PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA


1 JURNAL ILMIAH IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH/PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAJANGAN KELAS II...
Author:  Irwan Kusumo

0 downloads 20 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


JURNAL ILMIAH IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH/PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAJANGAN KELAS II B BANTUL

Diajukan oleh : HADY SAPUTRA MANALU NPM

: 08 05 09854

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2013

JURNAL ILMIAH IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH/PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAJANGAN KELAS II B BANTUL

Disusun oleh : HADY SAPUTRA MANALU Dibimbing oleh : CH. MEDI SUHARYONO, SH.,M.Hum NPM

: 08 05 09854

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2013

IIALAMAN PERSETUJUAI{ IMPLEMENTASI IIAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MEI{DAPATKAIY UP,AJI/PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN PAJAI\IGAN KELAS II B BAI{TUL Disusun oleh :

HADY SAPUTRA MANALU FIPM

Program Program

CH. MEDI SUIIARYON0,SH.,II{"Hun

-

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., ll{.fl .m

IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH/PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PAJANGAN BANTUL

ABSTRACT This legal writing entitled “Realization of Inmate’s wages of the jobs they’ve done at Correctional Facility”, with two problem formulation; What is the effort of the Correctional facility in Pajangan Bantul to grant inmate’s right to get wage of the they’ve done and Its obstacle found at Correctional Facility in order to fulfill their demand as the outcome for their participation at the Facility. The aim of this writing is to view the effort of the correctional facility in realization inmate’s right for the wages and obstacle in order to fulfill their demand for the wages. The method of this research is normative law research that focuses on the Positive law norm for the regulation of constitution. The data uses Qualitative that is conducted by understand the collected data which was obtained and gathered systematically. Based on the analysis that the author did in previous chapter, it can be taken a conclusion by using deductive thought which is a general knowledge will be taken a conclusion and then it used to determine certain situation based under any other circumstances. Based on the result that the correctional facility of Pajangan Bantul have already granted inmate’s right to earn the wage as written on article 14 section 1 point g, Number 12th of 1995 Constitution and article 29 section 1-5 Administration code number 32, 1999 about Terms and condition of the inmate’s right in Correctional Facility. The Obstacle which is found as the minimum budget of training program for inmates, so that the administration will fulfill their demand, if their production sold out and unavailable spaces for their promotion. Keyword: Inmate’s right, premium wages, and Correctional Facility.

Penulisan hukum ini berjudul “ Realisasi Upah Tahanan Terhadap Pekerjaan yang mereka lakukan di Fasilitas Pemasyarakatan” perumusan dua masalah yaitu apa upaya fasilitas pemasyarakatan di Pajangan Bantul untuk memberikan hak narapidana untuk mendapatkan upah dan kendala yang ditemukan di fasilitas pemasyarakatan dalam rangka memenuhi permintaan mereka hasil partisipasi mereka disana. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat upaya fasilitas pemasyarakatan pemenuhan hak tahanan untuk upah dan dan hambatan dalam rangka memenuhi tuntutan mereka untuk upah. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif untuk pengaturan konstitusi. Data ini mengunakan kualitatif yang dilakukan untuk memahami data yang dikumpulkan dan diperoleh dan disusun secara sistematis. Berdaarkan analisis yang penulis lakukan pada bab berikutnya, maka diambil kesimpulan mengunakan pemikiran deduktif dari umum khusus. Berdasarkan penelitian, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul telah memberikan hak narapidana untuk mendapatkan upah seperti Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Pasal 29 ayat ( 1-5) Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hambatan yang ditemukan yaitu minimnya anggaran, mendapatkan upah setelah hasil produksi terjual dan tidak ruang untuk promosi. Kata kunci : Hak Narapidana, Mendapatkan Upah, Fasilitas Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Tema skripsi ini berpatokan terhadap hak yang diperoleh narapidana meskipun mereka berada didalam penjara. Banyak orang berangapan seorang narapidana tidak akan mempunyai hak yang harus di lindungi pemerintah, tanggapan itu salah karena seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (g) yaitu hak narapidana mendapatkan upah dalam

Undang-Undang No 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan, sehinnga orang telah mengetahui bahwa meskipun narapidana di dalam penjara kehidupannya terjamin. Petugas Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dengan sabar membina narapidana menjadi baik setelah keluar dari dalam penjara.

