itu masing-masing orang memiliki kekurangan dan kelebihannya, memiliki watak dan bakat yang berbeda-beda pula karena itu mereka bisa bekerja sama saling tolong menolong untuk meraih kebahagiaan bersama yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Keanekaragaman sifat dan kemampuan manusia itu mendorongnya untuk bersatu, tolong menolong dan akhirnya bersepakat untuk mendirikan negara, karena itu. Menurutnya memdirikan sebuah negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama.21 2.

Sendi-sendi Negara;

Sekurang-kurangnya ada enam sendi yang ditegakkan untuk tegaknya sebuah negara: (1) Agama yang dihayati. Agama diperlukan untuk mengendalikan hawa nafsu dan membimbing hati nurani manusia. Ini adalah sendi yang paling utama; (2) Penguasa yang berwibawa. Penguasa itu adalah imam atau khalifah yang dapat mengatur dan membimbing umat kearah kebaikan dan kesejahteraan; (3) Keadilan yang menyeluruh. Dengan ditegakkannya keadilan akan membawa kepada wibawa pemerintah dan rasa terlindunginya masyarakat; (4) Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat menjadi tenang. Ketenangan membawa berkembangnya inisiatif dan daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyelur uhnya keadilan; (5) Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan pangan dan kebutuhan materi lainnya dapat dipenuhi, dan (6) Harapan 21

Sjadzali, Islam dan Tata Negara...., h. 60.

ABD. WAHID

Pemikiran Politik

85

kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara generasi yang tua dan generasi yang muda dan generasi-generasi berikutnya karena itu jika tidak memiliki harapan kelangsungan hidup berarti. tidak optimisme dan gairah kerja sehingga menghilangkan makna dan nilai manusia itu sendiri.22 3.

Kewajiban Mendirikan Negara

Negara didirikan untuk meneruskan misi kenabian (nubuwwat) dalam rangka menjaga keutuhan agama dan kemaslahatan ummat adalah sebuah kewajiban dalam agama secara konsensus (ijma’), meskipun kewajibannya hanya fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada segelintir orang yang mampu melaksanankannya. Dan apabila negara dapat dijalankan maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tetapi umat wajib mentaati penyelenggaraan negara itu sebagai pemegang perkara (ulul ‘amri).23 4.

Syarat-syarat menjadi Wakil Rakyat dan Pemimpin.

Konsekuensi kewajiban mendirikan negara, maka umat diwajibkan mengangkat orang-orang yang mewakili umat untuk menetapkan seorang imam atau pemimpin. Wakil-wakil rakyat itu harus memilih syarat-syarat sebagai berikut: (1) memiliki sikap yang adil; (2) memiliki ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan cara dan kriteria pemilihan imam; (3) memiliki wawasan dan hikmat (kearifan) yang mampu memilih imam dengan tepat. Adapun syarat-syarat menjadi Imam atau pemimpin, yakni: (1) bersikap adil dengan segala persyaratannya; (2) memiliki ilmu pengetahuan yang memadai dalam mengambil pengetahuan yang memadai dalam mengambil keputusan; (3) sehat panca indera; (4) sehat dan normal anggota jasmani; (5) mempunyai kecakapan untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum; (6). Memiliki keberanian dan kemampuan untuk melindungi rakyat dan keturunan Quraisy dari musuh.24 22

Abû Hasan al-Mawardî, al-Ahkâm al-Sulthaniyah, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), Cet. ke-1,

h. 5-6. 23

al-Mawardî, al-Ahkâm al-Sulthaniyah..., h.5-6; Lihat juga Sjadzali, Khilafah dan Kerajaan...., h. 63-64. 24 Sjadzali, Khilafah dan Kerajaan...., h. 63-64.

86 Ilmu Ushuluddin

Vol. 9, No. 1

Demikianlah poin-poin pokok dari pemikiran politik al-Mawardi. Dari sini kita dapat menilainya sebagai tokoh pemikiran politik golongan pertama sebagaimana dijelaskan pada awal makalah ini. Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun 1.

Pengertian Ashabiyah

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd. Al-Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdi al Rahman bin Khaldun. Lahir di Tunisia tahun 732 H/1332 M, pindah ke Mesir tahun 784 H/1382 M dia wafat di sini tahun 808 H/1406 M.Beliau sangat terkenal melalui teorinya “al-Ashabiyah” yang termuat di dalam kitabnya “Muqaddimah”..25 Sebagian dari pemikiran politik Ibnu Khaldun yang terkenal dan diakui sebagai hasil ijtihadnya yang orisinil adalah “Teori al-Ashabiyah”. Istilah ini oleh Franz Rosenthal di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “Group Feeling” atau di dalam bahasa Indonesia “Perasaan satu kelompok” atau solidaritas kelompok. Ashabiyah adalah fitrah manusia yang dimiliki setiap orang. Setiap orang memiliki kebanggaan akan keturunannya. Rasa saling sayang dan saling haru antara mereka yang mempunyai hubungan darah dan keluarga. Itulah yang melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu. Serta rasa ikut malu dan tidak rela kalau di antara mereka mendapat perlakuan yang lidak adil atau hendak dihancurkan dan hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam.26 2.

Dasar Pijakan Teori Ashabiyah

Ibnu Khaldun dalam memulai pemikiran politiknya dari realitas dan fakta-fakta sejarah sebagai pijakan teori-teori atau konsep ilmu pengetahuannya, meskipun demikian sebagai muslim lagi mukmin ia tetap

25

Sjadzali, Khilafah dan Kerajaan...., h. 90; lihat teks aslinya, Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Beirut: Dâr al-Fikr. t.th.), h. 2. 26 Sjadzali, Khilafah dan Kerajaan...., h. 104.