Latar Belakang Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, yang mana Negara meberikan perlindungan

terhadap warga negara. Bukti Negara Indonesia

memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Alinea keempat menyatakan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mendasar kepada: ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadialan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undangundang ini ialah bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan

tidak sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan

berdasarka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan dari uraian diatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur 13 (tiga belas) hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik perawatan jesmani maupun

perawatan

rohani,mendapatkan

pendidikan

dan

pengajaran,

mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya, yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjan yang dilakukannya, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan remisi, mendapatkan asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan persyarat;mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uaraian diatas, maka jelas bahwa peraturan perundangundangan melindungi dan memberikan hak-hak kepada Narapidana khususnya hak-hak Narapidana untuk mendapatkan upah di Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur mengenai tata cara pemberian upah bagi Narapidana, seperti yang tertulis dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi “setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah”. Pengaturan tentang pembagian upah yang didapat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dengan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 merumuskan: 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, dan15% disetor ke Kantor Kas Negara. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah 1. Apakah upaya LAPAS kelas II B Bantul dalam merealisasikan hakhak narapidana untuk mendapatkan upah/premi berdasarkan pekerjaan yang dilakukan? 2. Kendala apa saja yang dihadapi yang dihadapi LAPAS kelas II B Bantul dalam merealisasikan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah/premi berdasarkan pekerjaan yang dilakukan? B. Metode Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan adalah penelitian normatif yaitu mengacu kepada ketentuan hukum positif yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku, buku – buku, artikel serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan Hak-Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah atas Pekerjaan yang Dilakukannya. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. .1 C. Hasil Penelitian Tinjauan Umum Narapidana dan Hak Narapidana Mendapatkan Upah

1

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

Menurut

Undang

Undang

Nomor

Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (7)

12

Tahun

1995

Tentang

yang dimaksud Narapidana adalah

terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana yang hilang kemerdekaan artinya, bahwa narapidana harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai

kesempatan

untuk

memperbaikinya

selama

di

Lembaga

Pemasyarakatan, Narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia atau warga Negara. Menurut pendapat Suhardjo, sewaktu menjadi menteri kehakiman dan pada saat penerimaan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia Tahun 1993, menggemukakan suatu gagasan tentang Sistem Pemasyarakatan sebagai tujuan dari sistem penjara yang didalamnya terdapat seorang narapidana. Pengertian narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.2 Tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, melainkan harus dengan bimbingan. Pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Narapidana Berhak untuk: a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

2

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, Pustaka Sinar Harapan, jakarta, hlm. 48.

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jesmani. c. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak. e. Menyampaikan keluhan; f. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Masa lainnya yang tidak dilarang. g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;. i. Mendapat pengurangan masa pidana. j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat. l. Mendapatkan Hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian terhadap Hak Narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya. Penulis akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian upah. Pengertian tentang Upah

Pengertian Upah menurut Hardjan Rusli, adalah seiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 3 Karya tulis dari Edwin b. Flippo yang berjudul “ Principles of Personal Management ” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. 4 Berdasarkan uraian diatas upah dapat diartikan sebagai pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya. Upah merupakan penggantian jasa yang telah diserahkan atau dikerahkan oleh seseorang kepada pihak lain atau pengusaha. Peraturan tentang Upah atau Premi Narapidana meliputi: 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) merumuskan: Tiaptiap warga negara

3

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

Hardjan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 115. G. Kartasapoetra, RG. Kartasapoetra,et all, 1986, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Binakasa, Jakarta, hlm. 93. 4

layak bagi kemanusiaan. Adanya pengaturan tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan. 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 29 ayat 1 berbunyi setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi. 3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 mengatur besaran upah yang diterima narapidana seperti 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Bicara tentang Lenbaga Pemasyarakatan tidak lepas dari Pengertian, sistem dan metode Lembaga Pemasyarakatan, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai sistem Pembinaan untuk narapidana

seperti pengayoman, persamaan perlakuaan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dalam pembinaan narapidana harus sesuai dan berdasarkan pada asas asas pembinaan sistem pemasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: a. Pengayoman b. Persamaan perlakuan dan pelayanan c. Pendidikan dan pembimbingan d. Penghormatan harkat dan martabat manusia Tahap-tahap Proses Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Seorang narapidana di dalam Lmbaga Pemasyarakatan tidak dapat lepas dari tahap-tahap proses pembinaan meliputi:5 Tahap Pengenalan/ Orentasi, Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit, Tahap Asimilasi dalam Arti Luas, Tahap Intergrasi dengan Lingkungan Masyarakat. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa fungsi lembaga 5

Pemasyarakatan

adalah

untuk

menyiapkan

warga

binaan

Prof. Dr. Dwidja Priyatno, SH.. MH., Sp,N. 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, hal 99-100.

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Implementasi Pemberiaan Upah di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul. Bapak Sumanto selaku Staf Pelatihan kerja kerajinan kayu di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul, berdasarkan perkataan beliau macam-macam kerajinan kayu di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan

berupa: pembuatan

lemari, kursi, meja kantor, sangkar burung ukuran besar, sangkar burung ukuran sedang, sangkar burung ukuran kecil, pintu, kitchen set,dll. Narapidana yang bekerja di bimbingan kerja kerajinan kayu dari pukul 07:30 Wib sampai dengan 11.30. pada pukul 11.30 Wib. Sistem

pembayaran

upah

terhadap

Pemasyarakatan pajangan bantul, sesuai dengan

Narapidana

di

Lembaga

Pasal 5 Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidan. Pembagian prosentase sebagai berikut: Untuk narapidana: 50%, Kas negara: 15%, Cadangan modal :25%, Jasa petugas: 10 % Sistem pembayaran upah yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan yaitu pada saat hasil produksi telah laku terjual. Upah yang diberikan

kepada narapidana tidak diberikan secara tunai dalam bentuk uang karena pada hakekatnya seorang narapidana tidak boleh membawa uang didalam lembaga pemasyarakatan pajangan, akan tetapi diberikan voucher, kegunaan dari Voucher ini adalah untuk melakukan transaksi jual-beli kebutuhan sehari-hari narapidana di koperasi yang berupa barang seperti mie instan, makanan siap saji, rokok, keperluan mandi, dan sebagainya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana mendapatkan upah atau premi di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul. 1) Faktor yang paling fundamental tidak lain adalah dana atau anggaran. Akibatnya akan sulit dapat memberikan upah atau premi kepada narapidana yang bekerja di unit kerajinan kayu Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul. 2) Mengenai pemasaran, kurangnya akses ke luar menyebabkan sulitnya hasil yang diproduksi narapidana dipasarkan kepada masyarakat.

Pemasaran

untuk saat ini hanya mengandalkan orang-orang dekat para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan, untuk dapat membeli hasil yang telah diproduksi oleh para narapidana. 3) Mengenai promosi, hal ini harus digalakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Pajangan kepada masyarakat agar bisa memperkenalkan karya

yang

dihasilkan dari unit kerja kerajinan kayu di LembagaPemasyarakatan Pajangan Bantul.

D. Kesimpulan Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan, di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak Narapidana mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya: Upaya Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul dalam merealisasikan hak narapidana untuk mendapatkan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tatat Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu: a. Narapidana

sudah

mendapatkan

haknya

khususnya

untuk

mendapatkan upah atas pekerjaannya di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan jika kerajinan kayu yang dibuat narapidana seperti meja, kursi, lemari sangkar burung laku terjual. b. Upah yang diterima Narapidana akan dipegang oleh bendahara Lembaga Pemasyarakatan Pajangan yang akan dibuat dalam bentuk tabungan, setelah selesai menjalani masa hukuman, tabungan tersebut

dapat diambil sebagai modal membuka usaha atau dipakai untuk kebutuhan anggota keluarga narapidana. c. Lembaga Pemasyarakatan Pajangan memperbolehkan Narapidana untuk melihat tabungannya, sehingga Narapidana dapat mengetahui berapa banyak upah yang sudah terkumpul. E. Saran Adapun saran dari penulis terkait penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakaan Pajangan Bantul adalah sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah seyogyakan mengkaji ulang dana yang akan diberikan untuk operasional Lembaga Pajangan Bantul

guna

penunjang kegiatan narapidana, sehingga hasil produksi narapidana bisa berjalan lancar. 2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Pajangan hendaknya serius lagi melakukan pembinaan pelatihan kerja kepada narapidana agar narapidana lebih kreatif lagi dalam rancangannya di kerajinana kayu Lembaga Pemasyarakatan Pajangan. 3. Khusus keluarga Narapidana, dan masyarakat hendaknya juga berperan aktif dalam membantu pelaksanaan program pembinaan narapida, dengan cara membeli hasil produksi yang dibuat oleh narapidana agar penerapan narapidana mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Bambang Poenomo, 1985, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung. Hardjan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta G. Kartasapoetra, RG. Kartasapoetra,et all, 1986, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Binakasa, Jakarta. Majda El Muhtaj, 2008, dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, social,dan budaya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Nornatif dan Empiris, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Peter Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, Pustaka Sinar Harapan, jakarta. R.Achmad S. Soema di Pradj,S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H., 1979, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sudikno Mertokusuma, 1991, Mengenal Hukum (suatu pengantar), edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta Soejono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Ensikloped, Kamus : Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta Peraturan Perundang – undangan : Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.