ABD. WAHID

Pemikiran Politik

87

memperpegangi dalil-dalil dari Alquran dan Hadis Nabi. Dalam teori Ashabiyah ini ia merujuk kepada ungkapan “ushbah” (group) dalam surat Yusuf ayat 14, mengenai sifat dan watak manusia ia merujuk kepada surat As-Syams ayat 7-8 dan solidaritas kesukuan merujuk kepada Hadis Nabi “Al-aimmatu min quraisyin” (Para pemimpin bagi kelompok/keturunan Quraisy).27 3.

Ashabiyah dalam Hubungannya dengan Negara dan Dakwah Islamiyah.

Adanya ashabiyah yang kuat merupakan suatu keharusan bagi tegaknya sebuah negara yang besar. Oleh karena jarang sekali terjadi suatu dinasti atau negara yang memiliki ragam suku dengan aspirasi dan politiknya masing-masing dan salmg bertentangan. Karena itu seorang kepala negara harus berasal dari Ashabiyah yang terbesar yang dapat mendominasi kelompok-kelompok yang lain. Atau dengan membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok yang lain dalam segi ashabiyah yang lain yang dapat diandalkan atas kesamaan tujuan dan hak. 28 Banyak negara yang besar dan kuat karena “Ashabiyah agama” melalui ajaran agama, kelompok-kelompok yang berlainan dapat dipersatukan menjadi Ashabiyah yang bulat dan bersatu hati untuk meraih tujuan-tujuan yang lebih mulia. Bagi orang Arab mereka dapat membangun negara kalau dapat dukungan agama (pemeluk agama) karena bangsa Arab bersifat keras kepala, tidak mau tunduk kepada orang lain, kasar, angkuh, ambisius dan masing-masing ingin menjadi pemimpin. Tetapi dengan pengaruh agama mereka dapat mengendalikan diri masing-masing.29 Ashabiyah dalam hubungannya dengan dakwah Islamiyah. Agama (Islam) tidak akan berhasil (dalam dakwah dan pengamalan) tanpa dukungan ashabiyah. Sesuai dengan sabda Nabi saw “Tuhan tidak mengutus seorang nabi yang tidak mendapatkan perlindungan dari rakyatnya, para nabi saja harus dapat dukungan dan rakyat apalagi orang 27

Khaldun, Muqaddimah...., h. 127-129. Khaldun, Muqaddimah...., h. 131. 29 Sjadzali, Islam dan Tata Negara..., h. 105-107. 28

88 Ilmu Ushuluddin

Vol. 9, No. 1

biasa. Karena itu, dakwah tidak akan sukses tanpa dukungan rakyat, akan tetapi rakyat yang lebur dan satu dalam ashabiyah.30 Dari pemikiranpemikirannya ini kita dapat menilai Ibnu Khaldun termasuk pemikir kelompok pertama yang tidak memisahkan agama dan negara. Demikianlah pemikiran-pemikiran politik yang luhur dan santun yang diwariskan para ulama Islam agar nilai-nilai dalam agama Islam dijadikan dasar dalam berpolitik, bukan agama yang dijual sebagai komoditas politik atau agama yang dipolitisir. Penutup Dari pemaparan di atas dapatlah diambil suatu simpulan sebagai berikut: Pertama, hubungan masalah politik dan aliran teologi sangat erat dan tidak bisa dipisahkan karena aliran-aliran dalam teologi berawal dari persoalan-persoalan politik yang dianalisa dengan kaca mata agama. Kedua, pemikiran al-Mawardi tentang politik di dalam kitabnya Al-Ahkâm As-Shulthâniyah adalah sebuah alternatif “konsep demokrasi Islam” yang ideal. Ketiga, teori “Ashabiyah” Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya adalah pemikiran asli dari beliau sebagai sumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan. Ashabiyah merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan umat manusia. Karena itu setiap orang atau pemimpin harus memperhatikannya dalam setiap mengambil kebijakan publik. Keempat, al-Mawardi dan Ibnu Khaldun adalah ulama dan pemikir Muslim yang tidak memisahkan agama dan negara atau dengan kata lain keduanya tidak menerima sekularisme [ ]

30

Khaldun, Muqaddimah....., h. 159.

Pemikiran Politik

ABD. WAHID

89

DAFTAR PUSTAKA Anshari, Endang Saefuddin, (1990). Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya, Jakarta: Rajawali. Cet. ke-2. Hamka, (1983). Studi Islam, editor M. Rusydi, Jakarta: Pustaka Panjimas. Cet ke-2. Harun Nasution, (1995). Teologi Islam, Jakarta: UI Press, Cet. ke-5. Ibn Husin, Abû Ya’lâ Muhammad, (1994). al-Qark al-Ahkâm al-Sulthaniyah, Beirut: Dâr al-Fikr. Ibnu Khaldun, (t.th.), Muqaddimah, Beirut: Dâr al-Fikr. al-Maudûdî, Abu al-A’lâ, (1996). Khalifah dan Kerajaan, Terj. M. al-Baqir, Bandung: Mizan. al-Mawardî, Abû Hasan Alî bin Muhammad bin Hubaib, (1960). al-Ahkâm al-Shulthaniyah wa al Wilâyat al-Dîniyah, Beirut: Dâr al-Fikr. Sjadzali, Munawwir, (1993). Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Edisi V, Jakarta: UI Press.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.